Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Rokok
Universitas Stanford Larang Penjualan Rokok
Wednesday 26 Feb 2014 06:26:41

Ilustrasi. Stanford berpendirian rokok bertentangan dengan upaya mempromosikan hidup sehat.
CALIFORNIA, Berita HUKUM - Universitas Stanford, salah satu perguruan tinggi ternama di dunia, tidak hanya melarang merokok tetapi sekaligus melarang penjualan rokok di lingkungan kampus.

Larangan penjualan rokok mulai berlaku di Universitas Stanford, California, mulai pekan ini.

Dengan kebijakan baru itu maka semua toko, termasuk yang dijalankan oleh persatuan mahasiswa dan toko di stasiun pomba bensin kampus tidak boleh lagi menjual rokok biasa, rokok elektronik maupun tembakau.

"Universitas merupakan pembela kesehatan dan kesejahteraan bagi seluruh komunitasnya, dan penjualan tembakau tidak konsisten dengan banyak program kami yang mendukung kebiasaan dan tingkah laku sehat," kata asisten wakil presiden Universitas Stanford, Susan Weinstein.

Larangan merokok di Universitas Stanford telah diberlakukan sejak beberapa tahun lalu dan diperbarui tiga tahun lalu sehingga tidak hanya berlaku di dalam ruangan tetapi juga dalam radius sembilan meter dari gedung.
Bahkan di Fakultas Kedokteran diberlakukan larangan total merokok.

Universitas Stanford terletak di kawasan Bay Area, California, dan memiliki hampir 700 gedung. Perguruan tinggi Amerika tersebut selalu menduduki peringkat lima teratas dalam peringat universitas terbaik global.

Para ilmuwan dari Stanford University mengklaim mungkin hanya orang yang hidup dengan perokok selama lebih dari 30 tahun akan lebih mungkin mengembangkan kanker paru-paru.(BBC/dmo/bhc/sya)


 
Berita Terkait Rokok
 
Kritik Regulasi Rokok Elektronik dan Tembakau, UU Kesehatan Diuji
 
Kendalikan Konsumsi, Kenaikan Pajak Produk Rokok Elektronik Berlaku 1 Januari 2024
 
Cukai Rokok Elektrik Perlu Diatur UU
 
Raih Penghargaan WHO, Gerakan Tembakau Muhammadiyah Diapresiasi Pimpinan Pusat
 
Kenaikan Tarif Cukai Rokok Jangan Mematikan Usaha Rakyat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]