Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Partai PBB
Yusril Ihza Mahendra: PBB Tidak Akan Netral di Pilpres 2019
2018-08-17 13:24:31

Ilustrasi. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH, M.Sc.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum (Ketum) Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra membantah bila partai yang dipimpinnya tidak memihak kubu manapun alias netral dalam pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Hanya saja hingga saat ini, PBB belum menentukan kubu mana yang akan didukungnya pada pentas politik lima tahunan ini.

"Saya tidak pernah bilang netral apalagi golput. Saya katakan sementara ini PBB menempatkan diri di tengah. Belum memutuskan apakah akan mendukung Prabowo-Sandi atau Jokowi Kyai-Ma'ruf," kata Yusril Kamis (16/8) malam.

PPB, kata Yusril akan menentukan sikap setelah ada keputusan dari Ijtima Ulama II dan Munaslub atau Pleno Nahdlatul Ulama yang akan digelar dalam waktu dekat ini.

Pakar hukum tata negara ini beralasan partai besutannya ini adalah partai Islam, sehingga pihakanya tak ingin menentukan sikap sebelum ada intruksi dari para ulama.

"Kami sedang menunggu apa yang akan diputuskan oleh Ijtima Ulama II dan Munaslub atau Pleno Nahdlatul Ulama. PBB adalah partai Islam. Karena itu PBB tidak ingin mendahului keputusan para ulama," ucapanya.

Bila Ijtima Ulama II dan Munaslub atau Pleno Nahdlatul Ulama sudah digelar maka Yusril dan partainya segera menentukan arah politik partai itu pada Pemilu 2019 ini.

Adapun Ijtima Ulama direncanakan akan berlangsung pekan ini. Ijtima akan membahas ulang dukungan terhadap Prabowo karena empat nama hasil ijtima sebelumnya tidak diakomodasi. Sementara rapat pleno PBNU akan segera dilaksanakan untuk membahas status Ma'ruf sebagai Rais Am PBNU.

"Kami tidak akan bersikap netral. Cuma kami menunggu dulu sikap ulama. Karena kami harus sejalan dengan ulama. Karena kami partai islam yang harus dekat dengan ulama," tegasnya.(bh/as)

Share : |

 
Berita Terkait Partai PBB
Yusril Sebut Calon Petahana Tak Perlu Berhenti, Sekjen PBB: Makin Jelas Kemana Arah Dukungan PBB
Yusril Ihza Mahendra: PBB Tidak Akan Netral di Pilpres 2019
Yusril Tidak Ambil Pusing untuk Terlibat dalam Koalisi Pilpres 2019
Yusril: Jokowi Menyandera Banyak Parpol
Asal Bukan PKI dan Penista Agama, PBB Terima Bacaleg dari Mana Saja
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS
Direktorat Hukum Bakamla RI Tingkatkan Kapasitas Personel di Bidang Perundang-Undangan
Museum Basoeki Abdullah akan Gelar Pameran Lukisan dari 19 Perupa
Polisi Menangkap 2 Tersangka Penjual Obat Keras Berbagai Merk 15.367 Butir
Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun
Tommy Soeharto: KIBLAT Harus Lebih Menyapa Masyarakat Bawah dengan Bakti Sosialnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS
Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun
Terkait Laporan NasDem, Otto Hasibuan Bersama 720 Pengacara Bergabung Mendukung Rizal Ramli
Ada 17 Poin Pakta Integritas Ijtima Ulama II Ditandatangani Prabowo Subianto
Pemuda Muhammadiyah Tantang Sandiaga Uno Hadirkan Perubahan Ekonomi
Babak Baru Politik Kardus, Pengamat: Untuk Menjerat Mahar Politik, UU Harus Punya Pasal Serius
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]