Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Kekerasan Terhadap Wartawan
Wartawan Tewas di Lapas, SPRI Desak Komnas HAM Bentuk Tim Pencari Fakta dan Libatkan Pers
2018-06-14 13:27:12

Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Hence Mandagi.(Foto: BH /sya)
JAKARTA, Berita HUKUM - Menyikapi beredarnya video berdurasi 56 detik berisi kondisi jenasah korban M Yusuf, wartawan Kemajuan Rakyat dan Berantas News, yang tewas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kotabaru pada Minggu 10 Juni lalu yang tampak adanya luka lebam, Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Hence Mandagi mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM segera bertindak dengan membentuk Tim Pencari Fakta dan melibatkan organisasi pers di dalamnya.

"Melihat videonya (yang beredar luas di masyarakat), terlihat jelas kondisi jenazah almarhum Yusuf terdapat lebam-lebam merah di bagian leher dan tangan korban. Komnas HAM harus segera meminta polisi melakukan autopsi terhadap jenazah korban untuk mengungkap penyebab kematian korban, termasuk menjelaskan lebam-lebam yang ada di tubuh korban," tutur Hence Mandagi di Jakarta pada, Kamis (14/6).

Dalam pengusutan kasus ini, Komnas HAM perlu melibatkan unsur organisasi pers agar lebih transparan dalam mengungkap fakta-fakta dugaan pelanggaran HAM dalam penanganan perkara yang menjadikan almarhum M Yusuf sebagai tersangka karena Dewan Pers dan Polisi tidak memakai mekanisme sidang Majelis Kode Etik yang ada dalam aturan di masing-masing organisasi pers jika ada dugaan pelanggaran kode etik.

"Selain itu, Komnas HAM harus memeriksa Dewan Pers dan saksi ahlinya yang kerap mengkriminalisasi pers termasuk kasusnya almarhum M Yusuf, karena keterangan saksi ahli sesungguhnya belum lengkap jika tidak disertai hasil sidang Majelis Kode Etik di organisasi pers. Dan pada kenyataannya, M Yusuf belum disidang oleh Majelis Kode Etik sehingga belum bisa dibuktikan bersalah atau tidak," jelas Hence.

Kejanggalan lainnya dalam kasus M Yusuf ini patut diselidiki Komnas HAM adalah kedatangan tiga orang penyidik Polres Kota Baru ke kantor Dewan Pers di Jakarta hanya untuk mengurus kasus sepeleh. Seharusnya polisi hanya mengirim surat ke Dewan Pers dan menunggu surat jawaban mengenai saksi ahli maupun sikap Dewan Pers.

"Kami mempertanyakan apa urgensinya sehingga dalam pengusutan kasus ini sampe tiga orang penyidik harus diterbangkan ke Jakarta. Ini menimbulkan tanda tanya besar," ungkap Hence.

DPP SPRI juga mendukung sepenuhnya upaya hukum dari pihak keluarga korban yang akan menggugat Polres Kotabaru dan Kejaksaan Negeri Kotabaru.

"Untuk mengungkap kasus ini Komnas HAM harus mememperhatikan pengakuan istri almarhum Yusuf, T Arvaidah bahwa ada dugaan kematian suaminya tidak wajar karena saat visum dilakukan dirinya dilarang masuk oleh petugas medis," tegas Hence Mandagi.

Untuk menyikapi maraknya kriminalisasi terhadap pers yang berujung kematian M Yusuf, DPP SPRI mengajak seluruh insan pers dari berbagai penjuru tanah air untuk bersatu menggelar aksi solidaritas secara serentak di masing-masing daerah sebagai ungkapan duka cita atas kematian almarhum M Yusuf.

Kita harus menyatakan sikap bahwa pers Nasional sedang berduka cita atas runtuhnya kemerdekaan pers Indonesia. Pemerintah jangan diam saja dalam menyikapi situasi ini. Segera bubarkan Dewan Pers sebagai biang kerok perusak kemerdekaan pers.

"Untuk waktu pelaksanaan aksi solidaritas akan ditentukan bersama sesudah lebaran," pungkas Hence Mandagi.

Sementara, sebagaimana diketahui Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) dan Persatuan Pewarta Wartawan Indonesia (PPWI) sedang mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dewan Pers yang diajukan terhadap Dewan Pers sudah berisang sebanyak 4 kali di ruang sidang Mudjono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sidang gugatan yang bertujuan melindungi kebebasan pers agar wartawan dan perusahaan media tidak dikriminalisasi dalam menjalankan tugas jurnalistik, serta kebijakan dan aturan Dewan Pers yang mewajibkan semua wartawan harus ikut Uji Kompetensi Wartawan-UKW, lewat Lembaga Sertifikasi Profesi bentukan Dewan Pers (bertentangan dengan pasal 18 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), dan mewajibkan Perusahan Pers diverifikasi oleh Dewan Pers (seperti SIUP era Orba).

Karena, kegiatan uji kompetensi wartawan tersebut di atas juga menyalahi atau melanggar pasal 1 ayat (1) & (2); dan pasal 3, serta pasal 4 ayat (1) & (2) Peraturan Pemerintah tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Aturan hukum menjelaskan bahwa lembaga yang berwenang menetapkan atau mengeluarkan lisensi bagi Lembaga Uji Kompetensi atau Lembaga Sertifikasi Profesi adalah BNSP bukannya Dewan Pers.

Persidangan selanjutnya akan dilaksanakan hari ini, Rabu, (4/6/2018) mendatang dengan persidangan gugatan perdata atas PMH Dewan Pers tertera dengan nomor 235/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, tertanggal 30 April 2018.(wa/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Kekerasan Terhadap Wartawan
PPWI Nasional Apresiasi Penangkapan Terduga Pembunuh Wartawan Dufi
Sekber Pers Indonesia: Tangkap Pelaku Pembunuh Wartawan Dufi!
Tragis! Wartawan Harus Pasrah pada Konspirasi Para Pembajak Kemerdekaan Pers
Sidang Kasus Pemred Harian Berantas di PN Pekanbaru Kembali Ditunda, Saksi Bupati Bengkalis Kabur
Sidang Dugaan Pencemaran Nama Baik Dituduhkan Kepada Wartawan Kembali Ditunda
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Tanjung Agung Bangun Gudang Desa
Muhammad Syafrudin: Pemberdayaan SDM Penting di Daerah Kepulauan
Diduga Kasus Tambang di Bukit Soeharto, Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Kaltim Batu Manunggal
Defisit BPJS Kesehatan Harus Diselesaikan Secara Komprehensif
Kanada Bebaskan Putri Pendiri Huawei, Proses Ekstradisi Tetap Berjalan
FOKAN Minta Para Capres-Cawapres 2019 Serius Canangkan Program P4GN
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Diduga Kasus Tambang di Bukit Soeharto, Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Kaltim Batu Manunggal
Kapolda Metro Jaya Memerintahkan untuk Ungkap Pelaku Anarkis di Polsek Ciracas
Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda
Polisi Tangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit di Bandung dan Medan
Ditjen AHU Kemenkumham Raih Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM 2018 dari KemenPAN RB
Kasus Jurnalis Yusro Hasibuan, Lemkapi: Wartawan Harus Bisa Memilah Tugas Jurnalistik dengan Penyebaran Berita Bohong
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]