Menurut Zainal, dirinya tidak mengubah draft tertanggal 14 Agustus" /> BeritaHUKUM.com - Zainal Bantah Tambah Kata Dalam Surat Putusan MK

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Kriminal    
 
Pemalsuan
Zainal Bantah Tambah Kata Dalam Surat Putusan MK
Monday 22 Aug 2011 23:01:46

Zainal Arifin Hoesein (Foto: Istimewa)
JAKARTA-Mantan panitera pengganti Mahkamah Konstitusi (MK) Zainal Arifin Hoesein membantah telah menambahkan kata "penambahan suara" dalam draft surat yang akhirnya menjadi surat Nomor 112 tertanggal 14 Agustus 2009 yang diduga palsu.

Menurut Zainal, dirinya tidak mengubah draft tertanggal 14 Agustus 2009 itu. Surat tersebut dibuat sesuai dengan amar putusan MK. "Tidak ada yang berubah. Draft itu substansinya menjawab penjelasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa berdasarkan amar putusan," kata Zainal kepada wartawan, usai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (22/8).

Ia tetap ngotot bahwa surat yang ditulis Fais di kantor MK itu, hanya berupa draft untuk dikonsultasikan kepada Ketua MK. Namun, dia membantah telah menandatangani surat tersebut. Dia juga mengaku tidak pernah mengirim surat tertanggal 14 Agustus 2009 tersebut.

"Yang jelas saya tidak pernah tanda tangan surat itu, tidak pernah membuat, tidak pernah kirim surat tanggal 14 Agustus itu. Yang resmi tanggal 17 Agustus. Itu sudah kita diskusikan dengan Pak Ketua," jelasnya.

Terkait penetapannya sebagai tersangka, Zainal mengaku kaget dan sangat keberatan dengan penetapan itu. Apalagi, lanjutnya, laporan MK tentang kasus itu diantarkan olehmua ke Bareskrim Polri. Namun, justru dirinya yang dijadikan tersangka. “Ini adalah risiko jabatan yang harus diterima,” ujarnya berusaha menghibur diri.

Sementara itu, kuasa hukum Zainal, Ahmad Rivai menyatakan, kliennya memang yang membuat surat itu, tapi bukan seperti itu. Draft tersebut berlawanan dengan bunyi putusan MK, karena berisi "penambahan suara" bagi politikus Partai hanura Dewi Yasin Limpo, masih perlu dikonsultasikan dengan pimpinan MK. "Draft surat itu baru mau dikonsultasikan kepada Ketua MK," ujarnya.

Namun, lanjut dia, pada 14 Agustus 2009 tersebut pimpinan tidak berada di tempat ketika Zainal akan mengonsultasikan draft tersebut. Surat itupun diletakkan di meja kerjanya. “Surat itu baru berupa konsep, belum resmi untuk diajukan ke KPU. Tetapi ada pihak yang mengirimkannya, sebelum konsep surat itu dibicarakan dengan pimpinan MK. Tanda tangan Zainal ada yang memalsukannya,” tandas Rivai.(mic/bie)


 
Berita Terkait Pemalsuan
 
Terbukti Bersalah, Hakim PN Samarinda Vonis Terdakwa Rahol 1, 6 Tahun Penjara
 
Direktur Ko Diduga Palsukan Surat Dilaporkan Komisaris ke Polisi, Perkaranya Tahap Penyidikan
 
Diungkap! Proses Penahanan Tersangka Pemalsuan Dokumen IUP PT Bintangdelapan
 
Tak Hanya Diduga Lalai SOP, Oknum Bank Pemerintah Juga Disebut Terbukti Palsukan Resi Jasa Pengiriman
 
Polri Tangkap Produsen Oli Kemasan Palsu Beromset Miliaran Rupiah per Bulan di Jawa Timur
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
RUU PPRT Jadi Usulan Inisiatif DPR, PRT Ungkap Ini
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
RUU PPRT Jadi Usulan Inisiatif DPR, PRT Ungkap Ini
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]