Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu
Wafatnya Petugas KPPS Harus Jadi Perhatian
2019-05-15 11:47:40

Ilustrasi. Tampak suasana saat petugas KPPS bertugas di TPS saat hari pencoblosan Pemilu 2019.(Foto: BH /sya)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima sejumlah aspirasi terkait wafatnya petugas Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS) yang selalu bertambah tiap harinya. Kali ini, Fadli menerima aspirasi dari sekelompok ibu-ibu yang menginginkan agar DPR RI mengambil sikap tegas terkait wafatnya petugas KPPS itu. Pasalnya, jumlah petugas KPPS yang wafat sudah mencapai lebih dari 500 orang.

"Yang datang ini ibu-ibu. Mereka konsen tentang wafatnya petugas TPS selalu bertambah. Ini menunjukkan ada masalah tentang sistem Pemilu kita. Banyak spekulasi tentang kematiannya. Banyak yang mendesak juga untuk dilakukan otopsi," ujar Fadli usai menerima audiensi Relawan 02 untuk 574 Korban Pemilu di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (14/5).

Menyangkut wafatnya petugas KPPS ini, politisi Partai Gerindra itu mengaku kecewa dengan sikap pemerintah yang terkesan abai. Padahal ratusan nyawa yang wafat ini adalah pejuang demokrasi yang seharusnya mendapat penghargaan dari negara. Ia menilai respon pemerintah juga tidak memadai.

"Seolah nyawa petugas TPS itu murah. Padahal urusan sapi mati saja diinvestigasi. Sekarang ada hampir 600 orang yang wafat. Ini jadi perhatian, kenapa pemerintah tidak merespon secara proporsional. Harusnya pemerintah bisa lebih konsen," tegas Pimpinan DPR RI Bidang Korpolkam itu.(hs/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Pemilu
 
Usai Gugat ke MK, Mahfud MD dan Ari Yusuf Amir Adakan Pertemuan di Rumah Ketua MA?
 
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
 
Daftar Lengkap Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 2024, Dan 10 Partai Tidak Lolos ke Senayan
 
DPD RI Sepakat Bentuk Pansus Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
 
Nyaris Duel, Deddy Sitorus PDIP dan Noel Prabowo Mania saat Debat di TV Bahas Pemilu
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]