Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Cyber Crime    
 
Hoax
Waspada Kelompok Fanatik dan Hoax Pada Pemilu 2019
2018-09-17 19:32:27

SAMARINDA, Berita HUKUM - Sebagai pembicara dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Propinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang dilaksanakan pada, Senin (27/9), Panglima Kodam VI Mulawarman Mayjen TNzi Subiyanto mengatakan salah satu hal yang perlu di waspadai di Pemilu 2019 adalah kelompok masyarakat yang belum ada kedewasaan dalam mendukung salah satu figur Capres yang fanatik sebab, dapat memicu kerawanan konflik dan isu hoax media elektronik.

Dalam kesempatan tersebut Pangdam VI juga mengatakan para Canat, Babinsa, Babinkantipmas dan Kepala Desa perlu antisipasi hal yang menonjol menjelang pemilu 2019.

"Camat, Babinsa, Babinkamtipmas dan kepala desa perlu di antisipasi hal menonjol menjelang pemilu agar tidak terjadinya konflik. lakukan pembinaan melalui tiga pilar guna mencegah terjadinya konflik di masing-masing intansi," terang Panglima Kodam VI Mulawarman Mayjen TNI Subiyanto.

Rapat yang di pimpin Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak yang didampingi Panglima Kodam VI Mulawarman Mayjen TNI Subiyanto dan Kapolda Kaltim Irjen Pol. Priyo Widyanto, dengan tema "Tingkatkan Sinergitas Pemerintah Daerah,TNI dan Polri dalam Rangka Menghadapi Pemilu Legeslatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019" juga hadir Ketua DPRD Prov Kaltim H Syahrun HS, Danrem 091/Asn Brigjen TNI Irham Waroihan S.Sos, Kajati Kaltim, Binda Kaltim Muhtar, Pj Sekprov Kaltim Dr. Hj. Meiliana M.Si, Rektor Unmul Prof. Dr. Mas Jaya. Para Dandim, Kapolres, Bupati/Walikota, Danramil, Kapolsek, Camat , Babinsa, Babinkantibmas, dan Lurah se Kalimantan Timur.

Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Subiyanto juga mengatakan rapat 3 pilar sangat positif untuk memberikan kesamaan dan arahan kepada anggota agar tidak keragu raguan untuk melaksanakan tugas dalam menghadapi pemilu serentak 2019.

"Dalam pelaksanaan tugas pokok TNI di atur oleh Undang- Undang No. 34 Tahun 2014, OMP (Operasi Militer Perang) dan OMSP (Operasi Militer Selain Perang) di antaranya membantu Polri dalam tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang di atur undang undang. TNI siap membantu Polri selama pelaksanaan pemilu 2018/2019 sesuai prosedur yang berlaku," ujar Pangdam.

Sedangkan Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak mengatakan sukses dan keberhasilan pilpres tahun 2019 ini ditandai situasi aman dan kondusif.

Dalam pelaksanaan pemilu akan dimulai beberapa tahapan dan semua pihak harus siap membantu KPU dalam mengamankan pelaksanaan pemilu 2019.

"Pimpinan tertinggi saat ini Presiden Joko widodo oleh karena itu diharapkan semua ASN diharapkan loyal terhadap Presiden dan netral dalam pelaksanaan Pilpres mendatang dan Kaltim mempunyai kerawanan 2.5 % dan harus menjadi catatan sendiri buat aparat keamanan, Agama, Etnis dan Ras ini masih sangat rawan menjelang pilpres mendatang," pungkas Awang Fatoek.(bh/gaj)

Share : |

 
Berita Terkait Hoax
Kasus Jurnalis Yusro Hasibuan, Lemkapi: Wartawan Harus Bisa Memilah Tugas Jurnalistik dengan Penyebaran Berita Bohong
Polda Metro Jaya Melimpahkan Berkas Perkara Ratna Sarumpaet ke Kejaksaan Tinggi DKI
Simpatisan Prabowo Laporkan Akun Twitter @HusinShihab Diduga Provokatif Penebar Fitnah
Pihak IndonesianLeaks Sesalkan Bawa Karya Jurnalistik ke Proses Hukum
Laporan Indonesianleaks Buku Merah: Antara Berita dan Bukti Hukum
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Permasalahan Tumpahan Minyak Montara, Ini Tanggapan Dirjen AHU Kemenkumham
Proyek Fiktif, KPK Tetapkan 2 Pejabat PT Waskita Karya sebagai Tersangka
Ngawur!, Petani Sawit Butuh Solusi Harga Turun, Kok Malah Diminta Tanam Pete Jengkol
Komisi III Dorong Aparat Keamanan Tingkatkan Pengamanan Pemilu 2019
Isu Perlindungan Pekerja Migran Disuarakan Kembali
UU Guru dan Dosen Perlu Perubahan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Permasalahan Tumpahan Minyak Montara, Ini Tanggapan Dirjen AHU Kemenkumham
Ngawur!, Petani Sawit Butuh Solusi Harga Turun, Kok Malah Diminta Tanam Pete Jengkol
Polisi Melakukan 20 Adegan Rekonstruksi Pengeroyokan Anggota TNI oleh Juru Parkir
Demo SP JICT ke BUMN: Kembalikan JICT Koja ke Pangkuan Ibu Pertiwi
Kapolri Tito Karnavian Meminta Seluruh Jajaran Divisi Humas Polri Mendekatkan Diri dengan Media
Gedung Sasono Utomo TMII Akan Menjadi Saksi Sejarah Pembentukan Dewan Pers Independen
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]