| EkBis |
 |
|
| |
| Pemerintah Harus Berpihak Pada Industri Baja Nasional | 2021-02-15 12:30:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap industri baja nasional. Mengingat saat ini pemerintah malah meningkatkan kuantitas impor baja dibanding melakukan ekspor ekspor. Padahal, Indonesia memiliki PT Krakatau Steel yang seharusnya dipacu produksinya dengan memberikan relak ... Berita Selengkapnya |
| Pulihkan Ekonomi, DKI Jakarta Percepat Perizinan Gedung Menjadi 57 Hari dari 360 Hari | 2021-02-08 20:23:28 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang untuk mempercepat perizinan gedung dan mendorong geliat sektor properti, sebagai salah satu sektor yang memiliki multiplier effects terhadap pemulihan perekonomian akibat pandemi COVID-19.
"Kami menyeder ... Berita Selengkapnya |
| Anggota DPR RI akan Perjuangkan Pembangunan KRL dan 'Fly Over' Kota Serang | 2021-02-08 11:19:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Komisi V Tubagus Haerul Jaman menegaskan akan memperjuangkan agar pembangunan Kereta Rel Listrik (KRL) dilanjutkan hingga Serang-Merak. Dimana, hingga saat ini akses KRL baru bisa dinikmati sampai Kabupaten Lebak. Ia mengatakan, di Serang Timur ada zona pelaku usaha industri besar, masyarakat mengingi ... Berita Selengkapnya |
| Gerakan Nasional Wakaf Uang Harus Tetap Jadi Dana Sosial Keagamaan | 2021-02-04 15:59:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin lalu (25/1/2021) lalu di Istana Negara, telah menimbulkan reaksi beragam dari kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat khawatir, pemanfaatan dana wakaf uang tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya oleh pemerintah. Sehingga, dampa ... Berita Selengkapnya |
| Ini Sambutan Kejati Masyhudi, Saat MoU dengan Bank Kalbar | 2021-02-02 20:55:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. Kerjasama antara kedua pihak dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimaksudkan adalah untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang ... Berita Selengkapnya |
| Kemenkop-UKM Jalin Kemitraan dengan Masjid Istiqlal untuk Pemberdayaan UMKM | 2021-02-01 00:31:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI) bersama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop-UKM) sedang menyiapkan program pemberdayaan ekonomi umat. Rencana itu akan diimplementasikan melalui pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM berbasis masjid.
Menindaklanjuti hal tersebut, BPMI bersama Kemenkop-UKM m ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Harus Data Ulang Kartu Tani Agar Tepat Sasaran | 2021-01-26 16:40:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Daeng Muhammad menilai pemerintah menjanjikan swasembada pangan dan keberpihakan kepada petani, namun tanpa diimbangi dengan jenis sistem yang baik, strategi yang benar, hingga tak adanya keberpihakan anggaran. Menurutnya semua itu tidak akan berjalan dengan baik. Bahkan Kartu Tani yang yang dicanang ... Berita Selengkapnya |
| Erick Thohir Angkat Budiman Sudjatmiko Jadi Komisaris Independen PTPN V | 2021-01-23 07:05:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Budiman Sudjatmiko sebagai Komisaris Independen PT Perkebunan Nusantara V (Persero) atau PTPN V.
Hal itu diketahui setelah Chief Executive Officer PT Perkebunan Nusantara V, Jatmiko K Santosa mengunggah sebuah foto Budiman Sudjatmiko.
Dalam unggahannya itu, Jatmiko K Santosa memberi ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Ingatkan Pemerintah Segera Bentuk Badan Pangan Nasional | 2021-01-21 13:20:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengingatkan pemerintah untuk pentingnya membentuk badan pangan nasional sebagai upaya mengelola beragam pasokan pangan agar selalu tersedia secara memadai. Johan mengungkapkan, selama ini kelemahan utama dalam mengatasi permasalahan produk hortikultura adalah distribusi dan pasokan yan ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Diminta Evaluasi Soal Kebijakan Distribusi Pupuk Subsidi | 2021-01-20 16:52:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PPP, Ema Umiyyatul Chusnah meminta Pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan operasional penyaluran atau distribusi pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani. Hal ini disampaikan Ema, lantaran kebijakan penyaluran pupuk subsidi menggunakan Kartu Tani tersebut belum dilakukan maksimal.
"Sebab i ... Berita Selengkapnya |
|
|
