| EkBis |
 |
|
| |
| Utang Luar Negeri Membengkak, DPR Nilai Pengendaliannya Akan Semakin Sulit | 2021-05-06 03:54:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia tembus 422,6 dollar AS miliar per akhir Februari 2021 atau setara Rp6.164,46 triliun (kurs Rp14.587 per dolar AS). Posisi itu naik 4 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 2,7 persen (yoy). Angka ini menunjukkan utang ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Harus Antisipasi Dampak Impor Daging Ayam terhadap Peternak Lokal | 2021-05-01 21:42:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah antisipasi dampak akan masuknya komoditas daging ayam yang sebentar lagi membanjiri tanah air akibat impor. Diketahui daging ayam impor asal Brazil akan masuk tanah air akibat kekalahan Indonesia dalam sengketa perdagangan di WTO melawan Brasil.
Akmal mengat ... Berita Selengkapnya |
| 115 Travel Gelap Langgar Larangan Mudik dan Izin Trayek, Polda Metro: Diamankan Sampai Lebaran Usai | 2021-04-29 19:11:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ditlantas Polda Metro Jaya mengamankan sebanyak 115 kendaraan travel yang diduga melanggar aturan larangan mudik Pandemi Covid-19 dan ijin operasional.
"Ada 115 kendaraan yang diamankan terdiri dari kendaraan ELF dan L 300 sebanyak 64 unit sedangkan kendaraan minibus sebanyak 51 unit," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Ko ... Berita Selengkapnya |
| Desain Asumsi Makro dan Kebijakan Fiskal 2022 Harus Akurat | 2021-04-28 04:43:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah agar perumusan desain asumsi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022 harus tepat dan akurat. Perekonomian domestik ke depan masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi tahun ini yang dipr ... Berita Selengkapnya |
| Melawan Lupa, Ekonom Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Skandal BLBI | 2021-04-20 02:12:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo harus benar-benar serius menuntaskan mega skandal BLBI yang telah merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah.
Penuntasan skandal BLBI juga menjadi wujud menunaikan janji Jokowi saat kampanye Pilpres 2014 silam dalam hal pemberantasan korupsi.
"Mari kita melaw ... Berita Selengkapnya |
| Azis Syamsuddin: 17 Produk Dibuat di Dalam Negeri, APBN Bisa Hemat Rp225 Triliun | 2021-04-15 15:48:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk aktif mengawasi penyerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di industri nasional. Pasalnya, APBN memiliki potensi penghematan hingga Rp225 triliun jika industri nasional mampu mengoptimalkan produk dalam negeri dalam pengadaan barang m ... Berita Selengkapnya |
| Sri Mulyani Berharap Bank Dunia dan IMF Bantu Negara di Seluruh Dunia Kelola Utang | 2021-04-13 12:15:03 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut propsek pemulihan ekonomi semakin membaik seiring peluncuran vaksin dan dukungan kebijakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Namun, masih terdapat ketidakseimbangan pemulihan global sebab di beberapa negara ekonomi diproyeksikan mengalami pertumbuhan positif sementar ... Berita Selengkapnya |
| 30 Juta UMKM Bangkrut, Kemenkop UKM Diminta Lakukan Pedataan dan Evaluasi | 2021-04-09 21:27:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - ,Berdasarkan pernyataan Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) sebesar 30 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia mengalami kebangkrutan akibat pandemi Covid-19. Memperhatikan dampak ini, Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsudin mendorong Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) untuk segera mel ... Berita Selengkapnya |
| Waspadai Indikator Makro Ekonomi, DPR: Prioritaskan ULN pada Pembangunan Berkelanjutan | 2021-03-27 03:11:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tahun 2021 menjadi tantangan besar dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi. Tentu tidak hanya melalui kerja sama dengan sejumlah stakeholder, tapi dibutuhkan manuver dan kerja keras dalam menekan kontraksi di setiap kuartal. Masyarakat dan dunia usaha memegang peranan penting dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
Dan P ... Berita Selengkapnya |
| Impor Beras di Masa Panen Menyakiti dan Merugikan Petani | 2021-03-24 14:41:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana impor beras 1 juta ton di masa panen, merupakan kebijakan yang sangat menyakitkan dan merugikan petani. Demikian disampaikan oleh M. Nurul Yamien, Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah.
"Nasib buruk petani selalu berulang dengan mengalami kerugian justru di saat panen raya tiba, karena hasil ... Berita Selengkapnya |
|
|
