| EkBis |
 |
|
| |
| Anis Byarwati Minta Pemerintah Antisipasi Lonjakan Inflasi Selama Ramadan dan Idulfitri | 2023-04-11 13:22:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati meminta pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan inflasi, baik selama Ramadan maupun Hari Raya Idulfitri. Ia mengingatkan bahwa tingginya kebutuhan pasar dan terbatasnya suplai yang menyebabkan inflasi, merupakan peristiwa yang terjadi berulang kali setiap tahun.
"Karena inflasi ini ... Berita Selengkapnya |
| Kurniasih Nilai Pemotongan Gaji 25 Persen Buruh Padat Kerja Memberatkan | 2023-03-20 19:57:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan pemotongan gaji pekerja hingga 25 persen untuk industri padat karya berorientasi ekspor dinilai tidak tepat karena memberatkan pekerja. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan, pemotongan gaji pada industri padat karya jelas akan memberatkan pekerja. Terlebih potongannya cukup besar hingga 25 p ... Berita Selengkapnya |
| Jumlah Penduduk Miskin Hanya Berkurang 220 Ribu, Penanganan Kemiskinan Stagnan | 2023-02-07 09:41:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai penanganan kemiskinan di Indonesia cenderung stagnan. Hal tersebut diungkapkannya merujuk pada perbandingan jumlah penduduk miskin pada September 2022 (26,36 juta orang) dan September 2017 (26,58 juta orang). Sehingga, selisih penurunan penduduk miskin hanya 220 ribu orang.
" ... Berita Selengkapnya |
| Anggota DPR Rieke Janji Perjuangkan Jaminan Kesehatan dan Hari Tua bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya | 2023-02-04 01:00:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan jaminan kesehatan dan jaminan hari tua bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya. Hal itu disampaikan Rieke saat memberikan motivasi dalam acara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 'Pelepasan 410 PMI Program Govern ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Sesalkan Tambahan PMN Rp3,2 T untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung | 2023-01-19 00:08:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menyesalkan adanya tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3,2 triliun ke proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Suryadi menjelaskan, total PMN Rp 7,3 triliun yang digelontorkan pemerintah untuk proyek KCJB ini berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL).
Adapun SAL i ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Minta Pemerintah Turunkan Harga BBM Bersubsidi Agar Inflasi Terkendali | 2023-01-12 00:30:42 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi agar inflasi tahun 2023 tidak melonjak. Mulyanto menyebut, nilai inflasi yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) pekan lalu cukup mengkhawatirkan. Karena itu Pemerintah perlu serius mengendalikan agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Pertanyakan Wacana Gratis Royalti Hilirisasi Batu Bara pada Perppu Cipta Kerja | 2023-01-09 12:32:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menanggapi sikap pemerintah yang ingin menggratiskan royalti hilirisasi batu bara yang tercantum dalam salah satu pasal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja. Menurut Mulyanto, berdasarkan pengalaman sebelumnya, harusnya Pemerintah memberlakukan tarif royalti pro ... Berita Selengkapnya |
| Wacana Kenaikan Tarif KRL, SJP: Orang Malah Beralih ke Kendaraan Pribadi & Berpotensi Sebabkan Kemacetan | 2022-12-31 15:34:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama merespon rencana pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Commuter Line tahun depan dengan melakukan penyesuaian sistem pembayaran. Menurutnya, kebijakan yang akan dikeluarkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bisa berdampak orang beralih menggunakan kendaraan pribadi.
"Saya ... Berita Selengkapnya |
| Tergolong Barang Mewah, Perlu Tinjau Ulang Insentif bagi Kendaraan Listrik | 2022-12-16 19:39:07 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati meminta pemerintah untuk meninjau ulang pemberian insentif bagi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Diketahui, dengan dalih percepatan adopsi KBLBB itu, pemerintah telah mengucurkan berbagai insentif yang tersebar di berbagai sektor. Mulai da ... Berita Selengkapnya |
| APBN Defisit Akibat Pembayaran Subsidi Energi, Sugeng Suparwoto: Konsekuensi Pemerintah | 2022-12-02 14:08:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Negara-negara ekonomi terkuat di dunia yang tergabung dalam G20 sepakat untuk merasionalisasi dan bahkan menghapus subsidi energi fosil, termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM). Komitmen tersebut tertuang dalam hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 16 November 2022 berupa G20 Bali Leaders' Declaration. Namun alih- ... Berita Selengkapnya |
|
|
