| EkBis |
 |
|
| |
| Bertemu Gubernur Bengkulu, Fadel Muhammad Harap Bumi Rafflesia Jadi Poros Ekonomi Sumatera | 2021-11-16 05:13:12 |
 |
BENGKULU, Berita HUKUM - ,Menutup rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Bengkulu sejak tanggal 10 hingga 11 November 2021, Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad menghadiri acara "Ramah Tamah Jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Stake Holder Bersama Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad", di Gedung Daerah Balai Semarak, Bengkulu ... Berita Selengkapnya |
| MUI Keluarkan Fatwa Haram Cryptocurrency sebagai Mata Uang | 2021-11-13 10:32:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Fatwa haram penggunaan cryptocurrency (mata uang kripto) telah di tetapkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-VII.
Dalam keterangan tertulis MUI menyebutkan, mata uang kripto dinilai mengandung gharar, dharar, dan bertentangan dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 t ... Berita Selengkapnya |
| Janji Swasembada Pangan oleh Pemerintah Belum Terealisasi | 2021-11-01 17:56:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyampaikan, terkait refleksi Hari Pangan Sedunia yang jatuh setiap 24 Oktober, pada tahun 2014 lalu Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan Indonesia akan swasembada pangan dalam kurun tiga tahun ke depan. Akan tetapi sampai dengan tahun ke tujuh pemerintahan Presiden Jokowi, janji tersebut ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Diminta Sigap Waspadai Risiko Ekonomi Mendatang | 2021-10-31 07:27:48 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemulihan perekonomian nasional memiliki ancaman yang beragam, mulai dari jangka pendek, menengah dan panjang. Risiko yang harus dihadapi ini sebelumnya terungkap pada World Economic Forum (WEF). Beberapa ancaman yang dimaksud berupa ketidakpastian harga hingga krisis u ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Pertanyakan Penunjukan KAI Pimpin Konsorsium Kereta Cepat Jakarta-Bandung | 2021-10-21 07:29:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat mempertanyakan penunjukkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pemimpin konsorsium proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung seperti yang tertuang dalam Perpres Nomor 93 Tahun 2021 yang terbit pada 6 Oktober. Toriq mengungkapkan, ia tidak ingin perusahaan publik ini terseret ke dalam pusaran ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Harap Pemerintah Kaji Ulang PP Nomor 85 Tahun 2021 yang Memberatkan Nelayan | 2021-10-15 18:15:48 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan berharap agar pemerintah mengkaji ulang terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021. Meski aturan itu disebut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan disalurkan kembali untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia, namun pemerintah diharapkan ti ... Berita Selengkapnya |
| Terkait Hilirisasi Nikel, Mulyanto Minta Pemerintah Indonesia Beri Bukti | 2021-10-15 11:08:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah konsisten dengan kebijakan hilirisasi nikel. Ia menegaskan jangan sampai niat memaksimalkan nilai tambah nikel malah merugikan negara.
Hal tersebut diungkapkannya menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada peserta Program Pendidikan Si ... Berita Selengkapnya |
| Andi Akmal Minta Pemerintah Pegang Komitmen Tidak Impor Beras | 2021-10-14 06:06:42 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kecukupan dan ketahanan pangan yang diklaim pemerintah melalui Kementerian Pertanian mendapat sorotan dari Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. Berkaitan dengan ketahanan pangan di Indonesia meningkat selama pandemi Covid-19, hingga ekspor beras Indonesia pun meningkat 15,4 persen di 2020 dan 2021 memiliki tren y ... Berita Selengkapnya |
| Anggota DPR Berharap Tidak Ada Upaya Kartelisasi Penetapan Kuota Impor | 2021-10-11 22:52:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto berharap tidak ada upaya kartelisasi dalam penetapan kuota impor, khususnya untuk produk Gula Kristal Rafinasi (GKR). Sebab, menurut Rofik, hanya ada sebelas perusahaan yang diberikan lisensi impor untuk memenuhi kebutuhan GKR secara nasional, termasuk di Pulau Jawa.
"Karena kalau t ... Berita Selengkapnya |
| RUU Ekonomi Syariah Harapan Keadilan Ekonomi Nasional | 2021-10-05 03:30:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekonomi Syariah telah diusulkan menjadi Prolegnas (Program Legislasi Nasional) Prioritas Tahun 2022 oleh Fraksi PKS dan juga Komisi XI DPR RI. Masuknya RUU Ekonomi Syariah dapat menjadi udara segar di tengah gencarnya isu tentang ketidakadilan ekonomi yang muncul dari RUU KUP.
Anggota Komisi ... Berita Selengkapnya |
|
|
