Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pilpres
Viralnya Berita 78 Persen Karyawan BUMN Memilih 02 Dibantah Sekjen FSP BUMN Bersatu
2019-06-13 04:16:32

Tampilan Media terkait berita Moeldoko mengatakan 78 persen karyawan BUMN pilih 02.(Foto: kompas)
JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait dengan viralnya berita mengenai informasi adanya sebanyak 28 Direksi BUMN dan 78 persen karyawan BUMN yang memberikan dukungan pada Pasangan Calon (Paslon) 02 Prabowo - Sandi pada Pilpres 2019 lalu dibantahkan oleh pihak Federasi Serikat Pekerja (FSP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bersatu, diwakili oleh Tri Sasono selaku Sekjen FSP BUMN Bersatu sebagaimana pernyataan persnya di Jakarta pada Selasa (11/6).

Sebelumnya, sempat tersiar berita menurut Kepala Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muldoko ada sebanyak 78% komunitas karyawan dan Direksi BUMN memilih Pasangan 02 Prabowo Sandi.

Sumber link .. http://batam.tribunnews.com/2019/05/29/prabowo-sandi-dipilih-72-pns-dan-78-pegawai-bumn-tapi-kalah-dari-jokowi-inilah-penyebabnya Klik disini.

Tri Sasono sebagai Sekjen FSP BUMN Bersatu menjelaskan bahwa, "apa yang disampaikan Ketua KSP Muldoko itu hoaks dan tidak punya data-data yang valid yang menyatakan 78 % Pekerja dan Direksi BUMN memilih Prabowo - Sandi," ungkapnya, Selasa (11/6).

"Saat Pilpres komunitas pekerja dan Direksi BUMN tidak ikut-ikutan dalam dukung mendukung atau menjadi timses untuk paslon 01 maupun 02," tegasnya.

Sebab, sesuai surat edaran Menteri BUMN nomor SE-1/MBU/01/S/2019 tertanggal 22 January 2019 ditujukan untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, anak perusahaan BUMN dan afiliasi BUMN, dilarang melakukan aktivitas politik praktis dalam Pilpres dan Pileg, serta menjadi pengurus Parpol, Timses, Caleg, dan diharuskan mengudurkan diri.

"Apalagi jika Direksi, Dewan komisaris, Dewan pengawas dari BUMN dan anak perusahaan BUMN, jadi komisaris menjadi Cawapres wajib untuk mengundurkan diri," cetus Tri Sasono.

Walau dalam kenyataannya bahkan memang ada beberapa pengurus Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ada yang memberikan dukungan memenangkan paslon 01, "dengan mengunakan nama Koalisi Serikat Pekerja BUMN untuk Jokowi. Jadi tidak benar 28 Direksi BUMN dan 78 persen Karyawan BUMN mendukung paslon 02," pungkasnya.(bh/mnd)

Share : |

 
Berita Terkait Pilpres
Urungkan Niat Rekonsiliasi, Prabowo Selamat
Pertemuan Prabowo - Jokowi, Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!
PA 212: Kami Tak Lagi Bersama Prabowo, Kami Masih Terus Berjuang
Sandiaga Uno Tegaskan Jadi Oposisi: Kita Harus Berani Telan Pil Pahit
Kubu Prabowo Ajukan Permohonan Kedua Ke MA, Begini Ceritanya
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kepala Balai Karantina Pertanian Semarang Akan Tuntut Balik Polda Jateng dan PT Katama Surya Bumi
Sambangi Komnas HAM, LKBHMI Minta Dalang Kerusuhan 21-22 Mei di Ungkap
Amien Rais: Seorang Muslim Tidak Boleh Berpikir Kalah di Dunia, Menang di Akhirat
Mahasiswa Hukum UBK Lakukan Penelitian di PPWI terkait UKW
Pukul Hakim di Persidangan, Tomy Winata Himbau DA Agar Patuh dan Taat Hukum
Pos Indonesia Tak Boleh Ditutup
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI
Pertemuan Prabowo - Jokowi, Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!
Kemnaker: Pentingnya Memaknai Perkembangan Revolusi Industri 4.0
PKS: Prabowo Bertemu Jokowi Bukan Berarti Bergabung
KPK Tetapkan Gubernur Kepri Tersangka Dugaan Suap Proyek Reklamasi Pulau
Kubu Prabowo Ajukan Permohonan Kedua Ke MA, Begini Ceritanya
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]