| EkBis |
 |
|
| |
| Menteri BUMN Pilih Warih Sadono Jadi Staf Ahli, Lokataru: Harus Dibatalkan | 2020-03-04 20:32:07 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kritik tajam dan kecaman bermunculan atas penunjukkan Warih Sadono sebagai Staf Ahli bidang Implementasi Kebijakan Strategis, Kementerian Badan usaha milik negara (BUMN).
Walau sempat berdinas di KPK, Warih yang juga eks Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ini dianggap memiliki banyak 'dosa' alias kinerja yang kurang baik ... Berita Selengkapnya |
| Penerimaan Loyo, Defisit APBN Januari 2020 Rp 36,1 Triliun | 2020-03-02 04:24:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Januari 2020 sebesar Rp 36,1 triliun. Angka tersebut setara dengan 0,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, realisasi defisit ini sebenarnya lebih ... Berita Selengkapnya |
| Tekapar 127 Poin, Rupiah Menjadi Mata Uang Paling Lemah di Asia | 2020-02-25 11:04:25 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Penyebaran wabah virus corona terus menekan mata uang emerging market, termasuk rupiah. Pasar spot Bloomberg mencatat rupiah pada Senin (24/2) pukul 10.17 WIB, tekapar 127 poin atau 0,93% ke level Rp13.887 per dolar Amerika Serikat alias USD.
Awal perdagangan, rupiah dibuka melemah 17 poin ke level Rp13.777 per USD diband ... Berita Selengkapnya |
| Kelangkaan Gula Pasir Diindikasi Akibat Permainan Mafia | 2020-02-18 10:01:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengatakan kelangkaan gula pasir di pasar terindikasi besar akibat karena permainan mafia. Mereka sengaja menimbun, karena paham betul prediksi permintaan pasar meningkat jelang Bulan Ramadhan dan lebaran. Bahkan ada beberapa analisa berkaitan dengan komoditas gula tahun 2020, ba ... Berita Selengkapnya |
| KNTI Dorong 3 Poin Penting Agar Arah Baru Kebijakan Kelautan dan Perikanan Lebih Adil | 2020-02-17 21:08:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Dewan Pakar Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Prof Ahmad Erani Yustika menyebut 3 poin penting yang perlu diperhatikan pemerintah agar arah baru kebijakan kelautan dan perikanan lebih memberikan rasa keadilan bagi para pelaku usaha perikanan di Indonesia.
3 poin penting itu yakni pertama, melakukan trans ... Berita Selengkapnya |
| Indonesia Sangat Subur, Impor Harus Dikurangi | 2020-02-16 09:10:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebagai negeri yang dikarunia kesuburan dan matahari bersinar sepanjang hari, tentu membuat produk pertanian pun melimpah dan mampu mensejahterakan rakyatnya. Sangat ironis di tengah lahan yang subur, produk pangan impor masih dominan di pasar domestik. Saatnya membenahi impor pangan di negeri ini.
Anggota Komisi IV DPR R ... Berita Selengkapnya |
| Tujuh Elemen Serikat Buruh Sepakat Tolak Omnibus Law | 2020-02-11 14:21:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) serta seminar terkait Omnibus Law atau dikenal kini sebutannya undang undang 'Sapu Jagat'. Rakernas ini akan berlangsung dari 11 sampai dengan 12 Februari 2020, di Hotel Grand Cempata Jakarta Pusat. Jakarta.
Keterlibatan se ... Berita Selengkapnya |
| Sartono Rahim: Kami akan Terus Tingkatkan Nilai Konektivitas, Aksesibilitas dan Mobilitas antar Desa | 2020-02-07 17:48:55 |
 |
GORONTALO, Berita HUKUM - Kehadiran jembatan gantung nantinya akan memperkuat wilayah pedesaan maupun kawasan terpencil yang dipisahkan oleh kondisi alam, seperti sungai, lereng, bukit, ataupun jurang, selain untuk meningkatkan konektivitas setiap desa-desa yang ada, hal ini juga merupakan salah satu terobosan dalam meningkatkan akses penghubung an ... Berita Selengkapnya |
| Pengamat: Pelemahan Ekonomi Global Justru Mundur ke Perang Virus Biologi | 2020-01-30 09:11:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamat Ekonomi dan Politik, Salamuddin Daeng menyampaikan situasinya sekarang ini perang digitalisasi, ICT, dan virus internet. adalah Gerak maju sejarah ke arah ini. "Namun, dalam situasi pelemahan ekonomi global ini, justru mundur lagi ke perang virus biologi," ujarnya mencermati. kondisi wabah visrus Corona di kota Wuha ... Berita Selengkapnya |
| Sertifikasi Halal Tidak Boleh Hilang di 'Omnibus law' | 2020-01-30 07:08:08 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menolak penghapusan sertifikasi halal di Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja. Ia Memandang bahwa Indonesia ini mayoritas penduduknya adalah Muslim. Perkiraan analisa data dari Global Religious Futures, penduduk muslim Indonesia pada 2020, mencapai 229 ... Berita Selengkapnya |
|
|
