| EkBis |
 |
|
| |
| Paket Kebijakan Ekonomi XVI Ancam Industri Kecil | 2018-11-21 18:34:42 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah kembali merilis paket kebijakan ekonomi XVI untuk mengatasi tekanan ekonomi global. Paket yang digadang-gadang yang banyak mendatangkan investasi asing ini justru akan megancam industri kecil. Pasalnya, investasi atau penanaman modal asing (PMA) tak lagi membutuhkan mitra usaha lokal dan PMA pun diarahkan pada par ... Berita Selengkapnya |
| Jokowi Izinkan Asing Kuasai 100 Persen Saham di 54 Industri Lagi | 2018-11-18 05:35:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintahan presiden Joko Widodo atau Jokowi meluncurkan paket kebijakan ekonomi ke-16. Dalam salah satu paket kebijakan ini, pemerintah memberikan relaksasi berupa pelepasan daftar negatif investasi (DNI).
Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan dalam daftar relaksasi tersebut pe ... Berita Selengkapnya |
| KSPI Mendesak Semua Provinsi Tetapkan UMK di Atas PP 78/2015 | 2018-11-17 11:19:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur yang tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015) dinilai sudah benar. Sebab hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 88 dan 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003).
Pernyataan tersebut ... Berita Selengkapnya |
| Empat Maskapai Sudah Kantongi Izin Rute Penerbangan Bandara APT Pranoto Samarinda | 2018-11-14 20:53:14 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengapresiasi empat maskapai penerbangan untuk melayani rute penerbangan dari dan menuju ke Bandara Aji Pengeran Tumenggung Pranoto (APT) Samarinda.
Bandara yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 25 Oktober 2018 tersebut hingga saat ini sudah ada empat maskapai yang telah ... Berita Selengkapnya |
| Hentikan Kenaikan Harga Beras Medium | 2018-11-12 19:33:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menekankan agar laju kenaikan harga beras medium harus segera dihentikan, pasalnya dengan kenaikan harga tersebut masyarakat kelas menengah bawah dirugikan. Ia menyarankan kepada regulator, seperti tim ekonomi Kabinet Kerja bersama Badan Urusan Logistik (Bulog) harus segera memastikan kecukupan ... Berita Selengkapnya |
| Selamatkan Sektor Perkebunan Sawit, Joko Widodo Harus Cabut Pajak Ekspor CPO | 2018-11-10 17:34:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) kontrak Januari 2019 di Bursa Derivatif Malaysia amblas 1,15%% ke level MYR 2.061/ton pada perdagangan hari Jumat (9/11/2018), hingga pukul 11.30 WIB atau penutupan perdagangan sesi 1. Dengan pergerakan hari ini, harga komoditas agrikultur unggulan Indonesia dan Malaysia sudah t ... Berita Selengkapnya |
| Muhammadiyah Meminta AS Cabut Sanksi Ekonomi yang Diberikan Kepada Iran | 2018-11-07 14:15:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggapi sanksi baru yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran.
Anwar Abbas, Ketua PP Muhammadiyah memperediksi adanya sanksi ekonomi AS kepada Iran akan memicu perang dagang dan ekonomi yang berdampak pada negara-negara lain.
"Atas sanksi ini, Iran sebagai negara yang berdaulat j ... Berita Selengkapnya |
| Lion Air Uji Coba Take Off dan Landing di Bandara APT Pranoto Samarinda, Siap Buka Rute ke 3 Kota | 2018-11-02 03:57:53 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Untuk memenuhi harapan orang nomor 1 di Indonesia yakni Presiden Joko Widodo saat meresmikan Bandara APT Pranoto beberapa hari lalu yang meminta agar 2 minggu kedepan sudah ada penerbangan dari Samarinda ke Jakarta atau sebaliknya, maka sebagai persiapan Maskapai Lion Air melakukan uji coba pendaratan di Bandara APT Pranot ... Berita Selengkapnya |
| Akselerasi Ekspor, Menteri Amran Percepat Pengurusan Izin dari 13 Hari Menjadi 3 Jam | 2018-10-29 19:22:01 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman terus memacu peningkatan produksi bahkan ekspor komoditas pertanian khususnya hortikultura secara drastis. Karenanya, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Hortikultura menggelar rapat koordinasi peningkatan produksi, investasi dan akselerasi ekspor komoditas horti ... Berita Selengkapnya |
| Metode KSA BPS 2018, Ketum SPI: Data Baru Itu Valid; RR: Impor Beras Sengsarakan Petani | 2018-10-24 04:27:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data produksi beras yang terbaru yakni dengan menggunakan metode Kerangka Sampling Area (KSA). Metode tersebut diakui lebih valid dibandingkan sebelumnya. Penerapan metode ini mulai digunakan sejak Januari 2018 untuk memperbaiki data produksi padi.
Hasilnya, ber ... Berita Selengkapnya |
|
|
