| EkBis |
 |
|
| |
| SBY Didesak Tinjau Ulang Kontrak Karya Freeport | Monday 03 Oct 2011 15:58:17 |
 |
*Hasil pertambangan emas, perak dan lainnya tidak masuk dalam hitungan pembayaran pajak
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Puluhan aktivis yang menamakan diri Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem Jakarta) mengelar unjuk rasa di depan gedung Plaza 89, kuningan, Jakarta, Senin (3/10). Mereka menuntut pemerintah RI untuk meninjau ulang kontrak karya PT. ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Kembali Ajukan RUU JPSK ke DPR | Friday 30 Sep 2011 23:45:20 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Pemerintah memastikan segera kembali mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) kepada DPR. Pengajuan ini dilaksanakan sebelum akhir Oktober ini.
Pasti kami segera kami masukan (ke DPR), karena dari sisi pemerintah dalam tahap penyempurnaan. Itu salah satu UU yang wajib s ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Tetap Naikan Harga TDL 10 Persen | Thursday 29 Sep 2011 22:56:12 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Pemerintah akan tetap menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) hingga 10 persen. Langkah ini akan tetap diambil, biarpun akan berpengaruh berkurangnya subsidi. Dengan begitu, kenaikan TDL bisa dilakukan. Demikian ditegaskan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Darwin Zahedy Saleh, saar raker dengan Komisi VII DPR di ... Berita Selengkapnya |
| BPK Sanggupi Audit Pembelian Saham Newmot | Thursday 29 Sep 2011 22:52:06 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyanggupi melaporkan audit permintaan DPR terhadap pembelian 7 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dalam 14 hari ke depan. Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis di Jakarta, Kamis (29/9).
Menurut dia, kesanggupan i ... Berita Selengkapnya |
| RAPBN 2012 Tidak Prorakyat | Wednesday 28 Sep 2011 21:52:40 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Meski nilainya meningkat ketimbang tahun lalu, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2012 sebesar Rp 1.418,497 triliun tidak berpihak terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini disebabkan besaran anggaran yang dialokasikan hanya dana yang bersifat residual dan terbatas bagi warga mi ... Berita Selengkapnya |
| Presiden Himbau Pelaku Pasar Tidak Panik | Friday 23 Sep 2011 18:29:52 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Jatuhnya bursa saham Asia ikut menjadi perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan, ia mengimbau pelaku pasar (pasar saham dan pasar modal) untuk tidak panik dengan situasi perekonomian global yang terus memburuk.
"Tidak perlu ada kepanikan dan kecemasan yang berlebihan. Mudah-mudahan kalau sistem berjalan dan ... Berita Selengkapnya |
| Bursa Saham Asia Ambruk | Friday 23 Sep 2011 18:24:43 |
 |
TOKYO (BeritaHUKUM.com) Pasar saham Asia mengalami pelemahan pada Jumat (23/09), dengan indeks gabungan mencapai penurunan mingguan terendah sejak 2008.
Melemahnya bursa Asia ini dipicu peringatan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia soal perekonomian global, seperti dilansir BBC.
Sebelumnya, Kepala IMF, Christine Lagarde, mengat ... Berita Selengkapnya |
| Pertumbuhan Ekonomi Berasal Dari Bidang Teknologi. | Wednesday 21 Sep 2011 18:09:16 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, menyatakan prihatin atas penggunaan jaringan broadband di Indonesia. Pasalnya, sebagain penguna broadband hanya berakifitas di jejaring sosial. Padahal masih banyak hal-hal yang lebih bermanfaat dalam pengunaan broadband.
"Sayang sekali, penggunaan broadband intern ... Berita Selengkapnya |
| Perlu Aturan Untuk Tingkatkan Nilai Industri Tambang | Monday 19 Sep 2011 23:43:08 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Pemerintah segera mengeluarkan permen (peraturan menteri) tentang peningkatan nilai tambah industri tambang. Langkah ini diambil, agar hasil tambang tidak hanya dijual bahan baku mentah, melainkan bahan jadi.
"Permen ini harus segera diterbitkan. Kebijakan ini sebagai upaya, agar hasil tambang Indonesia memiliki nila ... Berita Selengkapnya |
| Lahan Pertanian yang Kekeringan Capai 95 Ribu Hektare | Monday 19 Sep 2011 23:32:25 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Menteri Pertanian (Mentan) Suswono menyatakan lahan yang mengalami kekeringan mencapai 95.851 hektare per Agustus 2011. "Tapi (lahan) yang mengalami puso sebesar 3.713 hektar," ujarnya di Jakarta, Senin (19/9).
Menurutnya, jumlah lahan yang puso masih lebih rendah daripada 2010. Selama lima tahun terakhir lahan yang ... Berita Selengkapnya |
|
|
