Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    EkBis
 
IDM: Subsidi 11 Industri Biofuel Sama Dengan Subsidi 'Bodong' Obligor BLBI | 2017-05-28 02:49:48

JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Eksekutive Indonesia Development Monitoring (IDM), Fahmi Hafel mencermati situasi adanya dugaan kerugian memberikan subsidi
kepada kesebelas (11) Industri biodiesel dari dana perkebunan yang dipungut dari hasil pungutan ekspor CPO selama hampir dua tahun berjalan dengan jumlahnya trilyun tanpa dikontrol, hingga men
...

Pemerintah Didesak Gelar Operasi Pasar Hadapi Lonjakan Harga | 2017-05-25 07:31:31

JAKARTA, Berita HUKUM - Persoalan kenaikan harga kebutuhan pokok jelang bulan Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri seolah menjadi tradisi yang selalu terjadi setiap tahun. Penyebab fluktuasi harga bahan pangan yang terjadi jelang bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, tidah hanya bersumber pada supply dan demand saja, melainkan banyak aspek ...

Pemerintah Indonesia Serap Rp14 Triliun dari Lelang Surat Utang Negara | 2017-05-23 19:11:46

AKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah menyerap dana Rp14 triliun dari lelang lima seri Surat Utang Negara (SUN) untuk memenuhi sebagian pembiayaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dengan total penawaran mencapai Rp43,8 triliun.

Keterangan pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan yang diterima di Jak
...

Ketua Dekot Gorontalo: Menimbun Barang Adalah Tindakan Kriminal | 2017-05-23 10:31:40

GORONTALO Berita HUKUM - Ketersediaan bahan pokok setiap kali menghadapi bulan suci Ramadhan menjadi perhatian serius para wakil rakyat. Khusus di Kota Gorontalo, DPRD Kota (Dekot) Gorontalo juga fokus menyoroti kesiapan stok sembako.

"Ketersediaan stok di distributor terus kami pantau, terutama dinas-dinas terkait seperti Dinas perdagangan. D
...

Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Terlalu Ambisius | 2017-05-20 23:01:38

JAKARTA, Berita HUKUM - Penetapan pertumbuhan ekonomi yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani pada Rapat Paripurna DPR RI sebesar 6,1 persen, dinilai ambisius. Selama ini, pidato pemerintah menyangkut pertumbuhan ekonomi sangat menjemukan, karena kerap meleset jauh dari target.

Kritik disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan usai menyimak p
...

Menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri, Stok Sembako di Provinsi Gorontalo Aman | 2017-05-17 11:42:05

GORONTALO, Berita HUKUM - Perusahaan Umum (Perum) Bulog Sub Divisi Regional (Subdivre) Gorontalo menjamin selama beberapa bulan kedepan, stok Sembako di Provinsi Gorontalo aman.

"Menghadapi Bulan Suci Ramadhan, hari raya idul fitri bahkan sampai lebaran Idul Adha, kami memastikan persedian stok cukup, seperti beras, Minak Goreng, Bawang putih,
...

Agro Jabar Gandeng Petani Garut Tanam Jeruk Lemon | 2017-05-12 07:06:14

GARUT, Berita HUKUM - PT. Agro Jabar disaksikan Wakil Bupati Garut, dr H Helmi Budiman dan muspida setempat secara simbolis melakukan penanaman jeruk lemon di desa Sindang Sirna kecamatan Cigedug Kabupaten Garut, Kamis (11/5).

Program penanaman kebun jeruk ini merupakan program kemitraan PT. Agro Jabar dengan para petani penggarap di desa Sinda
...

Kesejahteraan Rakyat Lebih Penting daripada Mengejar Angka Pertumbuhan | 2017-05-06 06:12:08

JAKARTA, Berita HUKUM - Polemik dan prediksi angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia kerap terjadi setiap kali membahas APBN. Namun, yang perlu dipahami publik bahwa kesejahteran dan keadilan social jauh lebih penting daripada mengejar angka pertumbuhan.

Demikian ditegaskan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya yang diterima Parlem
...

Rugi Rp 3,4 Triliun, Komisi VI DPR Dorong KPK Usut Kerugian di 26 BUMN | 2017-05-01 10:23:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Wachid mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan melakukan pengusutan terkait penyebab meruginya 26 BUMN saat ini.

Demikian disampaikan Wachid saat menanggapi perlu atau tidaknya KPK turun tangan mengusut penyebab kerugian di 26 BUMN saat ini.

"Perlu, biar sekaligus t
...

Pembahasan RUU Perkoperasian dan RUU Kewirausahaan Nasional Diperpanjang | 2017-04-29 14:47:11

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Korkesra Fahri Hamzah menyetujui perpanjangan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian dan Rancangan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional.

"Sesuai dengan rapat pengganti Bamus tanggal 27 April 2017, Pimpinan Komisi VI DPR RI telah menya
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
KPK Tetapkan 4 Tersangka terkait OTT di BPK dan Kemendes PDTT
Dapat Perlakuan Diskriminasi, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Untuk Keadilan Nyatakan Sikap Protes
Indonesia Siapa Punya?
Soal JK Dukung Anies-Sandi, Ini Kata Jokowi
Kuasa Hukum Korban Penipuan Investasi Bodong Minta Pandawa Grup Dipailitkan
Ada 5 Orang Tewas Korban Bom Bunuh Diri Terminal Kampung Melayu
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Diduga Buka di Saat Ramadhan, Karoke Mega Dangdut Izinnya Terancam di Cabut
IDM: Subsidi 11 Industri Biofuel Sama Dengan Subsidi 'Bodong' Obligor BLBI
KPK Tetapkan 4 Tersangka terkait OTT di BPK dan Kemendes PDTT
Seskab: Hubungan Presiden Jokowi - Wakil Presiden Jusuf Kalla Sangat Baik
Patung Themis Dewi Keadilan di Bangladesh Diturunkan


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]