| EkBis |
 |
|
| |
| Sejumlah Perwira Aktif TNI-Polri Jabat Komisaris BUMN, Erick Thohir Jadi Sorotan Publik | 2020-06-29 20:04:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Polemik pengangkatan perwira aktif TNI dan Polri di kursi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kian meruncing. Sejumlah pihak menyesalkan keputusan Menteri BUMN, Erick Thohir itu karena dinilai mencederai profesionalitas TNI dan Polri.
Koordinator Pusat Generasi Muda Kasih Bangsa (GMKB), Noman Silitonga, SH mengataka ... Berita Selengkapnya |
| Penuh Tantangan, RAPBN 2021 Dituntut Kredibel | 2020-06-16 12:41:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI menilai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai acuan dalam penyusunan RAPBN 2021 harus disusun secara cermat dan hati-hati. Karenanya proyeksi ekonomi tahun 2021 itu sangat bergantung pada capaian Pemerintah di semester II tahun 2020 ini. De ... Berita Selengkapnya |
| Program Tol Laut Jokowi Dianggap Tidak Menghasilkan Apa-apa | 2020-06-11 12:57:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Program Tol Laut yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 lalu digadang-gadang sebagai sarana untuk pemerataan ekonomi justru dianggap gagal. Sebab, subsidi yang diberikan hanya terpaku pada perusahaan pelayaran saja.
Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia, Zaldy Ilham Masita menganggap jika subsidi yang dib ... Berita Selengkapnya |
| Bamsoet: Tanggapi Tuduhan Dumping, Eksportir Harus Kooperatif | 2020-06-11 06:37:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong para eksportir dalam negeri berkoordinasi dengan kementerian perdagangan untuk segera menanggapi tuduhan dumping dari sembilan negara mitra dagang Indonesia. Para eksportir yang lazimnya memiliki detil data terkait harga dari setiap produk ekspor yang dituduhkan dumping bisa mementahka ... Berita Selengkapnya |
| Rizal Ramli Nilai Soal Teknis PP Tapera Belum Jelas | 2020-06-08 18:42:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pada 20 Mei 2020, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Melalui PP Tapera ini, perusahaan atau pekerja akan dipungut iuran baru, yakni gaji para pekerjanya akan dipotong 2,5 persen untuk iuran Tapera. Pungatan tersebut ... Berita Selengkapnya |
| Empat Pasal Keberpihakan Bagi UMKM Diusulkan dalam RUU Cipta Kerja | 2020-06-05 16:47:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah mengungkapkan bahwa fraksinya, PKS memasukkan empat usulan utama saat melakukan pembahasan pasal-pasal RUU Omnibus Law Bab V terkait perlindungan dan kemudahan berusaha. Hal tersebut semata untuk memastikan bahwasanya RUU ini benar-benar berpihak pada usaha mikro k ... Berita Selengkapnya |
| Tantangan Luhut Pandjaitan Pada Pengkritik Utang Pemerintah Disanggupi Dosen Senior UI | 2020-06-04 11:15:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tantangan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diterima dengan baik oleh dosen senior dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, DR. Djamester Simarmata.
Luhut Pandjaitan sebelumnya menantang setiap pengkritik kebijakan utang negara yang dilakukan pemerintah untuk bertatap mu ... Berita Selengkapnya |
| Pandemi Covid-19 Timbulkan Dilema Ekonomi | 2020-05-24 20:18:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Ramson Siagian menilai dampak pandemi Covid-19 memaksa Pemerintah dan masyarakat menghadapi dilema. Hal tersebut dilihatnya sejak awal Rapat Kerja virtual antara Komisi XI DPR RI dengan jajaran Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beberapa waktu lalu. Berdasarkan perk ... Berita Selengkapnya |
| Komitmen Diaspora Membantu Korban PHK dan Terdampak Covid-19 | 2020-05-20 23:50:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wabah pandemi COVID-19 secara tidak langsung berdampak kepada para pekerja di Indonesia. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan ada lebih dari 1,7 juta pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK, baik dari sektor formal maupun informal.
Kondisi tersebut kemudian mengundang keprihatinan sekaligus kepedulian dari Diaspor ... Berita Selengkapnya |
| Bapenda DKI Jakarta Terapkan Sistem Online Pajak Reklame | 2020-05-19 15:49:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta telah menerapkan sistem pelaporan secara online untuk jenis pajak daerah reklame sejak beberapa tahun lalu.
Ketua Bidang Pendapatan II Bapenda DKI Jakarta, Yuspin mengatakan, pihaknya telah menerapkan sistem online untuk pelaporan sebanyak 13 jenis pajak daerah, termasuk rekla ... Berita Selengkapnya |
|
|
