Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu
Wafatnya Petugas KPPS Harus Jadi Perhatian
2019-05-15 11:47:40

Ilustrasi. Tampak suasana saat petugas KPPS bertugas di TPS saat hari pencoblosan Pemilu 2019.(Foto: BH /sya)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima sejumlah aspirasi terkait wafatnya petugas Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS) yang selalu bertambah tiap harinya. Kali ini, Fadli menerima aspirasi dari sekelompok ibu-ibu yang menginginkan agar DPR RI mengambil sikap tegas terkait wafatnya petugas KPPS itu. Pasalnya, jumlah petugas KPPS yang wafat sudah mencapai lebih dari 500 orang.

"Yang datang ini ibu-ibu. Mereka konsen tentang wafatnya petugas TPS selalu bertambah. Ini menunjukkan ada masalah tentang sistem Pemilu kita. Banyak spekulasi tentang kematiannya. Banyak yang mendesak juga untuk dilakukan otopsi," ujar Fadli usai menerima audiensi Relawan 02 untuk 574 Korban Pemilu di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (14/5).

Menyangkut wafatnya petugas KPPS ini, politisi Partai Gerindra itu mengaku kecewa dengan sikap pemerintah yang terkesan abai. Padahal ratusan nyawa yang wafat ini adalah pejuang demokrasi yang seharusnya mendapat penghargaan dari negara. Ia menilai respon pemerintah juga tidak memadai.

"Seolah nyawa petugas TPS itu murah. Padahal urusan sapi mati saja diinvestigasi. Sekarang ada hampir 600 orang yang wafat. Ini jadi perhatian, kenapa pemerintah tidak merespon secara proporsional. Harusnya pemerintah bisa lebih konsen," tegas Pimpinan DPR RI Bidang Korpolkam itu.(hs/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Pemilu
 
Tiga Pakar Bicara Soal Pemilu Serentak
 
KPU Telah Lakukan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak
 
Pandangan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Ahli MK tentang Pemilu 'Serentak'
 
Catatan Pemilu Jadi Tekad Perbaikan Pemilihan 2020
 
Saksi Ungkap 'Suara Siluman' di Distrik Heram
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sosialisasi Jamu Herbal Kenkona di Depok, Ketum HMS Centre Yakin Tak Sampai 5 Persen Terpapar Covid19 di Indonesia
Kabaharkam Serahkan Ribuan APD Covid-19 Bantuan Kapolri untuk RS Bhayangkara Polda Jawa Timur
Kasus Kondensat BP Migas - TPPI, Terdakwa: Pemberian Kondensat Kepada PT TPPI Berdasarkan Kebijakan Pemerintah
Dekan FH UII: Guru Besar Hukum Tata Negara Kami Diteror!
Lindungi Warga DKI, Anies Pasang Badan
Beberapa Hari Dibuka, Ratusan Sekolah di Korsel Harus Ditutup Lagi karena Lonjakan Kasus Covid-19
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur
Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal
Polri Siap Masifkan Protokol New Normal
Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'
Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta
Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]