| EkBis |
 |
|
| |
| Legislator Pertanyakan Wacana Gratis Royalti Hilirisasi Batu Bara pada Perppu Cipta Kerja | 2023-01-09 12:32:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menanggapi sikap pemerintah yang ingin menggratiskan royalti hilirisasi batu bara yang tercantum dalam salah satu pasal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja. Menurut Mulyanto, berdasarkan pengalaman sebelumnya, harusnya Pemerintah memberlakukan tarif royalti pro ... Berita Selengkapnya |
| Wacana Kenaikan Tarif KRL, SJP: Orang Malah Beralih ke Kendaraan Pribadi & Berpotensi Sebabkan Kemacetan | 2022-12-31 15:34:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama merespon rencana pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Commuter Line tahun depan dengan melakukan penyesuaian sistem pembayaran. Menurutnya, kebijakan yang akan dikeluarkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bisa berdampak orang beralih menggunakan kendaraan pribadi.
"Saya ... Berita Selengkapnya |
| Tergolong Barang Mewah, Perlu Tinjau Ulang Insentif bagi Kendaraan Listrik | 2022-12-16 19:39:07 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati meminta pemerintah untuk meninjau ulang pemberian insentif bagi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Diketahui, dengan dalih percepatan adopsi KBLBB itu, pemerintah telah mengucurkan berbagai insentif yang tersebar di berbagai sektor. Mulai da ... Berita Selengkapnya |
| APBN Defisit Akibat Pembayaran Subsidi Energi, Sugeng Suparwoto: Konsekuensi Pemerintah | 2022-12-02 14:08:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Negara-negara ekonomi terkuat di dunia yang tergabung dalam G20 sepakat untuk merasionalisasi dan bahkan menghapus subsidi energi fosil, termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM). Komitmen tersebut tertuang dalam hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 16 November 2022 berupa G20 Bali Leaders' Declaration. Namun alih- ... Berita Selengkapnya |
| Beda Data Stok Bulog dan Kementan, Johan Rosihan Tolak Impor Beras | 2022-11-28 15:52:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menegaskan wacana opsi impor beras mesti dihentikan. Kebijakan ini menimbulkan polemik lantaran data stok beras antara yang dimiliki Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Kementerian Pertanian (Kementan) berbeda.
"Saya menolak wacana impor beras yang diutarakan Bulog. Sebab, klaim data ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Sayangkan Minimnya Kajian Mengenai Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung | 2022-11-11 16:22:38 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Rafli menyayangkan tidak maksimalnya kajian yang dilakukan sehingga menyebabkan pembengkakkan biaya atau cost overrun dalam proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Padahal menurutnya, proyek tersebut sudah menelan anggaran yang sangat besar, yakni Rp 114 triliun.
"Saya tidak mau mengatakan ... Berita Selengkapnya |
| Twitter akan PHK Massal Setelah Elon Musk Membelinya - Siapa Pucuk Pimpinan yang Dipecat? | 2022-11-05 05:34:19 |
 |
MERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Twitter mengatakan akan memberi tahu stafnya pada hari Jumat tentang status kepegawaiannya menyusul pengambilalihan perusahaan itu oleh Elon Musk.
Twitter mengatakan akan memberi tahu stafnya pada Jumat tentang apakah mereka akan dipecat setelah Elon Musk mengambil alih perusahaan itu.
Dalam email internal, ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Krisis Pangan | 2022-11-01 01:57:22 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menyatakan Pemerintah perlu melakukan antisipasi dini terhadap adanya ancaman krisis pangan. Kondisi ketahanan pangan nasional pun saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya kondisi tersebut tidak bisa dianggap remeh terlebih dengan adanya potensi resesi global di ... Berita Selengkapnya |
| Kebijakan Sertifikasi Halal 'Self-Declare' Diminta Memihak Pelaku Usaha Mikro dan Kecil | 2022-10-17 05:36:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf membeberkan sejumlah kendala percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Pertama, Bukhori menyoroti adanya ketimpangan dalam praktik self-declare sertifikasi halal antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro serta kecil dari segi kriteria.
"Terkait kriteria ... Berita Selengkapnya |
| Kredit Pembiayaan UMKM OJK, Wakil Ketua MPR: Langkah Strategis dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat | 2022-10-10 10:19:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan menyambut baik langkah Otoritas Jasa Keuangan melalui program kredit pembiayaan melawan rentenir (KPMR) yang mencakup 76 tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) dengan total realisasi sebesar Rp 4,4 triliun pada kuartal II/2022. Program ini menjadi penting agar akses permodalan bagi usaha ... Berita Selengkapnya |
|
|
