Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu
Wafatnya Petugas KPPS Harus Jadi Perhatian
2019-05-15 11:47:40

Ilustrasi. Tampak suasana saat petugas KPPS bertugas di TPS saat hari pencoblosan Pemilu 2019.(Foto: BH /sya)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima sejumlah aspirasi terkait wafatnya petugas Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS) yang selalu bertambah tiap harinya. Kali ini, Fadli menerima aspirasi dari sekelompok ibu-ibu yang menginginkan agar DPR RI mengambil sikap tegas terkait wafatnya petugas KPPS itu. Pasalnya, jumlah petugas KPPS yang wafat sudah mencapai lebih dari 500 orang.

"Yang datang ini ibu-ibu. Mereka konsen tentang wafatnya petugas TPS selalu bertambah. Ini menunjukkan ada masalah tentang sistem Pemilu kita. Banyak spekulasi tentang kematiannya. Banyak yang mendesak juga untuk dilakukan otopsi," ujar Fadli usai menerima audiensi Relawan 02 untuk 574 Korban Pemilu di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (14/5).

Menyangkut wafatnya petugas KPPS ini, politisi Partai Gerindra itu mengaku kecewa dengan sikap pemerintah yang terkesan abai. Padahal ratusan nyawa yang wafat ini adalah pejuang demokrasi yang seharusnya mendapat penghargaan dari negara. Ia menilai respon pemerintah juga tidak memadai.

"Seolah nyawa petugas TPS itu murah. Padahal urusan sapi mati saja diinvestigasi. Sekarang ada hampir 600 orang yang wafat. Ini jadi perhatian, kenapa pemerintah tidak merespon secara proporsional. Harusnya pemerintah bisa lebih konsen," tegas Pimpinan DPR RI Bidang Korpolkam itu.(hs/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Pemilu
 
• Usai Gugat ke MK, Mahfud MD dan Ari Yusuf Amir Adakan Pertemuan di Rumah Ketua MA?
 
• PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
 
• Daftar Lengkap Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 2024, Dan 10 Partai Tidak Lolos ke Senayan
 
• DPD RI Sepakat Bentuk Pansus Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
 
• Nyaris Duel, Deddy Sitorus PDIP dan Noel Prabowo Mania saat Debat di TV Bahas Pemilu
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]