Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
KSPI
Walau Sudah Bertemu Jokowi, KSPI Tetap Aksi Demo di 10 Provinsi
2019-10-02 07:04:39

Ilustrasi. Said Iqbal sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) saat memberikan keterangan kepada Wartawan.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pasca momen pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea di Istana Bogor pada, Senin (30/9) lalu, Said Iqbal memastikan jika pihaknya akan tetap fokus terhadap isu perjuangan buruh termasuk dengan melakukan demo besar besaran pada hari Rabu 2 Oktober 2019.

Iqbal yang dalam Pilpres kemarin mendukung calon presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemilihan presiden sudah selesai. Baik secara politik dan hukum di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Presiden Jokowi akan kembali dilantik pada 20 Oktober 2019 untuk memimpin Indonesia periode 2019 - 2024.

"Karena presiden yang terpilih adalah Pak Jokowi, sebagai presiden buruh tentu saya harus bertemu dengan beliau untuk menyampaikan isu dan gagasan kaum buruh sebagai penyeimbang dari gagasan yang telah disampaikan pengusaha," ujar Said Iqbal, Selasa (1/10).

Dalam pertemuan dengan Jokowi, Said Iqbal sampaikan, KSPI dan buruh Indonesia akan fokus terhadap isu perjuangan kaum buruh dan rakyat Indonesia.

Semisalnya saja, terkait menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan fan meminta agar Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 tentang Pengupahan segera direvisi, sebagaimana janji Presiden Jokowi.

Selain itu, pihaknya meminta agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak dinaikkan, tegas Said Iqbal.

Perjuangan kaum buruh bakal dilakukan secara konstitusional guna memastikan tiap warga negara memperoleh pekerjaan dan penghidupan layak demi kemanusiaan.

KSPI menggunakan strategi KLAP (Konsep, Lobi, Aksi, dan Politik) dalam memperjuangkan tuntutannya. Ketika konsep sudah dibuat, selanjutnya lobi dilakukan untuk menyampaikan gagasan dan pikiran kaum buruh.

Dalam kaitan dengan itu, pertemuan antara Said Iqbal dan Jokowi adalah bagian dari upaya untuk menyampaikan gagasan kepada presiden. Tidak cukup dengan lobi, serikat pekerja juga melakukan unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi.

"Demonstrasi dilindungi konstitusi. Sebagai sebuah gerakan, KSPI tidak tabu dengan aksi unjuk rasa," kata Said Iqbal.

"Untuk itu, 2 Oktober 2019 kaum buruh akan tetap melakukan aksi besar-besaran di 10 provinsi. Khusus di Jabodetabek aksi akan di DPR RI," tegasnya.

Dalam aksi tersebut, sebanyak 3 (tiga) tuntutan utama yang akan disuarakan. 'Tolak revisi UU Ketenagakerjaan, tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dan revisi PP No 78 Tahun 2015,' tutupnya.(bh/mnd).


 
Berita Terkait KSPI
 
KSPI Bakal Demo di BEJ Gegara Union Busting di Indosat dan Antara
 
Walau Sudah Bertemu Jokowi, KSPI Tetap Aksi Demo di 10 Provinsi
 
Said Iqbal: Prabowo Bakal Pidato di Istora Saat May Day
 
Tolak Iuran Biaya Tambahan BPJS Kesehatan, 10 Ribu Buruh Bakal Demo Istana
 
Perspektif Pilpres dan Pileg 2019, KSPI: Pemerintah Sudah Gagal Menyiapkan 10 Juta Lapangan Kerja
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
BP2MI Serahkan 415 Pengaduan Kasus ABK ke Bareskrim Polri
Putusan Sidang Rakyat: UU Minerba Harus Batal Demi Hukum untuk Keselamatan dan Kedaulatan Rakyat
Jaringan 41 Kg Sabu Divonis Hukuman Mati, Tidak Ada Pertimbangan Meringankan
Penangkapan DPO Nurhadi Jadi Pintu Pemberantasan Mafia Peradilan
Layanan Dibuka Kembali, Polri Beri Dispensasi Waktu Perpanjangan SIM Bagi Masyarakat Sampai 29 Juni 2020
Presiden AS Donald Trump Ancam akan Kerahkan Militer untuk Memadamkan Kerusuhan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Layanan Dibuka Kembali, Polri Beri Dispensasi Waktu Perpanjangan SIM Bagi Masyarakat Sampai 29 Juni 2020
Lakukan Pembatalan Pemberangkatan Haji 2020 Sepihak, Menag dinilai 'Offside'
Polisi Sita 15,6 Gram Ganja dari Tangan Artis Berinisial DS
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur
Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal
Polri Siap Masifkan Protokol New Normal
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]