| EkBis |
 |
|
| |
| Bapenda DKI Jakarta Terapkan Sistem Online Pajak Reklame | 2020-05-19 15:49:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta telah menerapkan sistem pelaporan secara online untuk jenis pajak daerah reklame sejak beberapa tahun lalu.
Ketua Bidang Pendapatan II Bapenda DKI Jakarta, Yuspin mengatakan, pihaknya telah menerapkan sistem online untuk pelaporan sebanyak 13 jenis pajak daerah, termasuk rekla ... Berita Selengkapnya |
| Anggota DPR Kritik Pemerintah atas Harga dan Stok Gula yang Berpolemik | 2020-05-18 09:43:44 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengritik jaminan pemerintah yang berjanji memberikan ketersediaan stok pangan dan kestabilan harganya hingga lebaran. Namun pada kenyataannya, kurang 8 hari lebaran, segala macam komoditas pangan mengalami kekacauan, baik stok ketersediaan maupun harga retail di lapangan.
Har ... Berita Selengkapnya |
| Kegagalan Proyek Ekonomi, Moneter, Keuangan, Infrastruktur dan Energi Bermuara pada APBN 'Gagal Ambyar' | 2020-05-09 19:19:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Seiring serangan virus pandemi Covid-19 semenjak akhir Februari 2020 lalu di Indoneisa, seakan perekonomian pun mulai terpapar setidaknya. terlebih pasca pada Rabu (6/5) lalu saat Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 pasal 21 ayat 1 tentang Tata Ruang Jabodetabek Puncak-Cianjur ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Harus Kerja Keras Tambal Defisit APBN 5,07 Persen | 2020-05-07 20:27:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan pada akhir April lalu mengungkap bahwa Pemerintah membutuhkan Rp 1.439,8 triliun untuk menutup defisit APBN 5,07 persen. Pembiayaan tersebut akan dipenuhi dengan menerbitkan surat utang pemerintah pada Kuartal II hingga IV mencapai Rp 856,8 triliun, yang bersumber dari Sur ... Berita Selengkapnya |
| Rizal Ramli Acungkan Dua Jempol Untuk Gubernur BI Yang Menolak Cetak Uang Rp 600 Triliun | 2020-05-06 19:16:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sikap tegas Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menolak desakan agar bank sentral mencetak uang baru senilai Rp 600 triliun patut dipuji dan diapresiasi.
Ekonom senior DR. Rizal Ramli mengacungkan dua jempol untuk Gubernur BI.
"Sikap Gubernur BI bagus dan sudah tepat. Cetak uang akan memicu inflasi dan merontokk ... Berita Selengkapnya |
| KSPI Mengecam Keras Diizinkannya 500 TKA Masuk ke Indonesia | 2020-05-04 05:09:25 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Konferasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam keras rencana masuknya 500 TKA China ke Indonesia.
Presiden KSPI Said Iqbal menilai, masuknya TKA menciderai rasa keadilan rakyat dan buruh Indonesia. Apalagi hal ini terjadi di tengah pandemi corona yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia dan jutaan buruh Indone ... Berita Selengkapnya |
| Kadin Perkirakan Angka PHK Lebih Besar Dari Data Pemerintah, Bisa Mencapai 15 Juta Orang | 2020-05-03 04:30:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemik Covid-19 bisa diperkirakan mencapai 15 juta orang. Angka itu lebih besar dari jumlah yang sudah dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sebanyak 2,8 juta per 20 April lalu.
"Jadi kalau tadi 2 juta, fakta bisa 15 juta. Itu 2 juta mungkin yang dilaporkan. Apakah UM ... Berita Selengkapnya |
| Anis Byarwati Kritik Kebijakan Ekonomi Pemerintah Terkait Covid-19 | 2020-04-28 11:31:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Hingga saat ini, Pemerintah Indonesia setidaknya telah mengeluarkan tiga kebijakan strategis dalam rangka mengatasi pandemi virus Corona. Ketiga kebijakan tersebut adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020 tentan ... Berita Selengkapnya |
| Stimulus Pembebasan Bea Masuk Tak Pro Rakyat | 2020-04-24 02:22:16 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Salah satu stimulus yang diberikan Kementerian Keuangan guna memulihkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19 adalah membebaskan bea masuk untuk importasi sejumlah komoditas yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19. Menurut Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina kebijakan ini sama sekali tidak memberikan manfaat kepada in ... Berita Selengkapnya |
| Buruh Akan Tetap Demo Besar-besaran 30 April Kepung DPR, Gak Peduli Pandemi Covid-19 | 2020-04-18 15:17:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Di tengah wabah corona atau Pandemi Covid-19, para buruh bersikukuh menggelar demo besar-besaran mengepung DPR RI.
Aksi itu rencananya digelar pada 30 April mendatang untuk mendesak DPR menghentikan pembahasan RUU Omnibus Las, khususnya Cipta Kerja.
Aksi demo itu digagas Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) yang meru ... Berita Selengkapnya |
|
|
