| EkBis |
 |
|
| |
| Pertumbuhan Ekonomi Berasal Dari Bidang Teknologi. | Wednesday 21 Sep 2011 18:09:16 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, menyatakan prihatin atas penggunaan jaringan broadband di Indonesia. Pasalnya, sebagain penguna broadband hanya berakifitas di jejaring sosial. Padahal masih banyak hal-hal yang lebih bermanfaat dalam pengunaan broadband.
"Sayang sekali, penggunaan broadband intern ... Berita Selengkapnya |
| Perlu Aturan Untuk Tingkatkan Nilai Industri Tambang | Monday 19 Sep 2011 23:43:08 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah segera mengeluarkan permen (peraturan menteri) tentang peningkatan nilai tambah industri tambang. Langkah ini diambil, agar hasil tambang tidak hanya dijual bahan baku mentah, melainkan bahan jadi.
"Permen ini harus segera diterbitkan. Kebijakan ini sebagai upaya, agar hasil tambang Indonesia memiliki nila ... Berita Selengkapnya |
| Lahan Pertanian yang Kekeringan Capai 95 Ribu Hektare | Monday 19 Sep 2011 23:32:25 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menteri Pertanian (Mentan) Suswono menyatakan lahan yang mengalami kekeringan mencapai 95.851 hektare per Agustus 2011. "Tapi (lahan) yang mengalami puso sebesar 3.713 hektar," ujarnya di Jakarta, Senin (19/9).
Menurutnya, jumlah lahan yang puso masih lebih rendah daripada 2010. Selama lima tahun terakhir lahan yang ... Berita Selengkapnya |
| Garuda Pastikan Kurangi Sewa Pilot Asing | Monday 19 Sep 2011 23:23:16 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – PT Garuda Indonesia (Persero) akan terus mengurangi penggunaan pilot asing. Hal ini akan dilakukan secara bertahap. Bahkan, dipastikan pada Februari 2012 yang tersisa hanya lima pilot asing. Untuk itu, Asosiasi Pilot Garuda (APG) tidak perlu lagi mempermasalahkan keberadaan mereka.
Nantinya, pilot asing pun bakal dipe ... Berita Selengkapnya |
| DPR Desak Pemerintah Selesaikan Kasus Freeport | Monday 19 Sep 2011 23:05:08 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – DPR mendesak pemerintah untuk secepatnya menyelesaikan masalah di PT Freeport Indonesia. "Bila ini dibiarkan terus, potensi kehilangan pendapatan ke negara akan semakin membesar, disamping juga akan menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif di sektor migas khususnya," beber Anggota Komisi VII Dito Ganindito di Jakarta ... Berita Selengkapnya |
| Intel Gandeng Google Rebut Pasar Android | Friday 16 Sep 2011 19:32:11 |
 |
SAN FRANSISCO (BeritaHUKUM.com) – Intel yang mendominasi pasar PC, kini tengah berjuang untuk masuk ke smartphone. Untuk melancarkannya, perusahaan itu menggandeng Google. Versi mendatang Android, sistem operasi smartphone dari Google akan kompatibel dengan prosesor Intel.
Google dapat mengakomodasi manfaat dari sebuah perusahaan yang memiliki p ... Berita Selengkapnya |
| Pekerja Mogok, Freeport Berpotensi Rugi Rp 114 Miliar/Hari | Friday 16 Sep 2011 17:23:29 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Aksi mogok kerja yang dilakukan ribuan pekerja perusahaan tambang PT Freeport Indonesia berpotensi merugikan perusahaan sebesar 19 juta dolar AS atau sekitar Rp 114 miliar per hari.
Dalam keterangan persnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (16/9), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Darwin Saleh mengatakan, s ... Berita Selengkapnya |
| Tutupi Defisit APBN 2012, Pemerintah Tarik Pinjaman | Wednesday 14 Sep 2011 19:51:55 |
 |
JAKARTA (Berita HUKUM.com) – Untuk menutupi defisit dalam tahun anggaran 2012, pemerintah bakal menarik pinjaman sebesar 1,9 miliar dolar AS untuk menutupi defisit dalam tahun anggaran 2012. Pemerintah pun masih mengandalkan instrumen pinjaman, baik pinjaman luar negeri serta dalam negeri serta penjualan surat berharga negara untuk menutupi defisit ... Berita Selengkapnya |
| Mediasi APG-Garuda Deadlock | Monday 12 Sep 2011 22:07:42 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Upaya mediasi ulang antara Asosiasi Pilot Garuda (APG) dengan manajemen PT Garuda Indonesia Tbk, kembali tidak menghasilkan kesepakatan alias deadlock. Hal itu terjadi saat mediasi terakhir yaitu tanggal 26 Agustus lalu. Demikian keterangan tertulisnya yang disampaikan Presiden APG, Capt. Stephanus Gerardus Setitit yang ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Salah Dalam Pengaturan BBM Bersubsidi | Friday 09 Sep 2011 21:27:17 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ada yang salah dari cara Pemerintah dalam melakukan pengaturan BBM Bersubsidi. Ha itu terutama dalam mengendalikan laju pertumbuhan kendaraan dan pembenahan sistem transportasi massal.
“Sejauh ini kami sepakat bahwa alokasi BBM Bersubsidi itu salah sasaran, karena rakyat miskin justru lebih sedikit menerima subsidi B ... Berita Selengkapnya |
|
|
