Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu
Usai Pengumuman Hasil Pemilu Oleh KPU, Pengamat: Keamanan Kondusif
2019-05-21 19:16:26

Tampak Pengamat pada Diskusi yang digelar Poros Wartawan Jakarta (PWJ) di Sate Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (21/5).(Foto: BH /mos)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamat Intelijen dan Keamanan Wawan Hari Purwanto menyebutkan bahwa situasi stabilitas dan keamanan khususnya di wilayah Ibukota Jakarta dalam keadaan yang kondusif, paska penetepan hasil resmi Pemilu oleh KPU pada Selasa (21/5) dini hari.

Hal tersebut disampaikannya, berdasarkan penilaiannya terhadap reaksi yang disampaikan ke publik oleh masing-masing pasangan Capres-Cawapres. "Bahwa suasana akan kondusif mengingat kedua paslon ini negarawan," ucap Wawan dalam diskusi yang digelar Poros Wartawan Jakarta (PWJ) di Sate Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (21/5).

Menurut Wawan, masing-masing kubu pasangan Capres-Cawapres harus mengedapankan sifat negarawan dan tidak mengeluarkan pernyataan yang membuat situasi politik semakin panas.

"Selama ini yang rame di medsos tapi secara faktual kedua pihak lebih mementingkan keselamatan rakyat," tegasnya.

Wawan juga menyarankan bagi pihak-pihak yang ingin menyuarakan pendapat dan aspirasi dengan berdemonstrasi, diharapkan tetap berdasarkan aturan yang berlaku. "Demo dipersalahkan. Tapi tidak boleh langgar aturan,ada aturan main," kata dia.

Sebelumnya, berdasarkan rapat internal BPN di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (21/5), kubu Paslon 02 sepakat untuk mengajukan gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi.

"Menyikapi pengumuman dari KPU tentang hasil rekapitulasi nasional pada dini hari tadi, rapat hari ini memutuskan paslon 02 akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi," ujar Direktur Advokasi dan Hukum BPN Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui seusai rapat internal tersebut.(bh/mos)


 
Berita Terkait Pemilu
 
Tiga Pakar Bicara Soal Pemilu Serentak
 
KPU Telah Lakukan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak
 
Pandangan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Ahli MK tentang Pemilu 'Serentak'
 
Catatan Pemilu Jadi Tekad Perbaikan Pemilihan 2020
 
Saksi Ungkap 'Suara Siluman' di Distrik Heram
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Banggar DPR Kecewa Pemerintah Indonesia Alihkan Dana Covid-19 untuk Bayar Utang
Komisi VII - Dubes Uni Eropa Bahas 'Renewable Energy'
Bernuansa Politis, 16 Juli Ini KSBSI Tidak Akan Demonstrasi
Nah! Ashari Taniwan Diduga Dalang Utama Import Besi Siku Berlabel SNI Palsu
Kasus Belum Inkrah, Masinton Pasaribu: Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah
Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar: Polisi Harus Responsif atas Laporan Santri terhadap Denny Siregar, Jangan Diskriminatif
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Banggar DPR Kecewa Pemerintah Indonesia Alihkan Dana Covid-19 untuk Bayar Utang
Pemprov DKI Nonaktifkan Lurah Grogol Selatan Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Penerbitan KTP - EL
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]