Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu
Yusril: PBB Punya Legal Standing Ajukan Uji Materi UU Pemilu
2017-08-22 10:11:56

Ilustrasi. Pakar hukum tata negara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc kembali menegaskan rencana untuk mengajukan uji materi (judicial review) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kali ini, ia menyatakan akan menggugat UU Pemilu melalui partai yang dibesutnya, PBB.

"Dalam waktu dekat PBB akan melakukan permohonan ke MK," ungkap Yusril di Gedung DPP PBB, Jakarta Selatan, Senin (21/8).

Dalam berbagai kesempatan Yusril memang telah menyatakan niatnya untuk mengajukan uji materi UU Pemilu ke MK.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa PBB merupakan partai politik yang memiliki legalitas standing untuk mengajukan uji materi UU Pemilu kepada MK. Jika dibandingkan dengan partai yang mengajukan uji materi terhadap UU yang sama, jelasnya, posisi PBB sedikit berbeda karena sudah pernah menjadi peserta Pemilu di Indonesia.

"Mungkin PBB adalah satu-satunya partai yang memiliki legalitas standing dan partai-partai baru belum memiliki legal standing karena belum diputuskan di KPU sebagai peserta pemilihan umum," tandasnya.

Pokok utama yang dipermasalahkan Yusril adalah ambang batas Presiden (Presidential Threshold) yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu. Pasal tersebut menyebutkan bahwa calon presiden harus memiliki ambang batas minimal 20 persen perolehan kursi di DPR atau 25 persen dari jumlah perolehan suara nasional.

"Ambang batas ini dikeluarkan untuk Pemilu serentak. Apakah masih relevan dengan perkembangan hukum saat ini, itu yang mendasari permohonan kami ke MK," pungkasnya.

Sejauh ini, terdapat dua partai politik yang sudah mendaftarkan gugatannya ke MK terkait UU Pemilu, yaitu Partai Idaman dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Berbeda dengan PBB, kedua partai tersebut merupakan partai baru dan sama sekali belum pernah menjadi peserta Pemilu di Indonesia.(aah/tw/aktual/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Pemilu
Sejumlah WNI dan Parpol Uji UU Pemilu di MK
Yusril: PBB Punya Legal Standing Ajukan Uji Materi UU Pemilu
Poros Prabowo-SBY Berpeluang Besar Menang Pilpres 2019
Pertemuan SBY dan Prabowo Secara Simbolis Kesamaan Pandangan pada Koalisi 2019
KPU Siapkan 2 Alternatif PKPU Terkait Tahapan Pemilu 2019
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
BEM Nusantara Siap Kumpul di Jakarta Bahas Nasib Jokowi
Merajut Pesan Positif Antikorupsi melalui Produk Seni
Untuk Apa Mark Zuckerberg Lepas Saham Facebook Senilai Rp169 Triliun
Kapuspen TNI: TNI dan Dewan Pers Sepakati Perjanjian Kerja Sama
Panglima TNI: Orang-Orang Hebat Mengambil Pelajaran dari Kekalahan
Komputer Trouble, Layanan Samsat Gunung Sahari Sempat Terganggu
Untitled Document

  Berita Utama >
   
BEM Nusantara Siap Kumpul di Jakarta Bahas Nasib Jokowi
Muhajir Mengapresiasi Putusan MK terkait Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Terkait Pemutaran Film G30S PKI Berikut Tanggapan Ketum Muhammadiyah
Polisi Berhasil Menangkap Pelaku Pembunuh Dini di Apartemen Laguna Pluit
Aktivis 98 Dukung Usul Panglima TNI Nobar Film G30S/PKI
Polri dan Ditjen Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 5 Konteiner Miras Senilai 26,3 Miliar
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]