Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Partai PBB
Yusril: PBB Minta Bawaslu Mediasi dengan KPU Selesaikan Masalah di Monokwari Selatan
2018-02-17 20:14:43

Ilustrasi. Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta.(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan pihaknya meminta Bawaslu untuk memediasi antara PBB dengan KPU Pusat mengenai persoalan di Manokwari Selatan Papua. Sebagaimana diketahui hari ini KPU mengumumkan partai2 yang lolos sebagai peserta Pemilu 2018 dan PBB dinyatakan tidak lolos karena partai itu tidak memenuhi syarat di 1 Kabupaten, saja, yakni Kab. Manokwari Selatan, Provinsi Papua.

Seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota di tanah air PBB lolos, kecuali di Manokwari Selatan. Menurut Yusril, sebab tidak lolosnya PBB di kabupaten itu karena anggota PBB kurang enam orang. Keenam orang ini datang terlambat ke KPU karena surat panggilan untuk mereka tak kunjung diterima. Mereka tinggal jauh di pegunungan Papua dan harus berjalan kaki ke kabupaten. Akibat datang terlambat, maka KPU setempat menyatakan PBB tidak lolos. Tidak lolos di satu kabupaten di Papua ini menyebabkan PBB tidak bisa ikut Pemilu 201. Yusril mengatakan pihaknya sudah menjelaskan kesulitan komunikasi dan transportasi di Manokwari Selatan ini, namun KPU tetap menolak.

"Mereka menganggap Papua itu seperti Jakarta atau Pulau Jawa. Sebenarnya semua partai mengalami hal yang sama di Papua, tapi PBB dari dulu selalu dipersulit untuk ikut Pemilu," ujar Yusril.

"Masa gara2 enam orang anggota PBB di Manokwari Selatan datang terlambat datang ke KPU untuk diverifikasi, secara nasional PBB jadi tidak bisa ikut Pemilu. Ini benar-benar keterlaluan," kata Yusril, di Jakarta, Sabtu (17/2).

Yusril mengatakan, sesuai prosedur, PBB harus mengajukan sengketa ke Bawaslu dalam waktu tiga hari kerja, hari Rabu mendatang. Namun PBB akan mempercepat pengajuan sengketa itu hari Senin 19/2/2018 mendatang. Mudah2an Bawaslu bisa memediasi PBB dengan KPU agar persoalan Manokwari Selatan ini dapat diselesaikan dengan bijak. Dirinya, menurut Yusril, tidak ingin melawan KPU hingga hancur-hancuran di pengadilan seperti pengalaman Pemilu 2014. "Tapi kalau terpaksa, apa boleh buat, saya akan lakukan," tegas Yusril.

Yusril juga meminta kepada segenap anggota dan pendukung PBB untuk tenang menunggu penyelesaian melalui mediasi dengan KPU. "Semua kegiatan partai dan persiapan Pemilu harus tetap berjalan, jangan terganggu dengan sengketa ini. Insya Allah DPP PBB akan dapat menyelesaikan masalag di Manokwari Selatan ini, sehingga PBB akan ikut dalam Pemilu 2019". Demikian keterangan Yusril kepada media.

Sementara, Komisi Pemilihan Umum ( KPU) melenggangkan 14 partai politik menjadi peserta Pemilu 2019.

Namun, ada dua partai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, yakni Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Kedua partai tersebut akan menggugat KPU dengan mengajukan sengketa ke Badan Pengawas Pemilu.

Adapun 14 Partai politik yang dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu 2019 adalah Partai yang lolos yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Berkarya, PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, Partai Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).(wa/bh/mnd)

Share : |

 
Berita Terkait Partai PBB
Yusril Sebut Calon Petahana Tak Perlu Berhenti, Sekjen PBB: Makin Jelas Kemana Arah Dukungan PBB
Yusril Ihza Mahendra: PBB Tidak Akan Netral di Pilpres 2019
Yusril Tidak Ambil Pusing untuk Terlibat dalam Koalisi Pilpres 2019
Yusril: Jokowi Menyandera Banyak Parpol
Asal Bukan PKI dan Penista Agama, PBB Terima Bacaleg dari Mana Saja
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Belum Sentuh Aktor Intelektual, FPMP Minta KPK Turun Tangan Awasi Kasus PT Sipoa
Radikalisme Muncul Karena Tidak Memahami Hubungan Islam dan Pancasila dengan Benar
Ditlantas PMJ Kembali Membuka Gerai Layanan Perpanjangan STNK & SIM di Blok M Square
Kapolda Metro Jaya Beri Piagam Penghargaan 9 Anggota Subdit Harda Ditreskrimum
Hari Tani Nasional Ingatkan Pemerintah Agar Stop Impor
Tuntut Ekonomi dan Demokrasi, Aliansi Mahasiswa UMJ Aksi Unjuk Rasa di Depan Istana Negara
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ditlantas PMJ Kembali Membuka Gerai Layanan Perpanjangan STNK & SIM di Blok M Square
Tuntut Ekonomi dan Demokrasi, Aliansi Mahasiswa UMJ Aksi Unjuk Rasa di Depan Istana Negara
Bawaslu Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu 2019
Ini 6 Alasan Forum Caleg Golkar Dukung Prabowo-Sandi
Polri Diminta Usut Aksi Respresif Polisi di Bengkulu dan Medan
Bawaslu: KPU Tidak Professional Gelar Deklarasi Kampanye Damai
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]