| EkBis |
|
|
| |
| AIPMP : Zona Satu Waktu Tingkatkan Nilai Bisnis dan Efisiensi | Friday 16 Mar 2012 03:20:12 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Penyatuan zona waktu bukan lagi wacana dan tidak perlu lagi diperdebatkan. Ide penyatuan tiga zona waktu di Indonesia, yaitu Waktu Indonesia Timur (WIT), Waktu Indonesia Tengah (WITA) dan Waktu Indonesia Barat (WIB) menjadi satu kawasan zona waktu, kini sudah tertuang dalam Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangu ... Berita Selengkapnya |
| Sektor Migas Genjot Pendapatan Sembilan Triliun Rupiah | Thursday 15 Mar 2012 18:13:09 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Harga jual gas bumi dari ConocoPhillips ke Duyong, Malaysia akan naik hampir 100 persen. Dengan kenaikan harga tersebut, pemerintah Indonesia akan memperoleh tambahan US$ 1 miliar (sekitar Rp 9 triliun)periode 2012-2022.
Hal ini mengemuka dalam pertemuan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ... Berita Selengkapnya |
| Soal Kebijakan Tambang NTT Kisruh | Thursday 15 Mar 2012 17:47:17 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Rapat koordinasi Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra), Kementrian Koordinator Politik Hukum (Kemenhukam) dan Keamanan bersama Kementrian Energi Sumber Daya Alam (ESDM) dilakukan guna menertibkan tata kelola tambang di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Demikian pernyataan Wakil Menteri ESDM, Prof. Widjaj ... Berita Selengkapnya |
| Pertamina: Hingga Februari 2012 Konsumsi Jenis Premium Boros | Tuesday 13 Mar 2012 01:20:46 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) berjenis premiun melonjak dalam dua bulan terakhir. Hal itu disampaikan Vice President Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun di Jakarta, Minggu (11/3).
Menurut Harun, selain terjadi lonjakan pemakaian premium, BBM berjenis solar ikut mengalami kenaikan sejak Februari 2012. ... Berita Selengkapnya |
| Sosialisasi Bioenergi Tekan Angka Pengangguran | Saturday 10 Mar 2012 23:47:51 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Aplikasi Bioenergi atau disebut Biofuel, dan penerapan berkelanjutan akan Energi Baru Terbarukan (EBT) ditenggarai turut mampu menekan laju angka pengangguran. Pasalnya aplikasi bioenergi dapat membuka sejumlah lapangan pekerjaan baru, begitupun dengan penggunaan energi terbarukan sebagai solusi mengatasi krisis listrik ... Berita Selengkapnya |
| TDL Akan Naik, PLN Malah Lakukan Pemadaman Listrik | Friday 09 Mar 2012 15:16:50 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menjelang kenaikan tarif dasar listrik (TDL), PT PLN (Persero) malah akan melakukan pemadaman bergilir terhadap sejumlah wilayah di Jakarta. Alasan yang kerap dilontarkan perusahaan strom itu, untuk perawatan jaringan dan gardu distribusi listrik.
Wilayah yang menjadi target pemadaman itu, tak hanya menimpa pemukim ... Berita Selengkapnya |
| Jero Wacik: Batubara Masih Jadi Andalan Kemudian Energi Terbarukan | Friday 09 Mar 2012 01:33:52 |
 |
JAKARTA. (BeritaHUKUM.com) - Salah satu sumber daya alam, yaitu batubara dinyatakan sebagai andalan yang paling utama guna menopang penyediaan energi nasional. Hal itu disampaikan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, usai mengikuti Sidang Paripurna 1 Dewan Energi Nasional (DEN) yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ... Berita Selengkapnya |
| Presiden SBY: Ketahanan Energi Nasional Ditingkatkan Secara Berjenjang | Friday 09 Mar 2012 01:25:48 |
 |
JAKARTA. (BeritaHUKUM.com). Selaku Ketua Sidang Paripurna 1 Dewan Energi Nasional (DEN), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menetapkan mengenai target elastisitas energy akan lebih kecil dari satu pada tahun 2025. Nilai Elastisitas itu diselaraskan dengan Target pertumbuhan ekonomi.
Presiden SBY pun menyampaikan bahwa permasalahan e ... Berita Selengkapnya |
| Dirjen Pajak Klaim Kinerjanya Makin Membaik | Thursday 08 Mar 2012 17:36:51 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Fuad Rahmany mengklaim bahwa kinerja direktoratnya sudah jauh membaik. Hal ini dapat dilihat makin banyak terungkapnya kasus dugaan penggelapan pajak.
Menurut dia, kondisi berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya, karena kasus seperti ini jarang terungkap. "Sist ... Berita Selengkapnya |
| Agung Laksono: Soal RPP Tembakau Tidak Ganggu Bisnis dan Petani | Wednesday 07 Mar 2012 02:36:09 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan atau RPP Tembakau dipastikan mulai berlaku pada akhir Desember 2013. Rancangan ini dinilai Menkokesra, Agung Laksono, tidak menguntungkan dan tidak merugikan pihak-pihak tertentu. "Ini bersifat ... Berita Selengkapnya |
|
|