| EkBis |
 |
|
| |
| Pemerintah Berwacana Bangun Pusat Nuklir di Kalbar | Wednesday 12 Sep 2012 13:52:45 |
 |
BANJARMASIN, Berita HUKUM - Pemerintah pusat mewacanakan untuk membangun pusat nuklir di Provinsi Kalimantan Barat karena di daerah tersebut ditemukan sumber daya alam uranium yang cukup besar.
Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin yang juga ketua Forum Percepatan Pembangunan dan Revitalisasi Kalimantan di Banjarmasin, Senin mengatakan, beber ... Berita Selengkapnya |
| Bisnis Lesu, Sharp Potong Gaji Ribuan Karyawan | Wednesday 12 Sep 2012 12:44:25 |
 |
TOKYO, Berita HUKUM - Perusahaan elektronik raksasa Jepang, Sharp bakal memangkas gaji ribuan karyawannya, dari mulai level bawah sampai level atas. Ini dilakukan untuk menyelamatkan neraca keuangan yang 'berdarah'.
Sharp menyatakan berencana memangkas anggaran 14 miliar yen (US$ 179 juta) dengan memangkas gaji manajemen 10%, dan memangkas gaji ... Berita Selengkapnya |
| Total PHK HP Capai 29 Ribu Karyawan | Tuesday 11 Sep 2012 21:47:14 |
 |
CALIFORNIA, Berita HUKUM - Perusahaan produsen PC terbesar di dunia, Hewlett - Packard (HP), dikabarkan meningkatkan jumlah karyawan yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga 2000. Sehingga, total PHK menjadi 29 ribu yang diselesaikan hingga berakhirnya tahun fiskal 2014.
Dilansir Softpedia, Selasa (11/9), HP kabarnya akan menguran ... Berita Selengkapnya |
| Kwik Kian Gie: Iklan Tentang UU No. 22 / 2001 di Kompas Itu Iklan Kaleng | Tuesday 11 Sep 2012 14:43:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Siang ini, Selasa (11/09), Dewan Pers kedatangan tamu. Tamu tersebut, yaitu Kurtubi, Kwik Kian Gie, dan Sri Edi Swasono. Mereka mendatangi Dewan Pers untuk mengadukan iklan soal UU Migas.
Dalam kurun waktu tiga kali, 9, 17, dan 27 Agustus kemarin, Kompas mengeluarkan iklan yang tidak jelas sumber dan faktanya.
Mereka ... Berita Selengkapnya |
| Satgas TKI Tak Memberikan Konstribusi Apapun Bagi Keselematan TKI | Tuesday 11 Sep 2012 00:08:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rieke Dyah Pitaloka mendesak pemerintah agar segera membubarkan Satuan Tugas Tenaga Kerja Indonesia (Satgas TKI) karena tak memberikan kontribusi penyelamatan TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri, dan masih banyaknya TKI yang masih terancam hukuman mati.
"Bubarkan Satgas TKI dan kembalikan fungsi perlindungan TKI ... Berita Selengkapnya |
| Swasembada Pangan di Ambang Kegagalan | Monday 10 Sep 2012 09:48:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketidakmampuan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan khususnya beras, yang kemudian diikuti dengan revisi target produksi dapat dipahami sebagai sebuah strategi atau upaya berkelit dari kegagalan pencapaian target yang telah janjikan.
Namun demikian, menurut Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), revisi ta ... Berita Selengkapnya |
| Membangun Tata Kelola Migas Melalui Revisi UU No. 22 Tahun 2001 | Saturday 08 Sep 2012 20:12:03 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Masalah tata kelola sektor industri minyak dan gas bumi (migas) menjadi isu menarik untuk didiskusikan, terutama setelah aksi penolakan besar - besaran terhadap kebijakan pemerintah menaikan harga BBM beberapa waktu lalu.
Besarnya perhatian publik ini wajar, Karena konstribusi penerimaan Negara dari sektor migas juga besa ... Berita Selengkapnya |
| Cegah Krisis, SBY Ajak APEC Bangun Early Warning System | Saturday 08 Sep 2012 14:34:16 |
 |
RUSIA, berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengimbau anggota Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) untuk bersama - sama membangun early warning system dan mekanisme jitu untuk mengatasi krisis ekonomi dunia yang sedang berlangsung sekaligus mencegah krisis di masa mendatang.
"Ini semua bisa terjadi dan mencapai sukses jika ... Berita Selengkapnya |
| Peringkat Daya Saing Indonesia Turun Akibat Korupsi | Saturday 08 Sep 2012 09:51:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Daya saing Indonesia tahun ini merosot akibat beberapa masalah mendasar, seperti kasus korupsi dan penyuapan, Laporan Forum Ekonomi Dunia (WEF) soal daya saing global tahun 2012 - 2013, yang dirilis kemarin, mengungkapkan posisi Indonesia yang turun empat peringkat menjadi ke - 50 dibanding tahun lalu.
Peringkat Indonesia ... Berita Selengkapnya |
| Freeport Setuju, Newmont - INCO Menyusul | Friday 07 Sep 2012 21:21:06 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam (SDA) terus dipertanyakan. Kredibilitas pun kini jadi taruhan ketika pemerintah harus berhadapan dengan raksasa perusahaan tambang dalam renegosiasi kontrak karya. Sejauh ini baru Freeport yang menyetujui tuntutan kenaikan royalti.
Men ... Berita Selengkapnya |
|
|
