| EkBis |
 |
|
| |
| Pertamina Ekspansi ke Thailand dan Cina | Friday 21 Oct 2011 23:53:51 |
 |
PEKANBARU (BeritaHUKUM.com) – PT Pertamina (Persero) merencanakan untuk melakukan ekspansi bisnis ke Indocina dan Cina pada tahun depan. Jalan masuk menguasai pasar Indocina adalah dengan cara mengakuisisi sebuah fasilitas atau pabrik pelumas yang ada di Thailand. Strategi bisnis di Cina adalah dengan mengakuisisi produk lokal.
"Dalam melakukan ... Berita Selengkapnya |
| Beli Skype, Microsoft Rogoh Kobek Rp 75 Triliun | Wednesday 19 Oct 2011 01:20:57 |
 |
Kabar Skypersoft ternyata bukan lagi sekedar omong kosong. Ternyata, Microsoft sepakat membeli Skype senilai 8,5 miliar dolar AS atau setara dengan Rp75 triliun. Pembelian Microsoft ini merupakan yang terbesar, karena sebelumnya adalah perusahaan iklan online aQuantive yang merogoh kocek hingga senilai 6 miliar dolar AS pada 2007 lalu.
"Skype ... Berita Selengkapnya |
| Hatta Bantah Wamen Pemborosan Anggaran | Monday 17 Oct 2011 22:31:47 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menko Perekonomian Hatta Rajasa mambantah penambahan wakil menteri akan memboroskan anggaran negera. Pasalnya, jumlah kabinet tetap, yakni 34 menteri. Tidak ada penambahan kementerian baru yang membutuhkan anggaran baru dan lebih besar.
“Penambahan wakil-wakil menteri tidak akan membuat gemuk kabinet. Kabinetnya teta ... Berita Selengkapnya |
| DPR Tidak Setuju Kenaikan TDL | Wednesday 12 Oct 2011 23:43:06 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Rencana pemerintah menaikan tarif dasar listrik (TDL) pada April 2012, takkan berjalan mulus. Pasalnya, kebijakan itu mendapat penolakan dari DPR. Sebaliknya, PT PLN Persero diminta untuk melakukan efisiensi. Hal ini didasari adanya temuan BPK yang menyebut triliunan rupiah dana di PPLN terhamburkan. PLN pun pasrah bila ... Berita Selengkapnya |
| Kemenakertrans Kirim Tim Khusus ke Timika | Tuesday 11 Oct 2011 14:42:00 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mengirimkan tim khusus ke Timika, Papua. Langkah itu dilakukan sebagai upaya untuk meredakan ketegangan antara karyawan dan manajemen PT Freeport Indonesia, menyusul bentrok yang mengakibatkan satu pekerja tewa dan belasan lainnya luka-luka.
Pengiriman tim khu ... Berita Selengkapnya |
| DPR Tolak Kebijakan Pajak Bagi UKM | Friday 07 Oct 2011 23:30:46 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – DPR menolak kebijakan pemerintah dengan memberlakukan pajak bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Pasalnya, kebijakan tersebut dikhawatirkan akan membebani rakyat kecil. Padhal, sektor ini tahan terhadap segala krisis keuangan yang beberapa kali menerpa negeri ini.
Jika alasan pengenaan pajak bagi UKM telah di ... Berita Selengkapnya |
| Menkeu Minta Pengusaha Dukung KPK | Wednesday 05 Oct 2011 14:27:42 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardjojo berani menentang arus. Saat sejumlah pimpinan Komisi III dan DPR dengan kerasa menyerang dan menyudutkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ia malah bersikap sebaliknya. Menkeu memberikan dukungan penuh terhadap institusi pemberantasan korupsi tersebut.
Bahkan, meminta par ... Berita Selengkapnya |
| Kerugian Negara Rp 17.93 Triliun Berhasil Diselamatkan | Tuesday 04 Oct 2011 16:44:28 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan penyelesaian kerugian negara sejak akhir 2004 hingga Semester I /2011 sebanyak 85.139 kasus atau senilai Rp 17,93 triliun. Sedankan penyelesaian berupa angsuran sebanyak 18.297 kasus senilai Rp 1,81 triliun,
Hal ini dikatakan Ketua BPK Hadi Poernomo di gedung DPR Jakarta, Sela ... Berita Selengkapnya |
| 2025, Hanya Akan Ada 25 BUMN | Tuesday 04 Oct 2011 16:10:29 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah bakal terus melakukan perampingan jumlah perusahaan BUMN. Pada 2025 mendatang, ditargetkan hanya ada 25 perusahaan pelat merah, dari jumlah saat ini yang mencapai 141 perusahaan.
Pasalnya, jumlah BUMN yang ada saat ini berlebihan sehingga menyebabkan tidak terfokusnya tugas BUMN tersebut. Pasalnya, ada beb ... Berita Selengkapnya |
| BPK Temukan 11.430 Kasus | Tuesday 04 Oct 2011 16:04:49 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 11.430 kasus senilai Rp 26,68 triliun. Data ini merupakan hasil audit sepanjang Semester I/2011. Hal ini dikatakan Ketua BPK Hadi Poernomo di gedung DPR Jakarta, Selasa (4/10).
"Objek Pemeriksaan BPK pada Semester I/2011 terdiri atas entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah ... Berita Selengkapnya |
|
|
