Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Muhammadiyah
Warga Muhammadiyah Harus Jadi Pemilih yang Cerdas, Kritis, Arif, dan Bijaksana
2018-05-20 01:15:47

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.(Foto: twitter)
MALANG, Berita HUKUM - Berbicara politik nilai dan kaitannya dengan peradaban bangsa tentu tiada habisnya. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengemukakan pendapatnya tentang posisi Muhammadiyah dalam ranah politik.

"Pemahaman Muhammadiyah tidak berpolitik itu sering dimaknai dengan antipatik terhadap politik. Padahal sudah dijelaskan dalam pedoman hidup warga Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah berpolitik dalam rangka berdakwah. Jadi tidak berarti Muhammadiyah tidak berpolitik, " kata Mu'ti dalam Kajian Ramadhan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur bertempat di Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sabtu (19/5).

Menurut Mu'ti, Muhammadiyah memiliki peran politik sebagai opinion maker yakni mengungkapkan gagasan-gagasan politik kemudian bagaimana dengan kekuatan politiknya agar negara menjadi lebih baik.

"Muhammadiyah telah mengambil peran-peran yang cukup strategis dalam banyak bidang termasuk politik," ucap Mu'ti.

Ia melanjutkan Muhammadiyah juga harus mengambil peran sebagai pemain utama (playmaker). "Muhammadiyah tidak bermain politik tapi bisa memainkan politik. Dalam pengertian lain, peran ini dilakukan dengan pendekatan yang persuasif sehingga membutuhkan banyak kader dengan kemampuan komunikasi yang baik. Muhammadiyah tidak harus berpolitik tapi Muhammadiyah harus tetap memiliki politisi, " jelas Mu'ti.

Kemudian, kata Mu'ti, Muhammadiyah juga harus menjadi group pressure (kelompok penekan).

"Muhammadiyah berpolitik untuk membela negara. Muhammadiyah tidak mendukung orang untuk mendapat jabatan tetapi Muhammadiyah mendukung orang untuk menduduki kepemimpinan," tegas Mu'ti.

"Dalam berdemokrasi kita tidak boleh surut kebelakang, sehingga kita dukung pemimpin bukan pejabat. Dalam memilih pemimpin harus melihat tiga hal, ideologis, strategis, dan pragmatis," tutup Mu'ti.

Di akhir, Abdul Mu'ti berpesan kepada warga Muhammadiyah di Jatim dan di mana saja yang sedang menyelenggarakan pilkada, jadilah pemilih yang cerdas dan kritis, jadilah pemilih yang arif dan bijaksana harus dewasa melihat calon pemimpin yang dipilih.

"Warga muhammadiyah tidak boleh terpecah dan terbelah saat berbeda pilihan politik, tapi warga muhamamdiyah tetap harus solid dan rukun siapapun pemimpin yang terpilih nantinya, Muhammadiyah harus jadi pemersatu bagi kelompok-kelompok yang terpecah itu," pungkas mantan Ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah.(Syifa/muhammadiyah/bh/sya)



 
Berita Terkait Muhammadiyah
 
Gedung 13 Lantai RS Roemani Resmi Berdiri, Muhammadiyah Dobrak Mitos Angka Horor!
 
Kalender Hijriah Global Tunggal: Lompatan Ijtihad Muhammadiyah
 
Jusuf Kalla Sebut Pikiran Moderat Haedar Nashir Diperlukan Indonesia
 
Tiga Hal yang Perlu Dipegang Penggerak Persyarikatan Setelah Muhammadiyah Berumur 111 Tahun
 
106 Tahun Muhammadiyah Berdiri Tegak Tidak Berpolitik Praktis, Berpegang pada Khittah
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]