Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Virus Corona
Vaksinasi Harus Jadi Momentum Benahi Penanganan Pandemi
2021-01-14 14:27:38

Update Infografis percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia per tanggal 13 Januari 2021 Pukul 12.00 WIB.(Foto: @BNPB_Indonesia)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR DI Netty Prasetyani meminta progam vakinisasi dijadikan momentum perbaikan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Sebagaimana diketahui, kemarin (13/1) Presiden Joko Widodo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan beberapa pejabat serta tokoh masyarakat lainnya telah menerima penyuntikan Vaksin Sinovac di Istana Kepresidenan.

"Masih banyak PR penanganan pandemi yang harus diselesaikan. Program vaksinasi harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki penanganan pandemi Covid-19. Jangan sampai kita euforia dan lalai, seolah dengan program vaksinasi semua masalah telah selesai," kata Netty kepada Parlementaria, Kamis (14/1).

Terkait sejumlah PR penanganan pandemi tersebut, Netty mengatakan pihaknya telah memberikan banyak masukan dan catatan kepada pemerintah. Salah satu masukan adalah soal harus terpenuhinya syarat keamanan, keampuhan dan kualitas vaksin yang digunakan. "Berdasarkan laporan uji klinisnya, kita tahu bahwa tingkat kemanjuran Vaksin Sinovac adalah 65,3 persen. Hasil ini harus menjadi perhatian pemerintah meskipun angkanya sudah di atas standar WHO," ujarnya.

Masukan penting lainnya, lanjut Netty adalah soal kemampuan mengelola komunikasi publik yang baik atas program vaksinasi ini. Saat pandemi makin meluas, sementara masyarakat dihujani dengan informasi pro kontra soal vaksin, maka Pemerintah harus kerja ekstra keras mengajak mereka menjadi agen perubahan sosial.

"Jangan sampai komunikasi publik yang buruk menambah kegaduhan, kepanikan, bahkan pembangkangan masyarakat. Ini akan membuat program vaksinasi berbiaya mahal menjadi tidak efektif," politisi Fraksi PKS itu.

Oleh karena itu, katanya, pelaksanaan vaksinasi tahap satu ini harus terus dievaluasi mulai dari pengadaan sampai pelaksanaanya. "Pelaksanaan vaksinasi tahap awal ini harus dievaluasi dan dijadikan patokan dalam tahap vaksinasi berikutnya. Selain Sinovac, pemerintah menyebutkan ada vaksin lain yang akan digunakan. Saya meminta pemerintah agar menggunakan standarisasi yang sama dalam proses pemilihan, pengujian dan penetapan vaksin fase selanjutnya," katanya.

Netty juga mengingatkan pemerintah agar melakukan langkah antisipatif terhadap dampak ikutan program vaksinasi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi pada pelaksanaan vaksinasi di lapangan.

"Pemerintah harus membuat pusat pengaduan KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) secara terpusat. Jangan melepaskan tanggungjawab kepada pemerintah daerah, terutama wilayah yang telah terdistribusi vaksin dan wilayah perbatasan. Penting mengawasi wilayah perbatasan yang sangat memungkinkan terjadinya kontak dan mobilisasi warga negara lain," tutupnya.(rnm/es/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Virus Corona
 
Kapolres: 7 Kampung Tangguh Jaya di Jakarta Barat Terbukti Efektif Tanggulangi Wabah Covid-19
 
Ketum KNPI: Pesta Yang Dihadiri Raffi Ahmad dan Ahok Sangat Tidak Elok
 
Raffi Ahmad akan Jalani Sidang Perdana 27 Januari 2021 di PN Depok
 
Vaksinasi Mandiri Bisa Jadi Alternatif Percepat Vaksinasi Nasional
 
Pernyataan PP Muhammadiyah tentang Pelaksanaan Program Vaksinasi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Resmi Jadi Presiden, Joe Biden Langsung Batalkan Kebijakan Kunci Trump
Pesan Haedar Nashir kepada Kader Muhammadiyah yang Terpilih Menjadi Ketua KY
Andi Samsan Nganro, Terpilih Menjadi Wakil Ketua MA Bidang Yudisial
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme
Senior dan Junior Polri Solid Kawal Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Jalani Uji Kelayakan
DPR RI Sepakat dan Setuju Listyo Sigit Prabowo Jadi Kapolri
Untitled Document

  Berita Utama >
   
SPM Belum Memenuhi Syarat, PKS: Batalkan Kenaikan Tarif Jalan Tol!
DPR Minta Pemerintah Cepat Tangani Gempa Sulbar dan Banjir Kalsel
Syekh Ali Jaber Wafat, Sempat Berjuang Lawan Covid-19 Hingga Hasilnya Negatif dan Lalu Masuk ICU
Haedar Nashir: Waspada Terhadap Covid-19 adalah Bentuk Ketaqwaan
SBY Minta Pemerintah Kendalikan Defisit APBN, Jangan Berlindung di Balik UU
Diviralkan dr Tirta dan Dilaporkan PT BF, 3 Pemalsu Hasil Swab PCR Covid-19 Ini Akhirnya Dibekuk Polisi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]