| EkBis |
 |
|
| |
| Tagihan Kartu Kredit Bakal Dikenai Bea Materai Rp 10.000 | 2020-09-04 05:57:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tarif bea materai bakal segera naik. Pemerintah bersama dengan Komisi XI DPR RI telah sepakat untuk membawa RUU Bea Materai untuk disetujui di Rapat Paripurna DPR RI. Nantinya, tarif bea materai yang tadinya sebesar Rp 3.000 dan Rp 6.000 bakal naik menjadi Rp 10.000.
Dengan kenaikan tarif tersebut, batas nilai dokumen ya ... Berita Selengkapnya |
| Tolak RUU Ciptaker, KSPSI: Kita Jaga Kondusifitas Melalui Aksi Damai | 2020-08-31 10:49:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wae menegaskan pihaknya tetap menolak omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang tengah dibahas DPR bersama pemerintah.
Meski begitu, ia memastikan penolakan dilakukan secara damai.
"Penolakan omnibus law RUU Cipt ... Berita Selengkapnya |
| PKS: Anggaran Untuk Influencer Lukai Hati Pelaku UMKM | 2020-08-30 12:15:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Gelontoran anggaran untuk influencer yang mencapai Rp 90,4 miliar dinilai melukai hati pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).
"Kebijakan pemerintah mengeluarkan sejumlah dana untuk influencer juga akan melukai hati pelaku UMKM," ujar anggota Komisi VI Fraksi PKS DPR RI, Amin Ak dalam keterangannya, Jumat (28/8).
Men ... Berita Selengkapnya |
| Pertumbuhan Ekonomi Negatif, Pemerintah Harus Optimalkan Kebijakan Pemulihan Ekonomi | 2020-08-28 16:04:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati memberikan sejumlah kritik dan masukan kepada Pemerintah yang belum optimal dalam menjalankan kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Hal ini menyusul keterangan Menkeu tentang kemungkinan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kembali minus di Kuartal III Tahun 2020.
"Pemerintah harus mel ... Berita Selengkapnya |
| Politisi PKS: 'Omnibus Law' Ciptaker Bukan Solusi Krisis | 2020-08-25 16:31:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Anis Byarwati menilai RUU Omnibus Law Cipta Kerja, bukan solusi dari krisis yang disebabkan pandemi Covid-19. Saat menjadi narasumber sebuah webinar baru-baru ini, ia menjelaskan bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja, yang diajukan oleh Pemerintah tersebut, pada dasarnya ditujukan untuk men ... Berita Selengkapnya |
| 'Shortfall' Penerimaan Pajak, Pemerintah Tak Miliki Strategi | 2020-08-19 10:28:01 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019, menunjukkan bahwa realisasi pendapatan negara sebesar Rp 1.960,6 triliun setara dengan 90,56 persen dari target dalam APBN 2019, serta realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.546,14 triliun dengan presentase sebesar 86,55 persen dari ta ... Berita Selengkapnya |
| Efektivitas Peluncuran Uang Kertas Pecahan Rp 75 Ribu Edisi Khusus Dipertanyakan | 2020-08-18 10:03:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mempertanyakan efektivitas mengeluarkan uang pecahan Rp 75 ribu yang diluncurkan Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan RI. Dari sisi kemeriahan menyambut Kemerdekan ke-75 HUT RI, bisa dipahami dan diapresiasi. Namun, dari perspektif ekonomi tidak ada yang efektif untuk mendorong pe ... Berita Selengkapnya |
| Menyoal Konstitusionalitas Aturan Jabatan dan Waktu Tertentu bagi Tenaga Kerja Asing | 2020-08-15 07:04:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Bertambahnya jumlah tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia setiap tahunnya menggugah dua warga negara mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Pengujian materiil frasa 'jabatan tertentu' dan 'waktu tertentu' dalam Pasal 42 ayat (4) UU Ketenagakerjaan digelar ... Berita Selengkapnya |
| Dampak Resesi Dunia, Gus Jazil: Kita Beli Produk Lokal dari UMKM | 2020-08-10 14:07:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pandemi Covid-19 yang melanda dunia berdampak pada resesi. Sembilan negara telah mengalami resesi, yakni Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Italia, Korea Selatan, Jepang, Hong Kong, Singapura, dan Filiphina.
"Dampak resesi di sana bisa menjalar ke Indonesia," ujar Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, di Jakarta, Minggu (9/8). ... Berita Selengkapnya |
| Anggota DPR Ingatkan Proses PHK Harus Sesuai UU Ketenagakerjaan | 2020-08-08 00:53:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah telah mempublikasikan data tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan merumahkan 3.225 karyawan di 9 BUMN sejak Februari hingga Juli 2020. Dan gelombang PHK yang dilakukan terhadap karyawan BUMN terus dilakukan. Di awal Agustus 2020 ini, Perum Pengangkut Penump ... Berita Selengkapnya |
|
|
