| EkBis |
 |
|
| |
| DPR & Pemerintah Ngotot Pertahankan UU Cipta Kerja, Buruh: Kami Tahu Siapa Sponsornya! | 2020-10-10 06:43:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Aksi mendesak pembatalan Omnibuslaw terus meluas. Buruh, Mahasiswa, Pelajar dan elemen masyarakat lainya turun kejalan pasca Undang-Undang kontroversial tersebut disahkan. Aksi tersebut digelar sejak tanggal 6 Oktober hingga puncaknya pada hari ini Kamis (08/10).
Alih-alih mendengarkan aspirasi Rakyat dengan dengan menerb ... Berita Selengkapnya |
| 35 Investor Besar Menyatakan Keperihatinan terkait Pengesahan UU Cipta Kerja | 2020-10-07 22:07:25 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Investor global telah memeringatkan pemerintah Indonesia bahwa Undang Undang Cipta Kerja yang disahkan DPR dan pemerintah, (6/10/2020), akan merusak lingkungan. Menyadur Bangkok Post, Selasa (6/10), sekitar 35 investor besar menyatakan keperihatinan terkait pengesahan UU Cipta Kerja. Beberapa investor global itu antara lain ... Berita Selengkapnya |
| Abaikan Suara Penolakan, DPR RI Tetap Sahkan RUU Cipta Kerja | 2020-10-06 08:05:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI (5/10/2020) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Omnibus Law Ciptaker) menjadi Undang-undang. Sebelumnya, Pemerintah bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memang telah menyepakati substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Omnibus Law Ciptaker) dalam Raker Panja, (3/10/2020 ... Berita Selengkapnya |
| Disparekraf DKI Jakarta Gelar Seminar UMKM Go International via Marketplace | 2020-10-03 06:51:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak 100 Jakpreneur binaan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta mengikuti seminar online bertema 'UMKM Go International via Marketplace: Meraih Peluang Bisnis', Jumat (2/10).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Parekraf DKI Jakarta, Gumilar Ekalaya mengatakan, UMKM di Indonesia bertumbuh pesat. D ... Berita Selengkapnya |
| DPR Sahkan RUU Bea Meterai, Tarif Jadi Rp 10.000 | 2020-09-30 21:04:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Bea Meterai sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Payung hukum baru ini akan memberlakukan satu tarif meterai, yakni Rp 10.000 per lembar menggantikan tarif yang berlaku saat ini yakni Rp 3.000 dan Rp 6.000. Tak hanya itu, batas mini ... Berita Selengkapnya |
| Said Iqbal Ancam Mogok Nasional dan Turunkan Jutaan Buruh Demo Gedung DPR Setiap Hari | 2020-09-28 11:01:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ratusan ribu buruh akan menggelar demo dan mogok nasional jika DPR RI tidak segera menghentikan pembahasan klaster ketenagakerjaan dan tidak mempunyai target waktu pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja.
Hal itu disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal usai mencermati pembahasan omnibu ... Berita Selengkapnya |
| Menkeu Umumkan Resesi, Pemerintah Harus Fokus Bantu Rakyat dan Dunia Usaha | 2020-09-24 21:14:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ekonomi nasional resmi resesi pada kuartal III tahun 2020. Hal itu menyusul revisi proyeksi yang dilakukan Kementerian Keuangan. Menkeu saat menyampaikan proyeksi negatif territory tersebut melalui video conference 'APBN KiTa', Selasa (22/9/2020), mengungkap pihaknya telah me ... Berita Selengkapnya |
| Ahok Kritik Digitalisasi 'Paperles' Peruri, Legislator Angkat Suara | 2020-09-21 22:51:04 |
 |
KARAWANG, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthy angkat bicara menanggapi kritik Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang sempat menyebut bahwa Perusahaan Umum Percetakaan Uang Negara (Peruri) meminta Rp 500 miliar untuk proyek digitalisasi melalui program paperless. Terlepas dengan segala polem ... Berita Selengkapnya |
| Pandemi Pukul Industri dan UMKM, Gus Jazil: Negara Harus Hadir Bantu Mereka Bangkit | 2020-09-20 15:59:31 |
 |
BANDUNG, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR Dr. H. Jazilul Fawaid SQ., MA., mengatakan pandemi Covid-19 memiliki dampak yang sangat luas hampir di semua sektor termasuk industri dan UMKM yang tidak bisa berproduksi karena permintaan berkurang. Akibatnya, aliran keuangan tersendat sehingga yang terpaksa merumahkan banyak pekerjanya.
"Saya sendiri lan ... Berita Selengkapnya |
| Kesaksian Pekerja Migran: Pekerjaan Acapkali Tak Sesuai Kontrak Kerja | 2020-09-18 07:03:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) kembai menggelar sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) pada Rabu (16/9). Pada sidang kesebelas ini, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) selaku Pihak Terkait menghadirkan tiga orang saksi untuk didengar keterangannya dalam ... Berita Selengkapnya |
|
|
