JAKARTA, Berita HUKUM - Bareskrim Polri akan memanggil Direktur Utama (Dirut) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, untuk dimintai keterangan terkait dugaan kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia dan sedang hangat diperbincangkan publik.
"Sejak isu bergulir, saya sudah perintahkan Dirtipidsiber (Direktur Tindak Pidana Siber) untuk melakukan lidik hal tersebut," ujar Kepala Bareskrim (Ka Bareskrim) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, saat dikonfirmasi, Jum'at (21/5).
Agus menambahkan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan instansi terkait dan juga tengah mempersiapkan legalitas pelaksana anggota di lapangan.
"Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kependudukan, dan BPJS (Kesehatan) juga sedang mendalami dugaan kebocoran jutaan data penduduk warga negara Indonesia (WNI) tersebut," ungkap Agus.
Sementara itu, Direktur Tipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Slamet Uliandi, mengatakan, Mukti akan dimintai keterangan oleh penyidik pada Senin (24/5) pekan depan.
Dijelaskan Slamet, Dirut BPJS Kesehatan itu dipanggil untuk diklarifikasi terkait pihak-pihak siapa saja yang mengoperasikan data pribadi warga pada database BPJS Kesehatan dan klarifikasi sebagai langkah penyelidikan awal terhadap kasus ini.
"Konfirmasi siapa yang mengoperasikan data digital forensik," ungkap Slamet.
Sebelumnya beredar sebuah akun di media sosial dalam forum gelap internet mengaku memiliki data 200 juta penduduk Indonesia, yang diduga diperjualbelikan. Pelaku penjual data tersebut mengklaim isi data berisi NIK, nomor telepon, hingga alamat. Dalam sebuah tangkapan layar, pelaku mengatakan bahwa sumber data tersebut berasal dari BPJS Kesehatan.(rp/bh/amp) |
