Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    EkBis
 
Pakar Koperasi: Justru Erick Thohir yang Lakukan Pembubaran BUMN | 2024-02-10 13:33:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses) sekaligus pakar koperasi, Suroto merasa di-bully usai melontarkan gagasan pengkoperasian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Gagasan itu dipelintir oleh Menteri BUMN Erick Thohir seakan-akan menjadi agenda pembubaran BUMN.

"Ide pengkoperasian BUMN atau perubahan dari ba
...

Pemerintah Potensi Impor 5 Juta Ton Beras, Komisi IV Soroti Tajam Keberpihakan Terhadap Nasib Petani | 2024-02-06 02:09:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian menyatakan Indonesia berpotensi impor beras sebesar 5 juta ton pada tahun 2024. Komisi IV DPR RI menyoroti tajam soal kebijakan tersebut sekaligus mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap nasib petani.

Alasan impor beras akibat El Nino juga dinilai tidak memiliki a
...

Kritik Luhut Soal TKA China, Jubir AMIN: Lapangan Pekerjaan Anak Bangsa Semakin Direbut! | 2023-12-31 18:11:56

JAKARTA, Berita HUKUM - Juru Bicara Tim Nasional Pemenangan Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Hasreiza merespons komentar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan soal Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di Indonesia yang dinilai lebih mumpuni dalam beberapa bidang.

Hasre
...

Kendalikan Konsumsi, Kenaikan Pajak Produk Rokok Elektronik Berlaku 1 Januari 2024 | 2023-12-30 00:36:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara resmi mengenakan pajak atas produk-produk rokok elektrik (REL) per 1 Januari 2024 mendatang.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK/2023 mengenai Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuan
...

Harga Cabai Tembus Rp100 ribu Jelang Akhir Tahun 2023 | 2023-12-29 00:50:26

JAKARTA, Berita HUKUM - Harga cabai rawit merah terus mengalami kenaikan jelang akhir tahun 2023. Pantauan Tirto di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, harga cabai rawit merah tembus Rp100 ribu per kilogram (kg).

Di temui di sela-sela berjualan, salah satu pedagang sayur, Mak Tum (57), mengatakan kenaikan pada komoditas cabai memang sudah sering ter
...

Tarif Cukai Naik 10%, Berikut Daftar Harga Rokok 2024 | 2023-12-19 16:26:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Tarif cukai hasil tembakau (CHT) akan mengalami kenaikan rata-rata 10 persen per 1 Januari 2024. Secara otomatis, harga jual eceran rokok di Indonesia nantinya juga akan mengalami kenaikan.

Kenaikan CHT berupa sigaret, rokok daun, dan tembakau iris rata-rata sebesar 10 persen pada 2023 dan 2024, rokok elektrik rata-rata
...

Tok! Jokowi Targetkan Cukai Plastik dan MBDK Rp6,24 Triliun Mulai 2024 | 2023-11-30 17:50:27

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memasukkan komponen cukai plastik dan cukai minuman manis atau minuman bergula dalam kemasan (MBDK) di APBN 2024. Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 76/2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 yang diundangkan pada Sel ...

Zulhas Terbitkan Permendag 31/2023, RR: Pedagang Pribumi Dirugikan! | 2023-10-01 22:05:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Ekonom senior, Rizal Ramli menilai kebijakan larangan penggunaan platform media online atau sosial commerce untuk berdagang tidak tepat.

Kritik tokoh yang akrab disapa RR itu disematkan kepada Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) yang telah menerbitkan Permendag 31/2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklan
...

Haedar Nashir Tegaskan Ekonomi dan Politik Liberal Bertentangan dengan Nasionalisme Indonesia | 2023-09-09 09:32:56

JAKARTA, Berita HUKUM - Menyikapi ekonomi liberal yang sedang berlangsung di Indonesia sekarang, seyogyanya konsep ekonomi Indonesia dikembalikan pada pondasi awalnya bahwa ekonomi Indonesia adalah ekonomi rakyat dan negara hadir untuk memimpin supaya tidak diserahkan ke pasar.

Demikian disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiya
...

Perjuangan BP2MI Direspon Presiden, Pemerintah Akan Beri Relaksasi Pajak Bea Masuk Barang Milik Pekerja Migran Indonesia | 2023-08-08 11:47:15

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terus berjuang mengentaskan berbagai persoalan yang dialami pekerja migran Indonesia (PMI). Baru-baru ini lembaga yang dipimpin oleh mantan senator DPD RI, Benny Rhamdani itu mengumumkan respon positif dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyetujui adanya relaksasi pa ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
RUU PPRT Jadi Usulan Inisiatif DPR, PRT Ungkap Ini
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]