| EkBis |
 |
|
| |
| Pinjol dan E-Wallet Dikenakan Pajak Mulai 1 Mei 2022 | 2022-04-07 15:19:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menetapkan ketentuan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyelenggaraan inovasi digital bidang jasa keuangan alias financial technology (fintech), yang berlaku mulai 1 Mei 2022. Layanan ini meliputi mulai dari pinjam online (pinjol) hingga dompet dig ... Berita Selengkapnya |
| Rekor Baru, Utang Pemerintah Jokowi Kini Tembus Rp 7.000 Triliun | 2022-04-01 09:02:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membengkak. Dikutip dari laman APBN KiTa Kementerian Keuangan terbaru atau per 28 Februari 2022, utang pemerintah sudah menembus Rp 7.014,58 triliun.
Utang tersebut bertambah cukup signifikan apabila dibandingkan posisi utang pemerintah pada sebulan sebelumnya ... Berita Selengkapnya |
| Marak Investasi Bodong, Rudi Hartono Minta Bappebti Segera Bertindak | 2022-03-30 14:17:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Maraknya kasus penipuan investasi bodong melalui aplikasi trading membuat Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun geram. Sejumlah aplikasi seperti Binomo, Quotex maupun Fahrenheit diduga telah merugikan masyarakat hingga Rp5 triliun. Menurutnya masih banyak aplikasi investasi bodong yang diduga berkedok perjudian masih ... Berita Selengkapnya |
| HET Minyak Goreng Dicabut, Dasco Sebut Kebijakan Mendag Tak Berpihak Rakyat | 2022-03-20 10:29:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI RI Sufmi Dasco Ahmad mengkritik pencabutan ketentuan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2022. Menurutnya, pencabutan HET minyak goreng kemasan tidak berpihak kepada rakyat, tetapi justru akan menguntungkan ... Berita Selengkapnya |
| Anggota DPR Minta Logo Halal Dikembalikan ke Logo Lama | 2022-03-16 13:03:15 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Rofik Hananto meminta logo halal yang baru diluncurkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama (BPJPH Kemenag) dikembalikan ke logo lama. Pasalnya logo halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) selama ini telah dikenal luas hingga luar negeri, sehingga logo halal yang baru seharusnya mudah dipaham ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Tak Pernah Miliki Rencana Gas Elpiji Subsidi Tepat Sasaran | 2022-03-14 12:35:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari menilai pemerintah tidak pernah memiliki rencana untuk melakukan pencegahan agar subsidi gas elpiji tepat sasaran. Hal ini dalam rangka menanggapi keputusan pemerintah melalui PT Pertamina Patra Niaga yang telah menaikkan harga gas elpiji nonsubsidi dengan kenaikan 21 persen dari ra ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Minta Pupuk Indonesia Benahi Distribusi Pupuk Bersubsidi | 2022-03-10 08:59:08 |
 |
PEKANBARU, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono meminta agar PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) membenahi berbagai macam permasalahan distribusi, khususnya untuk pupuk bersubsidi. Pasalnya, di hampir beberapa wilayah saat ia mengikuti kunjungan Komisi IV DPR RI ke daerah pertanian, masalahnya hampir sama.
"Setiap kunjungan k ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Pertanyakan OJK Larang Perdagangan Kripto | 2022-03-09 07:11:38 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang semua bank di Indonesia untuk memperdagangkan dan memfasilitasi transaksi mata uang kripto saat ini tengah ramai diperbincangkan publik. Hal ini mengacu dalam dalam Undang-Undang (UU) Perbankan disebut dalam pasal 6 huruf n, bahwa bank diperbolehkan melakukan kegiatan lain yang lazim dil ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Diminta Segera Atasi Gejolak Harga Daging Sapi | 2022-03-06 19:58:16 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menegaskan agar pemerintah segera mengambil kebijakan untuk mengatasi lonjakan harga daging sapi di tanah air. Menurutnya pemerintah mesti mendengar aspirasi dari para peternak dan pedagang agar kebijakan intervensi dapat tepat dan jitu untuk mengendalikan harga daging sapi.
"Mogo ... Berita Selengkapnya |
| Bamsoet: Perlu Regulasi dan Penegakan Hukum Aset Kripto dan Digital Trading | 2022-03-02 01:40:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia Bambang Soesatyo mengungkapkan berbagai hasil seminar 'Fenomena Robot Trading, Aset Kripto dan Sistem Pembayarannya' yang diselenggarakan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) pada 22 Februari 2022 lalu.
Hasilnya ... Berita Selengkapnya |
|
|
