| EkBis |
 |
|
| |
| Banggar DPR: Kebijakan Fiskal 2022 Harus Perhatikan Laju Inflasi | 2021-06-10 02:51:28 |
.jpg) |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah mendorong penyusunan kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan kebijakan pengendalian laju inflasi. Untuk itu perlu asumsi dasar kebijakan fiskal yang tepat di tahun depan. Menurut Said, asumsi dasar fiskal juga harus sejalan dengan rencana pemulihan ekonomi nasional lew ... Berita Selengkapnya |
| Hingga Desember 2020, Garuda Indonesia Tunggak Gaji Karyawan Rp 326 Miliar | 2021-06-09 12:19:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) tengah berupaya menjaga keberlangsungan operasionalnya. BUMN maskapai penerbangan itu sedang dilanda persoalan keuangan dan makin terpukul akibat pandemi COVID-19.
Sebagai respons terhadap tekanan kinerja imbas situasi pandemi, terhitung dari bulan April hingga November 2020, Garuda telah me ... Berita Selengkapnya |
| Utang Terus Bertambah, Anggota DPR Ingatkan Pemerintah Perbaiki Kebijakan Fiskal | 2021-06-03 08:08:43 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Keuangan mencatat jumlah utang pemerintah sudah mencapai Rp6.527,29 triliun per April 2021. Dengan jumlah tersebut, maka rasio utang pemerintah mencapai 41,18 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyatakan, dengan kondisi utang tersebut, tidak bisa dikatakan aman. D ... Berita Selengkapnya |
| Tarif ATM Link naik, Wakil Ketua MPR: Semakin Memberatkan Masyarakat Nasabah Bank BUMN | 2021-05-27 01:14:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mengingatkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mengkaji kembali rencana menaikkan tarif transaksi ATM Link pada 1 Juni 2021 mendatang. Pasalnya, tarif ATM Link ini akan semakin memberatkan perekonomian masyarakat Indonesia.
Menurut Syarief Hasan, Himba ... Berita Selengkapnya |
| F-PKS Nilai Pemerintah Perlu Refleksi Kebijakan Dalam KEM-PPKF Tahun 2022 | 2021-05-26 03:27:19 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai pemerintah perlu merefleksi atas kebijakan yang telah direncanakan dan terselenggara dalam membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2022. Pasalnya, tujuan Indonesia untuk ... Berita Selengkapnya |
| DPR Harap Revisi UU KUP Mampu Kembalikan Defisit Anggaran 3 Persen di 2023 | 2021-05-21 13:22:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berharap defisit anggaran dapat kembali di angka 3 persen pada tahun 2023 melalui pembahasan revisi kelima UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Salah satu yang dibahas adalah pengampunan pajak (tax amnesty) Jilid II. Menurut Dasco, Presiden Joko ... Berita Selengkapnya |
| Pemberian Izin TKA China Disesalkan | 2021-05-18 04:17:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China terus berdatangan ke Indonesia. Kenyataan ini sangat disesalkan Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, apalagi masuk di tengah pandemi virus Corona covid-19 yang mematikan seperti sekarang. Ironis, pekerja asing bebas masuk, tapi pekerja lokal banyak yang mendapat Pemutusan Hubun ... Berita Selengkapnya |
| 100 Hari Kerja Kapolri Jenderal Listyo Dinilai Berperan Penting dalam Pemulihan Ekonomi Nasional | 2021-05-16 10:31:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Upaya pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi nasional dalam situasi pandemi Covid-19 tak lepas dari peran penting Polri guna menyukseskan kebijakan tersebut.
Hal itu dikemukakan pengamat ekonomi politik Arya Wishnuardi saat dimintai tanggapannya mengenai kinerja 100 hari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Minggu (1 ... Berita Selengkapnya |
| 132 Jakpreneur Ikuti Festival Produk-produk Kreatif | 2021-05-14 11:27:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta berkolaborasi dengan Scarf Media mengadakan Festival Produk-produk Kreatif secara online sejak 26 April sampai 23 Mei 2021 mendatang. Kegiatan ini diikuti 132 pelaku UMKM binaan (Jakpreneur).
Dalam festival ini ditampilkan 1.600 prod ... Berita Selengkapnya |
| Ekonomi Masih Resesi, Pemerintah Jangan Ambisius Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen | 2021-05-10 14:38:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti kembali negatifnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan I-2021. Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, efektivitas kebijakan pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi masih jauh dari harapan, penanganan pandemi masih belum konsisten sehingga ketinggalan dari ... Berita Selengkapnya |
|
|
