| EkBis |
 |
|
| |
| Pemerintah Diminta Evaluasi Soal Kebijakan Distribusi Pupuk Subsidi | 2021-01-20 16:52:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PPP, Ema Umiyyatul Chusnah meminta Pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan operasional penyaluran atau distribusi pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani. Hal ini disampaikan Ema, lantaran kebijakan penyaluran pupuk subsidi menggunakan Kartu Tani tersebut belum dilakukan maksimal.
"Sebab i ... Berita Selengkapnya |
| Jokowi Kaget Impor Pangan, Rizal Ramli: Please Deh, Jangan Terlalu Banyak Drama | 2021-01-13 00:27:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ekonom senior Dr. Rizal Ramli mengigatkan kembali bahwa kebijakan pemerintahan Indonesia yang membuat oknum pejabat doyan impor pangan mengakibatkan petani tidak pernah naik kelas.
"Kebijakan pemerintah yang doyan impor dan doyan bagi-bagi rente kuota impor, itu yang membuat petani tidak punya insentif untuk menaikkan pro ... Berita Selengkapnya |
| Pengrajin Tahu Tempe Mogok, Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Intervensi Pasar | 2021-01-07 19:26:06 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan memberikan tanggapan atas aksi mogok pengrajin tahu tempe pelaku UMKM buntut mahalnya harga kedelai sejak (1/1/2021) hingga (3/1/2021). Menurutnya, kenaikan harga kedelai ini adalah masalah klasik namun tidak sulit untuk diselesaikan oleh Pemerintah secepatnya.
... Berita Selengkapnya |
| Jika Perjuangan Masih Sekadar Simbol, Umat Islam Sulit Berjaya | 2021-01-05 08:25:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebut bahwa umat Islam sulit untuk berjaya jika kemenangan Islam hanya dimaknai sekadar pada penyematan identitas simbolik seperti nama ataupun kemasan yang bercirikan Islam.
Padahal, apakah sesuatu itu Islami atau tidak, tidak dapat disimpulkan hanya dari tampilan lahiriah s ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Jangan Susahkan Petani dengan Kepemilikan Kartu Tani | 2020-12-27 07:56:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta agar pemerintah tidak membuat susah petani dengan hal yang terkait dengan kepemilikan Kartu Tani. Akmal menjelaskan, kehadiran Kartu Tani untuk sementara tidak menjadi persyaratan untuk menerima pupuk subsidi. Kartu Tani juga harus dipastikan tersebar ke semua petani yang ... Berita Selengkapnya |
| Wow, Utang Indonesia 10 Terbesar Dunia, Nyaris Rp6.000 Triliun | 2020-12-24 08:19:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tahun 2020 menorehkan catatan pahit dalam buku utang Indonesia. Pemerintah menarik utang yang besar guna meredam anjoknya ekonomi akibat wabah COVID-19 yang merebak dari Wuhan China akhir 2019.
Pada masa pandemi, pemerintah harus menggelontorkan belanja negara yang lebih besar dari pendapatannya. Sehingga Anggaran Pendapa ... Berita Selengkapnya |
| Islam Menganjurkan Ummatnya untuk Jadi Konglomerat | 2020-12-22 15:54:28 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - 'Dalam konteks gerakan kita, usaha untuk membangkitkan sociopreneur merupakan bagian dari pilar keempat gerakan Muhammadiyah. Setelah kita berhasil di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang menjadi amal usaha Muhammadiyah, sejak Muktamar di Makassar, Muhammadiyah masuk pada pengembangan wirausaha,' sambut Ha ... Berita Selengkapnya |
| Federasi Serikat Pekerja Tekstil Gugat UU Cipta Kerja | 2020-12-20 11:22:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian formil dan materill Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada Rabu (16/12) secara virtual. Perkara yang teregistrasi Nomor 105/PUU-XVIII/2020 ini dimohonkan oleh Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit - Serikat Pekerja S ... Berita Selengkapnya |
| Wacana Pencabutan Pupuk Subsidi Harus Dikaji | 2020-12-19 20:08:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip mengatakan, wacana pencabutan pupuk subsidi ke depannya akan terus dilakukan kajian, kendati selama ini dianggap masih dalam usulan. Ia menegaskan, jika subsidi pupuk ini dirasa masih membantu petani, sebaiknya tidak dihapuskan, tetapi dilakukan perbaikan distribusinya kepada petani.
" ... Berita Selengkapnya |
| Smelter Nikel China PT VDNI di Sulawesi Dibakar Massa, Ini Pemicunya | 2020-12-17 04:59:20 |
 |
KONAWE, Berita HUKUM - Pabrik pemurnian atau smelter nikel milik perusahaan China, PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dibakar massa pada Senin (14/12/2020). Pembakaran ini terjadi pada saat pekerja melakukan aksi unjuk rasa.
Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Konawe Ajun Komisaris Bes ... Berita Selengkapnya |
|
|
