Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Virus Corona
dr Tirta Kritik Akun COVID-19 Banten, Gubernur: Kurang Kerjaan, Turun ke Lapangan!
2021-07-17 15:00:18

BANTEN, Berita HUKUM - Akun informasi COVID-19 milik Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten kembali mendapat kritik karena melulu menampilkan wajah gubernur dan wakil gubernur. Setelah sebelumnya direspons netizen, kali ini kritikan muncul dari dr Tirta.

Di akun youtubenya, dr Tirta membandingkan akun Dinkes mulai dari DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten. Begitu menampilkan akun milik Banten yang ditampilkan adalah wajah gubernur dan wakilnya. Ia anggap ini akun edukasi COVID-19 paling rapi dibandingkan daerah lain.

"Jadi kita nobatkan Dinkes Prov Banten foto feednya Instagram edukasi Covidnya paling rapi. Ini Instagramnya, rapi sekali. DKI Jateng, Yogya, Jatim, lewat semua. Paling bagus Prov Banten. Bismilah komisaris," kata dr Tirta sambil menyindir.

Potongan video ini tersebar dan direpost ulang oleh beberapa akun media sosial di Banten. Sindiran ini tentunya mendapatkan respons dari pihak terkait.

Oleh Gubernur Wahidin Halim, sindiran itu dianggap kurang kerjaan. Memang di setiap feed akun itu ada wajah ia dan wakilnya. Tapi ada slide kedua dan ketiga yang menunjukkan informasi update soal COVID-19 setiap hari.

"Lagi pula dokter kurang kerjaan yang gini-gini kok dikomentari, turun ke lapangan! Tenaga kesehatan kurang dan terbatas," kata Wahidin begitu dimintai respons melalui aplikasi pesan oleh detikcom di Serang, Jumat (16/7).

Jubir Satgas COVID-19 Ati Pramudji Hastuti pun memberikan respons. Katanya akun informasi COVID-19 itu jangan dilihat hanya di slide pertama. Di setiap postingan ada tiga slide di mana berisi informasi data dan peta zonasi tiap kabupaten dan kota.

"Bukan hanya menampilkan wajah gubernur dan wagub saja tapi berisi informasi data Covid dan peta zonasi per kabupaten kota," ujar Ati melalui pesan terpisah.

Setelah ada kritik netizen, penanggung jawab akun resmi itu katanya sekarang dipegang oleh petugas dari Dinas Kominfo. Ada tenaga IT yang diperbantukan untuk mengelola akun tersebut.

"Ditugaskan oleh sekda untuk diperbantukan ke dinkes melalui surat yang dikirim oleh BKD," paparnya.(detik/bh/sya)


 
Berita Terkait Virus Corona
 
• Pemerintah Perlu Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan Rakyat terkait Kedatangan Turis China
 
• Pemerintah Cabut Kebijakan PPKM di Penghujung Tahun 2022
 
• Indonesia Tidak Terapkan Syarat Khusus terhadap Pelancong dari China
 
• Temuan BPK Soal Kejanggalan Proses Vaksinasi Jangan Dianggap Angin Lalu
 
• Pemerintah Umumkan Kebijakan Bebas Masker di Ruang atau Area Publik Ini
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]