Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Perbatasan
Yefta Berto: Pemerintah Setengah Hati Bangun Perbatasan
Thursday 23 Aug 2012 12:25:36

Yefta Berto, Komisi I DPRD Kaltim dari Fraksi Hanura - PDS (Foto: BeritaHUKUM.com/gaj)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Perbatasan merupakan beranda terdepan bangsa, Namun kenyataan saat ini Pemerlntah dinilai kurang memperhatikan atau setengah hati untuk membangun perbatasan tersebut. diungkapkan Yefta Berto anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) kepada beritaHUKUM.com yang dikonfirmasi via telpon selulernya Rabu (22/8) Siang.

Menurut Yefta Berto anggota DPRD Propinsi Kaltim daerah pemilihan Malinau memaparkan bahwa, "Pemerintah setengah hati untuk membangun kawasan perbatasan. nampak jelas bahwa anggaran besar yang sudah di setujui, sampai saat ini pekerjaannya belum dilelang, sebab anggaran APBD yang sudah dialokasikan untuk kawasan perbatasan kabarnya belum dilelang karena masalah administrasi dari pemerintah propinsi yang belum jelas, ada apa sebenarnya?", tanya Yefta.

Anggota Dewan tersebut juga mempertanyakan kepada pemerintah propinsi tentang pembangunan 3 bandara, yaitu: Bandara di Long Ampung Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau sebesar Rp 130 milyar, Bandara Yuvai Semaring di Kabupaten Nunukan sebesar Rp 120 milyar, serta Bandara Data Dawai di Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp 150 milliar, dengan total anggaran Rp 400 milyar rupiah yang bekerja sama dengan TNI AD, juga belum sampai saat ini belum juga dikerjakan.

"Demikian pula dengan pembangunan tower selular, yang merupakan alat komunikasi yang dapat memutuskan rantai keterbatasan untuk warga. perbatasan hingga saat ini belum ditender atau belum dikerjakan, pada hal anggaran APBD tahun 2011 - 2012 yang tinggal empat bulan lagi akan berakhir", tegas Yefta.

Politisi asal utara kaltim juga menilai kalau Pemerintah Kabupaten sampai saat ini belum juga melakukan tender, "berarti ada masalah Propinsi serta jalan dan jembatannya. kalau ditunda terus, kapan di kerjakan?, Apakah sampai menunggu akhir tahun dulu?, baru kalang kabut menjadi simpang siur?, cara kerja ini yang saya pertanyakan", sindir Yefta.

Anggota DPRD Kaltim dari Komisi I Partai Hanura - PDS, "saya sangat mengkritisi tentang kawasan perbatasan ini. saya juga mengharapkan kepada pemerintah agar anggaran yang sudah ditetapkan untuk pembangunan kawasan perbatasan tersebut agar secepatnya dapat dikerjakan, supaya bisa dapat dimanfaatkan untuk warga perbatasan. seperti halnya jalan, proyek jalan ini sudah memasuki akhir tahun, tetapi belum juga dikerjakan, kalau dikerjakan mutu pekerjaannya juga sangat dipertanyakan", tanya Yefta.

"Saya harapkan agar semua anggaran untuk perbatasan seperti jalan, tower seluler untuk alat komunikasi serta bandara, agar dapat dikerjakan tetapi jangan setengah hati untuk bangun perbatasan ini", ujar Yefta Berto.(bhc/gaj)


 
Berita Terkait Perbatasan
 
• Warga Mahakam Ulu Pertanyakan Proyek Jalan APBN di Long Lunuk-Tiong Ohang Kaltim
 
• TNI Temukan Lahan Ganja di Perbatasan RI-PNG
 
• Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Pos Perbatasan RI-PNG
 
• Prajurit TNI di Perbatasan RI-PNG Bangun Masjid
 
• Panglima TNI Tanam Pohon Kemiri di Perbatasan Kalbar
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]