GORONTALO, Berita HUKUM - "Melihat respon publik terutama di media sosial terhadap Ujian Nasional (UNAS) selama ini, jadi moratorium oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah keputusan yang tepat," ujar Wakil Walikota Gorontalo dr. Budi Doku, Minggu (27/11).
Menurutnya, selama ini penyelenggaraan unas sering bikin panas dingin siswa dan banyak kejadian seperti kurang sarana prasarana, kecurangan, soal ujian bocor, dan lain-lain. Sehingga kata Budi, sudah saatnya daerah diberikan tanggung jawab lebih dalam kewenangan menyelenggarakan ujian akhir, yang nantinya berbasis kearifan lokal. "Saya berharap nanti Kemendikbud tetap memberikan panduan atau juknis membuat soal ujian," katanya.
Budi menuturkan, sewaktu menjadi anggota DPD RI, masalah ini selalu menjadi keluhan ketika para senator dan dewan turun reses ke daerah, dan sekarang ia bersyukur kemendikbud akhirnya menyahuti berbagai usulan daerah. Tentu katanya, dalam mengambil keputusan moratorium unas adalah kebijakan yang sudah melalui kajian mendalam. Mengapa? Sebab masih banyak sekolah dengan standar sarana dan prasarana pendidikan minim, tetapi dipaksa mengerjakan soal ujian buatan pemerintah pusat, seperti kalau di tinju kelas berat dikasih lawan kelas ringan jadi tidak adil.
Ia menambahkan, terkait dengan infrastruktur komputer untuk ujian yang sudah terbangun dikota Gorontalo, hal tersebut akan tetap di pertahakan, sebab komputer tidak hanya untuk ujian nasioal barbasis komputer (UNBK), bisa dipakai untuk ujian semester, ulangan harian dan sejenisnya, karena kota Gorontalo konsen pendidikan berbasis IT.
"Kita di daerah hanya kalah di sarana dan prasarana dengan didaerah maju tapi kalau soal kepintaran dan otak kita lebih hebat karena sering makan ikan laut," tandasnya tersenyum.(bh/shs) |
