| EkBis |
 |
|
| |
| Ketua DPR Harap Pemerintah Proaktif Selesaikan RUU Perkoperasian untuk Segera Dapat Disahkan | 2019-09-06 08:47:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI untuk menyelesaikan pembahasan RUU Perkoperasian. Raker diagendakan pada 13 September mendatang
Bamsoet berharap RUU Perkoper ... Berita Selengkapnya |
| Angka Pengangguran Harus Jadi Perhatian | 2019-09-03 01:53:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengungkapkan, pemerintah harus lebih memperhatikan penurunan angka pengangguran di tahun 2020. Hal ini sangat penting, mengingat tahun mendatang kompetisi global semakin kompetitif. Dan ia mendengar ada kecenderungan perusahaan asing kini berpindah ke Myanmar. ... Berita Selengkapnya |
| Warga Demo karena Jokowi Sebut Garam Madura 'Hitam': Kami Telah Dibunuh di Negeri Sendiri | 2019-08-31 00:09:18 |
 |
MADURA, Berita HUKUM - Massa yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Petambak Garam Sumenep (HMPGS) turun ke jalan melakukan aksi protes di depan gedung kantor DPRD Sumenep, Jumat (30/8). Mereka kecewa dengan pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat datang ke Desa Nunkurus, Kupang dan NTT pada 21 Agustus 2019 lalu, yang dinilai mendiskredi ... Berita Selengkapnya |
| SP Bank BTN dan BRI Bersepakat Mendukung Suprajarto Tak Lagi Pimpin BRI dan Mundur dari BTN | 2019-08-30 10:39:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Satya Wijayantara sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja (Ketum SP) di PT Bank Tabungan Negara, (Persero),Tbk (Bank BTN) menyatakan bahwa Serikat Pekerja Bank BTN dan Serikat Pekerja di PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Bank BRI) bersepakat untuk mempermasalahkan hasil RUPS Bank BTN pada, Kamis (29/8) dengan keputusan memberhentika ... Berita Selengkapnya |
| PP Muhammadiyah: 'Mafia' Rentenir, di Balik Belum Disahkannya RUU Perkoperasian | 2019-08-24 02:17:16 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah A. Muhajir Sodruddin menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) perlu segera menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian sebagai Undang-undang.
"Sejak Mahkamah Konstitusi (MK) menganulir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, ma ... Berita Selengkapnya |
| Bagir Manan: Saatnya Laksanakan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 Secara Benar | 2019-08-22 20:18:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Demokrasi ekonomi secara konstitusional diatur dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Guru Besar Universitas Padjajaran Prof Dr Bagir Manan mengajak semua pihak untuk melaksanakan pasal 33 yang benar dan tepat sesuai prinsip-prinsip pasal itu.
"Sudah waktunya kita menguji kalau memang pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 itu masih rel ... Berita Selengkapnya |
| Perusahaan BUMN Waskita Karya Siap Jual 5 Jalan Tol Semester II 2019 | 2019-08-21 08:45:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - PT Waskita Karya (Persero) Tbk adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia (BUMN) yang bergerak di bidang konstruksi. menargetkan bisa melepas kepemilikan (divestasi) saham di lima ruas tol pada semester II 2019. Perseroan telah memasuki tahap uji tuntas (due diligence) dengan dua investor, meski enggan menyebutkan identitasny ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Dinilai Gagal Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 2018 | 2019-08-20 19:11:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menanggapi laporan pertanggungjawaban APBN 2018 yang dinilainya gagal memenuhi sejumlah target ekonomi makro diantaranya pertumbuhan ekonomi, realisasi nilai tukar rupiah, lifting minyak dan lifting gas.
Adapun realisasi Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,17 persen berada di baw ... Berita Selengkapnya |
| Presiden KSPI Akan Adukan Permasalahan ANTARA ke Presiden Jokowi, ITUC, dan ILO | 2019-08-18 09:22:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan pihaknya menolak keras keputusan PHK paksa yang dilakukan manajemen Kantor Berita Antara terhadap 32 karyawan BUMN itu, dan akan melaporkan masalah ini ke Presiden Joko Widodo. Selain itu, KSPI juga akan melaporkan persoalan ini ke Presiden Jokowi se ... Berita Selengkapnya |
| JPS: Masyarakat Kabupaten Karo Butuh Jalan Tol, Jangan Anak Tirikan Kami di Sumut | 2019-08-14 18:51:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Perwakilan massa dari Jambur Pergerakan Sinterem (JPS) perwakilan masyarakat Karo; sedari kabupaten Karo dan masyarakat suku Karo yang ada di Jakarta menyambangi Istana Negara di Jakarta pada, Rabu (14/8) untuk berunjukrasa damai, menyampaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Karo yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, u ... Berita Selengkapnya
|
|
|
