| EkBis |
 |
|
| |
| Hergun: Indonesia Dibayangi Resesi Ekonomi | 2020-08-06 08:51:36 |
 |
JAKARTA, Berita HKUM - Menyusul pertumbuhan ekonomi kuartal II 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), minus 5,32 persen (year-on-year/yoy), Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai Indonesia berada dalam ancaman resesi ekonomi. Angka tersebut jauh merosot dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 yang tumbuh 2,97 persen (yoy).
... Berita Selengkapnya |
| Resesi Ekonomi Bayangi Indonesia, Pemerintah Perlu Perbaiki Kinerja | 2020-07-23 08:28:48 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah ekonom memprediksi Indonesia berada di gerbang resesi ekonomi. Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang telah dua kali membeberkan proyeksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dalam kuartal berjalan dan beberapa kuartal ke depan, menegaskan bahwa proyeksi pertumbuhan PDB suram.
Legislator Fraks ... Berita Selengkapnya |
| Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 5.908 Triliun | 2020-07-18 07:40:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Mei 2020 tercatat US$ 404,7 miliar atau setara dengan Rp 5.908 triliun tumbuh 4,8%. ULN ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2020 sebesar 2,9%.
Data Bank Indonesia (BI) menyebutkan peningkatan ini dipengaruhi oleh transaksi penarikan neto ULN, bai ... Berita Selengkapnya |
| Dana Sawit Bermasalah, Komisi XI Usulkan Bentuk Panja BPDPKS | 2020-07-17 09:13:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada Rapat Paripurna (14/7) ke-18, mengungkap adanya permasalahan terkait penyaluran dana peremajaan kelapa sawit pada 2016-2019. Anggaran yang diatur oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dinyatakan belum sepenuhnya terjamin penggunaannya sesuai dengan t ... Berita Selengkapnya |
| Fadli Zon: Hati-Hati Utang BUMN Bisa Picu Krisis Lebih Besar | 2020-07-10 20:47:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon mengingatkan ada tiga kondisi fundamental yang memicu terjadinya krisis finansial pada tahun 1997/1998, yaitu gagal bayar utang korporasi, turunnya modal masuk, dan sistem keuangan yang rentan. Menurut Fadli, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) kini sedang menghadapi risiko gagal bayar yang ser ... Berita Selengkapnya |
| Aplikasi Transportasi 'Online' Diusulkan Jadi Perusahaan Transportasi | 2020-07-07 09:00:06 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa menyatakan aplikasi yang selama ini bergerak di bidang transportasi secara online harus betul-betul diatur secara jelas dan tegas menjadi perusahaan transportasi seutuhnya. Baik dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Ja ... Berita Selengkapnya |
| Cadangan Emas Menipis, RI Sempat Impor dari Singapura | 2020-07-06 07:35:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebagai negara pengekspor perhiasan, Indonesia juga ternyata mengimpor emas. Hal ini setidaknya sempat dilakukan oleh PT Antam Tbk untuk memasok kebutuhan di dalam negeri.
Saat bersamaan, memang cadangan tambang emas Indonesia cenderung menurun dalam 10 tahun terakhir, yakni dari posisi 3.000 metrik ton pada tahun 2010, men ... Berita Selengkapnya |
| Idul Adha: Muhammadiyah Dorong Kurban untuk Ketahanan Pangan dan Ekonomi Berkelanjutan | 2020-07-05 07:34:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Muhammadiyah memaknai kurban pada Idul Adha di masa pandemi Covid-19 kali ini bukan hanya sekedar ritual ibadah semata saja, tetapi juga dimaknai jauh lebih dalam sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa pandemi. Adapun Lazismu melalui dukungan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan MCCC mengangkat tema hari raya kurban ... Berita Selengkapnya |
| Jangan Lempar Wacana Pencabutan Subsidi Elpiji 3 Kg ke Publik | 2020-07-02 06:40:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika meminta pemerintah tidak mengurangi subsidi elpiji 3 kg dan subsidi listrik untuk pelanggan 450 dan 900 watt. Selain itu, ia juga meminta agar pemerintah tidak terburu-buru melemparkan wacana tersebut ke publik sebelum melakukan pengkajian secara matang atas kebijakan yang akan diamb ... Berita Selengkapnya |
| Anggota DPR RI Minta Pertamina Kaji Ulang Rencana IPO | 2020-07-01 09:46:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto meminta kepada PT Pertamina untuk mengurungkan niat dan rencana Initial Public Offering (IPO) subholding ke publik. Terutama jika kajian tentang IPO tersebut belum dilakukan secara jelas dan matang.
"Pelaksanaan IPO kalau belum ada kajian yang lengkap saya minta dibatalkan saja renc ... Berita Selengkapnya |
|
|
