Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    EkBis
 
Baleg: Minim BUMN yang Berkontribusi Signifikan pada Negara | 2022-01-19 21:11:49

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Pleno Baleg DPR RI yang beragendakan harmonisasi Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN), mengungkap bahwa dari 114 BUMN yang ada ternyata hanya 10 BUMN yang memberikan 85 persen dari total dividen yang disetorkan ke negara. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menilai, hal itu ...

Ahmad Muzani Minta Pemerintah Turun Tangan Kendalikan Harga Minyak Goreng | 2022-01-13 10:24:03

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Ahmad Muzani menyoroti polemik kenaikan harga minyak goreng di pasaran. Ia mengaku heran mengapa harga minyak goreng masih tinggi, padahal Indonesia merupakan ekpsortir bahan dasar minyak sawit (crude palm oil) terbesar di dunia. Menurut dia, mestinya fakta ini harus dijadikan indikator utama bahwa harga minya ...

Rachmat Gobel Minta Pemerintah Waspadai Laju Inflasi Tahun 2022 | 2022-01-07 20:17:07

JAKARTA, Berita HUKUM - Menghadapi dinamika situasi dan kondisi tahun 2022, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel memperingatkan pemerintah untuk mewaspadai laju inflasi. Memang pada tahun 2021, laju inflasi dinilai terkendali. Namun, pada tahun 2022, sebab lonjakan harga kebutuhan sehari-hari naik ...

Harga Pangan Meroket, Komisi IV DPR Tekankan Pemerintah Segera Lakukan Intervensi | 2022-01-06 04:03:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Menanggapi kenaikan harga pangan yang melonjak tajam pada awal tahun 2022, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menegaskan intervensi pemerintah yang efektif harus hadir untuk menstabilkan harga pangan. Walaupun kenaikan harga pangan memang selalu terjadi setiap tahun, dirinya ingin kenaikan harga tersebut tidak ter ...

Upah Minimum Tak Sebanding Kenaikan Harga Barang Pokok | 2022-01-04 06:33:10

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menilai pemerintah memberikan kado akhir tahun berupa kecilnya kenaikan Upah Minimum (UM) yang tak sebanding dengan melambungnya harga kebutuhan barang pokok. Menurutnya, kebijakan UM yang ditetapkan melalui metode perhitungan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta ...

Harga Sejumlah Bahan Pokok Harus Diturunkan | 2022-01-02 15:46:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Masyarakat baru saja berusaha bangkit untuk memulihkan perekonomian akibat pandemi Covid-19. Tapi sekarang malah dihadapkan pada naiknya harga sejumlah bahan pokok seperti minyak goreng, telur, hingga cabai. Pemerintah diimbau segera menurunkan harga bahan pokok.

Seruan ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafi
...

Potensi Kerugian Kasus Kemahalan Harga Bansos Mencapai Rp 6 Triliun | 2022-01-01 18:20:53

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, mengkritisi temuan KPK terkait harga Bansos PKH dan BPNT dari Kemensos tahun 2021 senilai Rp 222,65 m. Temuan tersebut, menurut Hidayat menandakan kinerja Kemensos masih bermasalah, khususnya dalam menyusun program dan anggaran bantuan sosial. Ini dibuktikan dengan ditemu ...

Syarief Hasan: Pembangunan Ekonomi Harus Berpihak Kepada Rakyat | 2021-12-28 10:42:40

JAKARTA,Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE, MM, MBA mengingatkan bahwa sampai di penghujung tahun 2021, walaupun tingkat penyebaran virus terus merangkak turun, pandemi Covid-19 masih menjadi masalah yang harus dihadapi Indonesia.

Semua berharap, memasuki tahun 2022 pandemi akan terus melandai sehingga pemerintah fokus
...

Rachmat Gobel Minta Pemerintah Segera Berantas Forex 'Nakal' | 2021-12-25 06:46:33

GORONTALO, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel meminta pemerintah dan aparat penegak hukum segera memberantas perdagangan valuta asing (forex/foreign exchange) 'nakal' yang bergerak di daerah-daerah dan menyusahkan masyarakat. Gobel menyatakan, perdagangan valuta asing berpotensi m ...

KAI Layani Tes PCR Selama Nataru, Tarifnya Rp195.000 di 17 Stasiun | 2021-12-23 19:59:42

JAKARTA, Berita HUKUM - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghadirkan layanan tes PCR seharga Rp195.000 di stasiun selama periode Natal dan Tahun Baru 2022 yaitu mulai 23 Desember 2021.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, hadirnya layanan tes PCR di Stasiun ini merupakan salah satu upaya KAI memberikan peningkatan pelayanan kepad
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]