| EkBis |
 |
|
| |
| Pemerintah Harus Turun Tangan Atasi Dampak Ekonomi Akibat Pandemi | 2021-08-14 21:43:38 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyelenggarakan Road Show 'Politik Kesejahteraan' bersama warga Kalimantan Selatan (Kalsel)' yang digelar secara virtual. Pada kesempatan itu, masyarakat Kalimantan Selatan menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada Gus Muhaimin. Beragam aspirasi masyarakat berkenaan denga ... Berita Selengkapnya |
| PKS: Pak Jokowi, Petani Muda Hanya 8 Persen Bukan 29 Persen | 2021-08-11 07:40:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Keterangan dan harapan Jokowi bahwa pemerintah akan mendukung regenerasi petani masih sebatas janji. Kondisi faktual yang dirilis oleh Badan Penyuluhan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian mencatat petani muda di Indonesia yang berusia 20-39 tahun hanya berjumlah 2,7 juta orang.
"Hanya sekitar 8 per ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Harus Revisi Pertumbuhan Ekonomi | 2021-08-01 07:44:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Postur APBN terus mengalami penyesuaian pada setiap mata anggarannya. Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz mengimbau pemerintah merevisi angka pertumbuhan ekonomi 2021 yang dipatok sebesar 5 persen. Bank Indonesia (BI) sendiri sudah merevisi proyeksi pertumbuhan sebanyak tiga kali.
"Pemerintah masih bertahan ... Berita Selengkapnya |
| Dukung Perbankan Syariah, Anis Byarwati Ajak BI Jaga Iklim Ekonomi dan Sosial | 2021-07-29 02:57:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengapresiasi sikap Bank Indonesia (BI) yang menempatkan ekonomi syariah sebagai hal yang penting. Ia mengajak BI sebagai salah satu stakeholder syariah di Indonesia, untuk menjaga iklim ekonomi, politik dan sosial agar kondusif untuk perkembangan ekonomi syariah khususnya perbankan sya ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Longgarkan Aturan PPKM, PKL dan Usaha Kecil Diizinkan Beroperasi dengan Prokes Ketat | 2021-07-26 01:26:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melonggarkan aturan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh daerah namun tetap mengedepankan Protokol Kesehatan yang ketat.
Keputusan tersebut diambil setelah Presiden Jokowi dan jajarannya mempertimbangkan sejumlah aspek, baik aspek kesehatan ... Berita Selengkapnya |
| Komisi VI Tegaskan Negara Tidak Boleh Kalah dengan 'Cukong' | 2021-07-23 05:53:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih merespon permohonan pencabutan izin PT Kebun Tebu Mas (KTM) sebagaimana surat tertanggal 15 Juli 2021 yang dikirimkan oleh Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu kepada Menteri Perindustrian. Surat tersebut berisi alasan permohonan pencabutan izin PT KTM antara lain membangun ... Berita Selengkapnya |
| Harga Gabah Anjlok, Johan Rosihan Desak Pemerintah Lakukan Intervensi saat Pandemi | 2021-07-19 10:42:06 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan merasa prihatin dengan anjloknya harga gabah di tingkat penggilingan dan petani. Bahkan pada Bulan April 2021 lalu harga gabah mencapai titik terendah dalam lima tahun terakhir. Atas situasi ini, Johan menyatakan, diperlukan intervensi kebijakan pemerintah saat pandemi untuk membangun r ... Berita Selengkapnya |
| Indonesia Turun Kelas, Hergun: Kebijakan Ekonomi Perlu Dievaluasi | 2021-07-11 01:46:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Berdasarkan laporan Bank Dunia (World Bank) pada 1 Juli 2021, Indonesia dinyatakan turun kelas menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah (lower middle income country) dari sebelumnya berpendapatan menengah atas (upper middle income country) pada 2019. Dengan demikian, kebijakan ekonomi perlu dievaluasi.
Demikian disa ... Berita Selengkapnya |
| Pemprov DKI Jakarta Buka Lowongan 434 Formasi CPNS | 2021-07-10 13:20:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka kesempatan untuk warga Indonesia menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Sebanyak 434 formasi tersedia dengan waktu pendaftaran dibuka hingga 21 Juli 2021.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta ... Berita Selengkapnya |
| PPKM Mikro Diperketat, Difokuskan di 43 Kota Kabupaten Non Jawa Bali | 2021-07-06 15:54:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah pada 3 Juli 2021 dimulai Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali, maka mulai 6 Juli 2021 esok (sesuai periodisasi tahapan PPKM Mikro), akan dimulai PPKM Mikro Tahap XII yang difokuskan pada daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Bali.
Apabila dibandingkan kondisi Provinsi ... Berita Selengkapnya |
|
|
