| EkBis |
 |
|
| |
| Rupiah Mengkhawatirkan, Indonesia Alami Defisit Ganda | 2018-09-05 14:00:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Nilai tukar rupiah kian mengkhawatirkan karena jatuh pada level terendah sejak krisis ekonomi 1998, yaitu nyaris Rp 15.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Saat yang sama Indonesia pun mengalami defisit ganda berupa defisit perdagangan dan defisit fiskal.
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya kepada Parlemen ... Berita Selengkapnya |
| Pelemahan Rupiah Sangat Mengkhawatirkan | 2018-09-05 06:38:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang mendekati angka Rp15.000, sudah sangat memprihatinkan. Hal ini berdampak pada impor Indonesia. Pasalnya banyak komoditas pangan didatangkan dari luar negeri, mulai dari kedelai, jagung, gula, hingg ... Berita Selengkapnya |
| Peringati Hari Pelanggan Nasional, Ini Yang Dilakukan PT KAI Daop 1 Jakarta | 2018-09-04 10:35:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Memperingati hari Pelanggan Nasional yang jatuh pada Selasa, 4 September 2018, PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Daerah Operasi (Daop) I Jakarta melakukan sebuah hal yang tidak biasanya di area stasiun dan juga di dalam rangkaian kereta api.
Deputi II EVP Daop I Jakarta PT KAI Ari Soepriadi serta EVP Daop 1 Jakarta PT KAI ... Berita Selengkapnya |
| Fadli Zon Minta Pemerintah Bentuk Strategi Kembalikan Nilai Tukar Rupiah | 2018-09-03 12:03:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta keseriusan sikap pemerintah terhadap menguatnya nilai mata uang dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah. Ia mengingatkan kembali pada sejarah kelam Indonesia ketika krisis moneter melanda dan salah satu penyebabnya adalah karena melemahnya nilai tukar rupiah.
Menurut Wakil Ketua Bid ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Indonesia Perlu Bela Nasib Petani Sawit | 2018-09-01 03:30:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyarankan agar pemerintah Indonesia memperhatikan nasib petani kelapa sawit. Pasalnya saat ini petani kelapa sawit nasibnya semakin terjepit, karena harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit anjlok. Fadli menyarankan pemerintah perlu melakukan intervensi kebijakan pasar, agar nasib petani bisa ... Berita Selengkapnya |
| Beban Bunga Utang Makin Bertambah, APBN Tak Sehat | 2018-08-30 09:49:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam mengingatkan pemerintah akan beban bunga utang yang makin bertambah. Menurut Ecky, APBN banyak habis dipakai untuk membayar bunga utang. Di outlook APBN 2018, pos pembayaran bunga utang sebesar Rp249 triliun dan akan bertambah menjadi Rp275 T dalam RAPBN 2019.
"APBN sudah tidak ... Berita Selengkapnya |
| F-PKS: Indonesia Masih Dihantui Persoalan Ekonomi Fundamental | 2018-08-29 15:29:07 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Beberapa tahun terakhir ini, Indonesia masih dihantui oleh persoalan ekonomi fundamental, seperti angka pengangguran yang tinggi, kemiskinan, dan kesenjangan. Fakta ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk segera merubah fundamental ekonomi nasional menjadi kelas menengah atas.
Demikian disampaikan juru bicara Fraksi ... Berita Selengkapnya |
| Pedagang Desak Risma Keluarkan Izin Operasional Pengelolaan Pasar Turi | 2018-08-26 00:54:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kisruh pengelolaan Pasar Turi, Surabaya yang berlarut-larut membuat para pedagang meradang. Pasalnya, kondisi Pasar Turi yang bisa disebut mati suri memiliki dampak besar.
Tak hanya para pedagang, tapi yang paling terkena dampak adalah ekonomi Kota Surabaya. Sebelum terjadi kebakaran, perputaran uang di pusat grosir Jawa ... Berita Selengkapnya |
| Wakil Ketua DPRD Kaur Mendukung Penegakkan Hukum terkait Tambak Ilegal | 2018-08-24 09:16:32 |
 |
KAUR, Berita HUKUM - Banyaknya tambak udang liar ditanggapi dengan sikap tegas oleh Ketua Tim Terpadu Nandar Munadi, S.Sos, M.Si guna menyikapi keberadaan tambak udang liar yang membandel tersebut mendapat dukungan dari Darhan, Sip sebagai Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur, Bengkulu.
Nandar Munadi, S.S ... Berita Selengkapnya |
| Petani Kecewa, Impor Beras Bertolak Belakang dengan Semangat Serap Gabah Petani | 2018-08-24 06:07:44 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Izin impor beras sebanyak satu juta ton yang diterbitkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak selaras dan bertolak belakang dengan langkah Kementerian Pertanian (Kementan) menyerap gabah petani.
Pakar ekonomi pertanian asal Institute Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi bahkan menyebut kebijakan yang akan terlaksana da ... Berita Selengkapnya |
|
|
