Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu
Yusril: PBB Punya Legal Standing Ajukan Uji Materi UU Pemilu
2017-08-22 10:11:56

Ilustrasi. Pakar hukum tata negara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc kembali menegaskan rencana untuk mengajukan uji materi (judicial review) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kali ini, ia menyatakan akan menggugat UU Pemilu melalui partai yang dibesutnya, PBB.

"Dalam waktu dekat PBB akan melakukan permohonan ke MK," ungkap Yusril di Gedung DPP PBB, Jakarta Selatan, Senin (21/8).

Dalam berbagai kesempatan Yusril memang telah menyatakan niatnya untuk mengajukan uji materi UU Pemilu ke MK.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa PBB merupakan partai politik yang memiliki legalitas standing untuk mengajukan uji materi UU Pemilu kepada MK. Jika dibandingkan dengan partai yang mengajukan uji materi terhadap UU yang sama, jelasnya, posisi PBB sedikit berbeda karena sudah pernah menjadi peserta Pemilu di Indonesia.

"Mungkin PBB adalah satu-satunya partai yang memiliki legalitas standing dan partai-partai baru belum memiliki legal standing karena belum diputuskan di KPU sebagai peserta pemilihan umum," tandasnya.

Pokok utama yang dipermasalahkan Yusril adalah ambang batas Presiden (Presidential Threshold) yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu. Pasal tersebut menyebutkan bahwa calon presiden harus memiliki ambang batas minimal 20 persen perolehan kursi di DPR atau 25 persen dari jumlah perolehan suara nasional.

"Ambang batas ini dikeluarkan untuk Pemilu serentak. Apakah masih relevan dengan perkembangan hukum saat ini, itu yang mendasari permohonan kami ke MK," pungkasnya.

Sejauh ini, terdapat dua partai politik yang sudah mendaftarkan gugatannya ke MK terkait UU Pemilu, yaitu Partai Idaman dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Berbeda dengan PBB, kedua partai tersebut merupakan partai baru dan sama sekali belum pernah menjadi peserta Pemilu di Indonesia.(aah/tw/aktual/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Pemilu
Sukses Pemilu Tentukan Pembangunan Indonesia
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Putusan MK Harus Dijalankan KPU
Waktu Terbatas, Tidak Semua Parpol Diverifikasi Faktual
Komisi II DPR Soroti Keputusan MK terkait Verifikasi Faktual
Fraksi Demokrat DPR Menyoroti Kemungkinan Kerawanan Pemilu
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
HNW Sesalkan Teror ke Ulama Padahal Ulama Punya Peran Besar pada Indonesia
PKS 'Ngemis' Posisi Wapres ke Jokowi dan Akan Tinggalkan Gerindra?
Zulhasan Ngopi Bareng 'Buaya Cinta' Bung Hotman Paris di #KopiJohny
Yusril: PBB Minta Bawaslu Mediasi dengan KPU Selesaikan Masalah di Monokwari Selatan
Ancaman Nyata Ke Depan Bersifat Asimetris, Proxy dan Hibrida
Sukses Pemilu Tentukan Pembangunan Indonesia
Untitled Document

  Berita Utama >
   
PKS 'Ngemis' Posisi Wapres ke Jokowi dan Akan Tinggalkan Gerindra?
Dhawiya Anak 'Ratu Dangdut' Elvi Sukaesih Ditangkap Tim Ditnarkoba
Jokowi Lupa Perintahkan Menteri Atasi Banjir Jakarta
Menkeu Sri Mulyani: Pemusnahan Terbesar dalam Sejarah Bea dan Cukai
Artis Roro Fitria Ditangkap Tim Subdit I Ditresnarkoba Polda Metro Jaya
Ketum Solidaritas Alumni 212 NKRI Siap Mendukung Kemenangan Paslon No 1 Eramas
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]