Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Hutang Luar Negeri
Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun
2019-10-15 13:03:20

Ilustrasi. Hutang luar Negeri.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia sebesar US$ 393,5 miliar atau sekira Rp 5.553,5 triliun per akhir Agustus. Naik 8,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau year-on-year (YoY).

"ULN terdiri dari publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar US$ 196,3 miliar dan swasta (termasuk BUMN) sebesar US$ 197,2 miliar. Tumbuh 8,8% YoY, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 10,9% YoY," sebut keterangan tertulis BI.

BI mencatat ULN pemerintah tumbuh 8,6% YoY, melambat dibandingkan Juli yang tumbuh 9.7% YoY. Selain melambat, nominal ULN pemerintah juga berkurang dibandingkan Juli karena berkurangnya posisi Surat Berharga Negara (SBN) yang dimiliki oleh investor asing.

"Hal ini antara lain dipengaruhi oleh faktor ketidakpastian di pasar keuangan global seiring dengan ketegangan perdagangan yang masih berlanjut dan risiko geopolitik yang meningkat," tulis laporan BI.


Sementara ULN swasta tumbuh 9,3% YoY pada Agustus, lebih lambat ketimbang pertumbuhan Juli yaitu 12,6% YoY. Penyebabnya adalah pelunasan utang dagang korporasi bukan lembaga keuangan yang mendorong penurunan posisi ULN swasta sebesar US$ 2,6 miliar.

Menurut bank sentral, ULN Indonesia masih sehat karena tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Agustus 2019 sebesar 36,1%, membaik dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya. Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 88,1% dari total ULN.

"Dalam rangka menjaga struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," sebut laporan BI.

Sementara dari data yang dihimpun, hutang Indonesia sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilantik tahun 2014 lalu, Indonesia memiliki hutang sebesar Rp 2.700 triliun, Ini berarti, selama 1 perode pemerintahan Jokowi peningkatan hutang Indonesia sekitar Rp. 2.853,5 triliun atau meningkat sebesar 105 persen.(aji/aji/cnbcindonesia/bh/sya)


 
Berita Terkait Hutang Luar Negeri
 
Utang Baru Jadi Bahaya Laten Bagi Bangsa Indonesia
 
Tambah Utang, Menkeu Munculkan Kontroversi Baru
 
Defisit Bengkak, Sri Mulyani Siap Terbitkan Surat Utang Valas Rp 29 T ke Asing
 
Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun
 
Gerindra: Siklus Pembiayaan Utang dengan Berutang Harus Segera Diatasi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Komisi II DPRD Kaltim Konslutasi ke Kementrian ESDM
Kapolda Targetkan Ada Perwakilan Putra Putri Gorontalo Diterima di AKPOL
First Travel: Aset-aset Dirampas Negara, Pengacara Korban: 'Ini Uang Jamaah, Kok Jadi Tidak Ada Solusi?'
Palestina Kecam AS Soal Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Ancaman Keamanan dengan Terapkan 'Hukum Rimba'
Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II
Pasal 7 UUD 1945 Diusulkan Juga Diamandemen, Ini Alasan Suhendra Hadikuntono Agar Jokowi 3 Periode
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?
Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]