Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    EkBis
 
Setahun Pemerintahan Jokowi, Legislator Nilai Bidang Ekonomi Belum Memuaskan | 2020-10-22 05:20:49

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin genap berusia satu tahun pada hari ini (20/10/2020). Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai kinerja Pemerintah dalam bidang ekonomi masih kurang memuaskan. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-U ...

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Indef: Pembangunan Infrastruktur Salah Perencanaan dan Wariskan Utang Rp 20,5 Juta Per Penduduk RI | 2020-10-20 12:20:45

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah genap 1 tahun pada pada hari ini (20/10). Salah satu yang menjadi fokus dalam pemerintahan Jokowi adalah pembangunan infrastrukturdi seluruh wilayah Tanah Air. Tujuannya, untuk menekan biaya logistik yang begitu tinggi.

Ekonom Institute for D
...

'Merger' 3 Bank Syariah Harus Jadi Bukti Keberpihakan Pemerintah Pada UMKM | 2020-10-18 15:35:03

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menanggapi pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir bahwa Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berinisiatif untuk melakukan penandatanganan conditional merger agreement untuk menyatukan ketiga bank BUMN syariah nasional, yakni PT BRI Syariah Tbk., PT Bank ...

Majukan UMKM, Sosialisasi QRIS Harus Dimaksimalkan | 2020-10-15 05:50:28

JAKARTA, Berita HUKUM - Sistem transaksi keuangan digital merupakan suatu keniscayaan yang tak bisa dihindari di era saat ini. Bank Indonesia melalui QRIS (QR Code Indonesia Standard), harus gencar mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat serta mengajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk bergabung ke dalam sistem QRIS Bank Ind ...

DPR & Pemerintah Ngotot Pertahankan UU Cipta Kerja, Buruh: Kami Tahu Siapa Sponsornya! | 2020-10-10 06:43:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Aksi mendesak pembatalan Omnibuslaw terus meluas. Buruh, Mahasiswa, Pelajar dan elemen masyarakat lainya turun kejalan pasca Undang-Undang kontroversial tersebut disahkan. Aksi tersebut digelar sejak tanggal 6 Oktober hingga puncaknya pada hari ini Kamis (08/10).

Alih-alih mendengarkan aspirasi Rakyat dengan dengan menerb
...

35 Investor Besar Menyatakan Keperihatinan terkait Pengesahan UU Cipta Kerja | 2020-10-07 22:07:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Investor global telah memeringatkan pemerintah Indonesia bahwa Undang Undang Cipta Kerja yang disahkan DPR dan pemerintah, (6/10/2020), akan merusak lingkungan. Menyadur Bangkok Post, Selasa (6/10), sekitar 35 investor besar menyatakan keperihatinan terkait pengesahan UU Cipta Kerja. Beberapa investor global itu antara lain ...

Abaikan Suara Penolakan, DPR RI Tetap Sahkan RUU Cipta Kerja | 2020-10-06 08:05:45

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI (5/10/2020) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Omnibus Law Ciptaker) menjadi Undang-undang. Sebelumnya, Pemerintah bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memang telah menyepakati substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Omnibus Law Ciptaker) dalam Raker Panja, (3/10/2020 ...

Disparekraf DKI Jakarta Gelar Seminar UMKM Go International via Marketplace | 2020-10-03 06:51:24

JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak 100 Jakpreneur binaan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta mengikuti seminar online bertema 'UMKM Go International via Marketplace: Meraih Peluang Bisnis', Jumat (2/10).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Parekraf DKI Jakarta, Gumilar Ekalaya mengatakan, UMKM di Indonesia bertumbuh pesat. D
...

DPR Sahkan RUU Bea Meterai, Tarif Jadi Rp 10.000 | 2020-09-30 21:04:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Bea Meterai sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Payung hukum baru ini akan memberlakukan satu tarif meterai, yakni Rp 10.000 per lembar menggantikan tarif yang berlaku saat ini yakni Rp 3.000 dan Rp 6.000. Tak hanya itu, batas mini ...

Said Iqbal Ancam Mogok Nasional dan Turunkan Jutaan Buruh Demo Gedung DPR Setiap Hari | 2020-09-28 11:01:30

JAKARTA, Berita HUKUM - Ratusan ribu buruh akan menggelar demo dan mogok nasional jika DPR RI tidak segera menghentikan pembahasan klaster ketenagakerjaan dan tidak mempunyai target waktu pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja.

Hal itu disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal usai mencermati pembahasan omnibu
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Anggota Baleg FPKS Ingatkan Pemerintah Jangan Ubah Substansi UU Cipta Kerja
Demo Ciptaker, BEM SI Ultimatum Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Indef: Pembangunan Infrastruktur Salah Perencanaan dan Wariskan Utang Rp 20,5 Juta Per Penduduk RI
Sudah Siapkan Koper, Akankah Din Syamsuddin Ditangkap?
PKS Sesalkan UU ITE Dijadikan Dasar Penetapan Tersangka Aktivis KAMI
Indonesia Masuk Top 10 'Tukang Utang', Iwan Sumule: Kalau Kata Jokowi, Masih Lebih Baik Dari Negara Lain
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Mardani Kasih Rapot Merah Terhadap Satu Tahun Jokowi-Amin
Pimpinan MPR ke TNI: Waspadai Ancaman terhadap Ideologi Bangsa
Setahun Pemerintahan Jokowi, Legislator Nilai Bidang Ekonomi Belum Memuaskan
TGPF Intan Jaya: Diduga KKSB Dibalik Kasus Pembunuhan terhadap 1 Warga Sipil dan 2 Personel TNI
IPW: Baku Hantam Sesama Polisi Sangat Memalukan


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]