Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Virus Corona
dr Tirta Kritik Akun COVID-19 Banten, Gubernur: Kurang Kerjaan, Turun ke Lapangan!
2021-07-17 15:00:18

BANTEN, Berita HUKUM - Akun informasi COVID-19 milik Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten kembali mendapat kritik karena melulu menampilkan wajah gubernur dan wakil gubernur. Setelah sebelumnya direspons netizen, kali ini kritikan muncul dari dr Tirta.

Di akun youtubenya, dr Tirta membandingkan akun Dinkes mulai dari DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten. Begitu menampilkan akun milik Banten yang ditampilkan adalah wajah gubernur dan wakilnya. Ia anggap ini akun edukasi COVID-19 paling rapi dibandingkan daerah lain.

"Jadi kita nobatkan Dinkes Prov Banten foto feednya Instagram edukasi Covidnya paling rapi. Ini Instagramnya, rapi sekali. DKI Jateng, Yogya, Jatim, lewat semua. Paling bagus Prov Banten. Bismilah komisaris," kata dr Tirta sambil menyindir.

Potongan video ini tersebar dan direpost ulang oleh beberapa akun media sosial di Banten. Sindiran ini tentunya mendapatkan respons dari pihak terkait.

Oleh Gubernur Wahidin Halim, sindiran itu dianggap kurang kerjaan. Memang di setiap feed akun itu ada wajah ia dan wakilnya. Tapi ada slide kedua dan ketiga yang menunjukkan informasi update soal COVID-19 setiap hari.

"Lagi pula dokter kurang kerjaan yang gini-gini kok dikomentari, turun ke lapangan! Tenaga kesehatan kurang dan terbatas," kata Wahidin begitu dimintai respons melalui aplikasi pesan oleh detikcom di Serang, Jumat (16/7).

Jubir Satgas COVID-19 Ati Pramudji Hastuti pun memberikan respons. Katanya akun informasi COVID-19 itu jangan dilihat hanya di slide pertama. Di setiap postingan ada tiga slide di mana berisi informasi data dan peta zonasi tiap kabupaten dan kota.

"Bukan hanya menampilkan wajah gubernur dan wagub saja tapi berisi informasi data Covid dan peta zonasi per kabupaten kota," ujar Ati melalui pesan terpisah.

Setelah ada kritik netizen, penanggung jawab akun resmi itu katanya sekarang dipegang oleh petugas dari Dinas Kominfo. Ada tenaga IT yang diperbantukan untuk mengelola akun tersebut.

"Ditugaskan oleh sekda untuk diperbantukan ke dinkes melalui surat yang dikirim oleh BKD," paparnya.(detik/bh/sya)


 
Berita Terkait Virus Corona
 
Pemerintah Perlu Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan Rakyat terkait Kedatangan Turis China
 
Pemerintah Cabut Kebijakan PPKM di Penghujung Tahun 2022
 
Indonesia Tidak Terapkan Syarat Khusus terhadap Pelancong dari China
 
Temuan BPK Soal Kejanggalan Proses Vaksinasi Jangan Dianggap Angin Lalu
 
Pemerintah Umumkan Kebijakan Bebas Masker di Ruang atau Area Publik Ini
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
KAI Luncurkan Nusantara Explorer, Kereta Mewah yang Siap Ubah Wajah Pariwisata Indonesia
Purbaya curhat: Saya menteri paling tidak beruntung di dunia
KPK Petakan 3 Titik Rawan Korupsi APBD, Mitigasi Potensi Kebocoran Daerah Capai Rp2,37 Triliun
RUU Perampasan Aset Masih Ada di Prolegnas Prioritas 2026, DPR-Pemerintah Concern Membahas
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]