Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Pilpres
Wadah Pegawai KPK Setuju Kasus Novel Jadi Materi Debat Capres
2019-01-02 13:33:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Wadah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) sepakat jika kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan menjadi salah satu materi debat calon presiden.

Ketua WP KPK, Yudi Purnomo menilai hal itu pantas lantaran sudah ada pengakuan dari Komnas HAM terkait insiden penyiraman air keras terhadap Novel.

"Setuju banget, kan Bang Novel dalam temuan Komnas HAM dianggap sebagai pembela HAM karena jadi penyidik KPK," ujar Yudi melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Senin (31/12).

Debat capres-cawapres pertama akan digelar KPU pada 17 Januari 2019. Dalam debat yang bertema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme itu, tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berencana akan mempertanyakan penyelesaian kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK itu.

Yudi berpendapat pernyataan sejumlah politisi mengenai Novel merupakan konsekuensi logis terhadap mandeknya pengungkapan kasus. Secara bersamaan, ia melihat desakan publik antikorupsi terus muncul agar pemerintah segera menyelesaikannya.

Bentuk desakan yang dimaksud oleh Yudi adalah pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Ia menilai semestinya Presiden Joko Widodo dapat mewujudkan tim tersebut dengan mudah dan dengan demikian kasus Novel tidak bisa dijadikan komoditas politik.

"Menurut saya solusinya mudah, segera saja Presiden membentuk TGPF sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang dipersepsikan menjadikan kasus Bang Novel sebagai komoditas politik," katanya.

Yudi mengingatkan bahwa pelaku penyiraman air keras terhadap Novel masih berkeliaran bebas. Hal ini menurut dia berpotensi mengancam penyidik KPK lainnya yang terus bekerja mengungkap kasus korupsi di Tanah Air.

Kasus penyiraman air keras Novel sebelumnya diseret oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief. Melalui akun Twitter-nya Minggu (30/12), Andi mengkritik Jokowi dalam menyelesaikan pelanggaran HAM karena kasus Novel tak kunjung tuntas.

"Kalau masih ada yang yang berkoar soal penculikan atau pebunuhan masa lalu, sebaiknya besok pagi lihat mata Novel Baswedan. Tanyakan pada sebelah matanya, Jokowi ngapain aja?" kicaunya lewat akun Twitter @AndiArief_

Menurut Andi, pembahasan soal penculikan dan pembunuhan masa lalu akan relevan jika Jokowi mau memberi sebelah matanya pada Novel Baswedan. Ia menilai akan percuma bagi Jokowi punya mata tapi tak mampu menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap Novel.

"Kenapa mata Pak Jokowi? Karena percuma punya mata tapi tak mau melihat persoalan yang mudah ini untuk diselesaikan," katanya.(ugo/cnnindonesia/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pilpres
Kubu Jokowi Maruf Menghina Wibawa dan Martabat 9 Hakim MK dan Lakukan Pembangkangan pada Peradilan
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Di Sidang MK, Denny Indrayana Ungkap Sebab ILC TVOne Tak Tayang Lagi karena Ada Tekanan
Pertarungan 'Moral' Di Mahkamah Konstitusi
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen
DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis
Pemerintah Harus Sadar Pentingnya Independensi DPR
Kubu Jokowi Maruf Menghina Wibawa dan Martabat 9 Hakim MK dan Lakukan Pembangkangan pada Peradilan
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Kabar Pemprov DKI Jakarta Gratiskan Masuk Tempat Wisata Adalah Hoax
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]