Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    EkBis
 
Ada Deposito BPJS Ketenagakerjaan Rp858,5 Miliar Mau Disembunyikan?? | 2016-10-24 09:30:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Menurut Uchok Sky Khadafi, selaku Direktur Centre Budget Analysis (CBA) pada tahun 2014, diperkirakan sampai tahun 2015 ditemukan kejanggalan dalam pengelolaan laporan keuangan. "Ditemukan sejumlah deposito yang tercatat tetapi tidak tercatat dalam laporan keuangan per 31 Desember 2014 sebesar Rp.858.5 miliar dan sejumlah de ...

'Skandal Galaxy Note 7' Sebabkan Samsung Merugi Rp70 Triliun | 2016-10-14 22:06:07

KOREA SELATAN, Berita HUKUM - Kerugian yang harus ditanggung Samsung akibat 'skandal Galaxy Note 7' diperkirakan mencapai setidaknya US$5,4 miliar atau sekitar Rp70 triliun.

Pada hari Jumat (14/10) raksasa teknologi Korea Selatan itu mengumumkan kemungkinan tambahan kerugian sebesar US$2,5 miliar.

Samsung diperkirakan akan mengalami pukulan l
...

Komisi VI Setujui PMN 20 BUMN Sebesar Rp 44,38 Triliun | 2016-06-25 01:48:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diwakili Menteri Keuangan memutuskan, memberikan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) atau menyuntikkan dana kepada 20 BUMN sebesar Rp44,38 triliun dari APBN-P 2016 yang terdiri atas PMN tunai sebesar Rp28,25 triliun dan non-tunai Rp16,13 triliu ...

Kepala Dinas Pasar Samarinda Diduga Melanggar PerPres 54 Tahun 2010 | 2016-03-02 11:19:12

SAMARINDA, Berita HUKUM - Proyek pembangunan pasar Bengkuring di Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) yang disoroti oleh Ketua DPP LSM F Kaliber (Forum Kalimantan Bersatu) Sahroji di Samarinda terkait pelaksanaan proyek dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui APBN tahun 2015 dengan pagu anggaran Rp 1,67 Milyar yang diduga di korupsi dengan melakuka ...

Banggar Undang Pakar Bahas Utang Negara | 2016-02-05 09:41:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan pakar ekonomi, Kamis (4/2) rapat ini membahas tentang melonjaknya utang dan skema pembiayaan menuju perubahan APBN 2016. Pakar ekonomi yang dihadirkan dalam RDPU ini adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM Anggito Abimanyu dan ekonom dari ...





Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]