| EkBis |
 |
|
| |
| Pemerintah Jangan Anggap Enteng Hengkangnya Investor Migas | 2021-12-18 05:42:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai kerugian besar akan dialami Indonesia apabila Pemerintah menganggap enteng dan lambat bersikap atas hengkangnya investor kakap minyak dan gas (migas). Target lifting Migas satu juta barel per hari di tahun 2030 pun hanya tinggal rencana, pendapatan negara terancam anjlok dan Indones ... Berita Selengkapnya |
| Dalam Al Quran Ada 2 Perbedaan Karakteristik Ekonomi | 2021-12-14 13:35:58 |
 |
TUBAN, Berita HUKUM - Mengkaitkan antara Al Qur'an dengan ekonomi, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebut ada dua karakteristik yang menarik di dalamnya. Dalam kelompok surat Makkiyah, pada konteks ekonomi lebih banyak membicarakan ekonomi dalam bentuk perdagangan dan kelompok surat Madaniyah berbicara pertanian.
Mu'ti menjelaskan, ... Berita Selengkapnya |
| Pertamina Disebut Ajukan Utang Rp44 Triliun Lewat 6 Bank Asing | 2021-12-10 11:15:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - PT Pertamina (Persero) disebut mengajukan pinjaman atau utang sebesar US$3 miliar atau setara Rp44,1 triliun (kurs Rp14.700) lewat enam bank asing.
Mengutip Global Capital, Senin (7/9), Pertamina dikabarkan mencari pendanaan dari bank Eropa, BNP Paribas, Citi, Credit Agricole, MUFG Bank, Societe Generale, dan Sumitomo Mitsu ... Berita Selengkapnya |
| Achsanul Qosasi: Krakatau Steel Hadapi Masalah Sulit Akibat Miss-Invest Atas Keinginan yang Muluk | 2021-12-09 15:44:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Masalah keuangan kembali melilit satu perusahaan miik negara, yaitu PT Krakatau Steel (Persero). PT Krakatau Steel merupakan BUMN yang bergerak di bidang produksi baja, Perusahaan pengolahan baja ini terlilit utang emiten dalam proyek peleburan tanur tinggi (blast furnance complex).
Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (B ... Berita Selengkapnya |
| BPK Warning Utang Pemerintah RI: Sudah Lewati Batas IMF! | 2021-12-08 14:54:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali mengingatkan pemerintah Indonesia terkait dengan pengelolaan utang.
Bahkan ada indikator kerentanan utang 2020 telah melewati batas yang ditetapkan IMF (International Monetary Fund/Dana Moneter Internasional).
Hal ini tertuang dalam Hasil review atas Kesinambu ... Berita Selengkapnya |
| Terbentuknya P3SRS Apartemen Cervino Village Semoga Dapat Menjadi Contoh yang Lain | 2021-12-06 10:14:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUm - Penghuni dan pemilik Apartemen Cervino Village akhirnya berhasil memilih pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).
Meski demikian, perjalanan menuju terbentuknya P3SRS di Apartemen Cervino Village ini tidaklah mudah.
Hal ini disebabkan sikap Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPR ... Berita Selengkapnya |
| Komisi VI Minta Kejelasan PT Antam Rugi Rp159 Miliar pada LKTT 2021 | 2021-12-04 03:13:16 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Nevi Zuariana meminta kejelasan atas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang mencatatkan kerugian hingga Rp159 miliar pada Laporan Kinerja Tengah Tahun (LKTT) 2021. Sebab, menurut Nevi, emiten BUMN tambang emas dan nikel ini sebagai perusahaan terbuka dan pernah mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN). S ... Berita Selengkapnya |
| Andi Akmal: Tidak Masuk Akal Harga Minyak Goreng Naik | 2021-11-23 08:29:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin DPR RI menilai kenaikan harga minyak goreng di Tanah Air adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Sebab, menurutnya, Indonesia merupakan produsen Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Jadi, tidak ada masalah dengan urusan produksi di tengah tingginya kebut ... Berita Selengkapnya |
| Johan Rosihan Desak Pemerintah Atasi Lonjakan Harga Minyak Goreng | 2021-11-19 14:43:42 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mendesak pemerintah segera mengambil kebijakan dan langkah yang tepat untuk mengendalikan fluktuasi kenaikan harga minyak goreng yang terus meningkat.
Menurutnya sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, pemerintah harus punya power mengambil langkah intervensi pasar ... Berita Selengkapnya |
| Bertemu Gubernur Bengkulu, Fadel Muhammad Harap Bumi Rafflesia Jadi Poros Ekonomi Sumatera | 2021-11-16 05:13:12 |
 |
BENGKULU, Berita HUKUM - ,Menutup rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Bengkulu sejak tanggal 10 hingga 11 November 2021, Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad menghadiri acara "Ramah Tamah Jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Stake Holder Bersama Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad", di Gedung Daerah Balai Semarak, Bengkulu ... Berita Selengkapnya |
|
|
