Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    EkBis
 
HNW Desak Mensos Membatalkan Pemotongan Jumlah Penerima Bantuan | 2021-09-28 16:56:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, mengkritisi Keputusan Menteri Sosial Nomor 92/HUK/2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2021. Menurut Hidayat, penetapan Kepmensos tersebut terkesan tidak adil, terburu-buru dan tidak cermat. Jauh ber ...

Abdul Hakim Minta Pemerintah Responsif Skandal Jatuhnya Kredibilitas EoDB Bank Dunia | 2021-09-21 15:05:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih mendesak pemerintah untuk melakukan respon kebijakan atas skandal pengaturan ranking Easy of Doing Business (EoDB) yang dilakukan World Bank. EoDB merupakan ukuran kemudahan berinvestasi yang sejak lama digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan investor untuk berinvestasi di s ...

Jangan Kaget! Harga BBM Pertamina Sudah Naik, Ini Daftarnya | 2021-09-20 06:45:35

JAKARTA, Berita HUKUM - PT Pertamina (Persero) perusahaan Badan usaha milik negara (BUMN) resmi melakukan penyesuaian harga untuk dua jenis bahan bakar yang mereka jual, yakni Pertamax Turbo dan Pertamina Dex, Minggu (19/9). Berdasarkan pengumuman di halaman resmi Pertamina, kenaikan harga tersebut ternyata sudah dimulai sejak 18 September 2021.

...

974 WNA Masuk ke Indonesia Lewat Bandara Soetta dalam 3 Hari | 2021-09-17 21:08:46

JAKARTA, Berita HUKUM - Ratusan Warga Negara Asing (WNA) berdatangan ke Indonesia dalam 3 hari. Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Soekarno-Hatta mencatat ada 974 orang WNA yang masuk ke RI.

"Sejak penerapan Permenkumham nomor 34 tahun 2021, kedatangan 974 WNA," ujar Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Sam Fernando, ke
...

Biaya Bengkak Proyek Kereta Cepat, Politisi PKS: Sejak Awal Diprediksi Bermasalah | 2021-09-15 11:36:07

JAKARTA, Berita HUKUM - Proyek besar kereta cepat Jakarta-Bandung masih menjadi sorotan publik. Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, menilai sejak awal proyek kereta cepat diprediksi bermasalah.

Menurut Suryadi, hal itu terjadi mulai dari berubahnya calon pelaksana proyek yaitu Jepang ke China yang merupakan suatu keputusa
...

BPK Menemukan Ada Dana PEN Rp147 Triliun Tak Diumumkan Kemenkeu | 2021-09-08 07:57:23

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) telah menangani 241 objek pemeriksaan terkait penanganan covid-19 sepanjang 2020 kemarin. Objek itu termasuk anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020.

Mereka menyatakan dari total obyek yang diperiksa tersebut, 27 pemeriksaan menyasar pemerintah pusat, 204 pemeriksaan pemerintah daer
...

Regulasi E-Commerce Sangat Dibutuhkan | 2021-09-04 12:02:58

JAKARTA, Berita HUKUM - Sistem perdagangan dan transaksi lewat E-Commerce sudah eksis di tengah masyarakat. Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menilai keberadaan regulasinya berupa undang-undang menjadi kebutuhan mendesak, agar masyarakat terlindungi.

Hafisz mendesak DPR dan pemerintah merumuskan regulasi khusus E-Commerce u
...

Presiden Harus Keluarkan Perpres Guna Capai Target Investasi | 2021-08-30 19:54:42

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mendorong Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan setingkat Perpres guna membantu Kementerian Investasi bisa merealisasikan target investasi tahun 2022 sebesar Rp1.200 triliun. Selama ini belum ada aturan mengikat terkait hal tersebut, sehingga ia khawatir perbedaan regulasi kement ...

Para Investor PT Hanson Minta OJK Buka Suspend Saham MYRX karena Tidak Berkaitan dengan Benny Tjokro | 2021-08-21 09:39:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Para investor PT. Hanson International Tbk (MYRX) meminta OJK membuka suspend saham perusahaan tersebut. Sebab, saham MYRX tersebut telah disuspend lebih dari 18 bulan.

Para investor para investor yang nota banenya pemilik saham MYRX di PT Hanson yakni, Choi Hoon warga negara Korea bersama Jean S.P Nasution, Hefferlie H
...

Slamet Kritisi Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi Soal Kedaulatan Pangan | 2021-08-18 07:40:59

JAKARTA, Berita HUKUM - Tanggal 16 Agustus kemarin, Presiden Joko Widodo telah membacakan pidato kenegaraan di depan MPR, DPR dan DPD RI. Beberapa poin yang dibacakan oleh presiden adalah mengenai penanganan pandemi Covid-19 melalui akselerasi pengembangan teknologi kesehatan seperti vaksin dan perbaikan infrastruktur logistik.

Selain itu Jokowi
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]