| EkBis |
 |
|
| |
| Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini? | 2019-11-19 10:12:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mencoreng industri asuransi nasional dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pemerintah Indonesia.
Satu kata yang ditakuti para nasabah asuransi adalah gagal bayar perusahaan dan klaim uang nasabah yang tak kunjung cair. Padahal, makna dari asuransi sendiri adalah perlin ... Berita Selengkapnya |
| ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin | 2019-11-15 21:34:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden DPP Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, SE meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziah untuk lebih adil dalam menerbitkan regulasi, sehingga nasib pekerja/ buruh di Indonesia tidak semakin buruk.
Demikian disampaikan oleh Mirah Sumirat dalam siaran pers, Jumat (15/11) menyoroti ... Berita Selengkapnya |
| Permendag Impor Semen No 7 Tahun 2018 Sebaiknya Dicabut | 2019-11-14 19:47:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong keras agar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Semen Clinker dan Semen untuk segera dicabut. Sebab menurutnya semenjak peraturan ini diresmikan hanya menimbulkan masalah-masalah baru yang merugikan perusahaan semen asal Indonesia.
Hal in ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Ajak Semua Pihak Kurangi Angka Kemiskinan | 2019-11-12 11:21:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam momentum peringatan Hari Pahlawan yang jatuh setiap tanggal 10 November, Anggota Komisi IV DPR RI Nevi Zuairina mengajak semua pihak, terutama pemerintah, untuk bertekad mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, hingga jumlahnya bisa sampai di bawah 10 juta orang. Hingga Maret 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) mencata ... Berita Selengkapnya |
| Catat!! Ini Tanggapan Pengamat Bisnis Pertambangan terkait Kontroversi Penghentian Ekspor Nikel | 2019-11-06 20:17:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Diskusi publik yang mengangkat tema tentang Kontroversi Pengehentian Ekspor Bijih Nikel dan Pembagunan Smelter yang menjadi sorotan banyak pihak apalagi dari kalangan Asosiasi Smelter. Diskusi diadakan oleh Kops Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Jakarta.
Namun dalam hal ini, menurut pengamat bisnis Pertambangan, ... Berita Selengkapnya |
| DJKI Luncurkan E-Pengaduan Kekayaan Intelektual | 2019-11-05 07:25:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) meluncurkan layanan E-Pengaduan di Hotel J.W. Marriot Jakarta pada 4 November 2019. Sistem pengaduan online ini akan mampu mengakomodir aduan-aduan berupa pelanggaran dan pelayanan kekayaan intelektual sehingga masyarakat akan lebih mudah dan aktif turut serta membantu DJKI dal ... Berita Selengkapnya |
| Defisit Bengkak, Sri Mulyani Siap Terbitkan Surat Utang Valas Rp 29 T ke Asing | 2019-10-28 10:27:19 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sri Mulyani siap untuk menerbitkan surat utang berdenominasi valuta asing (valas) atau global bond yang ditawarkan ke investor asing. Penerbitan surat itu akan dilakukan dalam waktu dekat.
Baru empat hari dilantik untuk menjabat di periode kedua, Sri berkilah bahwa penerbitan global bond karena mempertimbangkan kondisi ti ... Berita Selengkapnya |
| Banyak Catatan Kritis Untuk Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Maju | 2019-10-25 14:38:48 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kabinet Indonesia Maju telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Tugas besar telah menanti, terutama di bidang ekonomi yang pada periode lalu menunjukkan kinerja yang kurang menggembirakan. Pembenahan target pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita jadi sasaran pembenahan.
Anggota DPR RI Heri Gunawan mengemukakan cata ... Berita Selengkapnya |
| Dibutuhkan Keseriusan Pemerintah Penuhi Kebutuhan Pangan Dalam Negeri | 2019-10-24 10:06:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Hari Pangan Sedunia diperingati pada tanggal 16 Oktober, pada hari tersebut semua pihak khususnya bagi bangsa Indonesia, diingatkan bahwa masalah pangan adalah masalah yang sangat urgent dan krusial. Oleh karenanya persoalan pangan menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan secara serius oleh pemerintah. Deng ... Berita Selengkapnya |
| Periode Kedua, Presiden Harus Selektif Belanja Infrastruktur | 2019-10-23 22:57:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Selama periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo berlangsung, alokasi anggaran infrastruktur yang tinggi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan. Seharusnya, kenaikan anggaran infrastruktur yang tinggi berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Mengingat, anggaran infr ... Berita Selengkapnya |
|
|
