Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Korea Utara
Uni Eropa Dijadwalkan Siap Jatuhkan Sanksi Baru terhadap Korea Utara
2017-10-18 07:05:14

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un merayakan keberhasilan uji coba nuklir terbaru pada awal September.(Foto: Istimewa)
KOREA UTARA, Berita HUKUM - Para menteri luar negeri Uni Eropa mengadakan pertemuan dengan tujuan untuk menyetujui paket sanksi baru terhadap Korea Utara terkait dengan kengototan negara itu untuk melakukan uji coba nuklir dan rudal.

Dalam pertemuan di Luksemburg, Senin (16/10), mereka antara lain direncanakan akan menyetujui pembatasan jumlah uang yang boleh dikirim pulang oleh pekerja Korea Utara di luar negeri.<

Landasannya, sebagian besar pendapatan warga Korea Utara di luar negeri diperkirakan disalurkan untuk mendanai program nuklir negara itu.

Selain itu, sanksi baru diperkirakan akan mencakup penambahan nama-nama perusahaan dan individu yang masuk dalam daftar yang dicekal masuk ke negara-negara Uni Eropa dan juga yang aset-asetnya dibekukan.

Jalur diplomasi dan sanksi

Uni Eropa dilaporkan ingin menunjukkan diri bahwa organisasi itu memainkan peran penting bersama dengan Amerika Serikat dalam mengisolasi Korea Utara.

Federica MogherinaHak atas fotoRAIGO PAJULA/GETTY IMAGES
Image captionFederica Mogherina mengatakan jalur diplomasi lebih dikedepankan pada tahap sekarang dalam menangani Korea Utara.

Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri, Federica Mogherina, mengatakan jalan solusi diplomatik lebih dikedepankan sekarang, khususnya setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam tidak akan mengesahkan kesepakatan nuklir internasional dengan Iran.

"Hari ini kita akan mengadopsi langkah-langkag baru yang tegas, sanksi-sanksi dengan sasaran jelas dan otonom, terhadap Korea Utara, sebagai tambahan atas Resolusi Dewan Keamanan PBB," kata Mogherina menjelang pertemuan Senin pagi waktu Luksemburg.

"Dan saya akan bertemu dengan menteri luar negeri Korea Utara, Korea Selatan pekan depan untuk membicarakan langkah politik dan diplomatik, selain sanksi-sanksi."

Sebelumnya Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson, mengatakan Presiden Trump ingin menyelesaikan konfrontasi dengan Korea Utara melalui jalur diplomasi.

Dikatakannya, kombinasi sanksi dan diplomasi telah mewujudkan persatuan internasional -yang sebelumnya tidak pernah ada- dalam menghadapi program nuklir Korea Utara.

Namun bulan lalu, Presiden Trump mengatakan kepada Tillerson agar tidak membuang-buang waktu melakukan perundingan dengan rezim pimpinan Kim Jong-un.(BBC/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Korea Utara
KTT Trump-Kim: Jabat Tangan Kim dan Trump Bersejarah dalam Rentetan Gambar
Pertemuan Puncak Trump-Kim: Rakyat Korea Utara 'Tak Tahu Banyak'
AS dan Korut Persiapkan Pertemuan Puncak Trump-Kim, Setelah Sempat Dibatalkan
Donald Trump Sebut Pertemuan dengan Kim Jong-un di Singapura Mungkin Batal
Pertama Sejak 1953: Pemimpin Korea Utara Melintas Masuk Korea Selatan
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pemerintah Myanmar Harus Dibawa ke Mahkamah Internasional
Fahri Hamzah Usul Lapangan Tembak Dipindah
Polisi Menangkap Penembak Diduga Peluru Nyasar di Ruang Anggota Komisi III DPR
Masyarakat Harus Lihat Peluang Baik dalam Penggunaan Teknologi Informasi
Komisi VIII Dorong Bantuan Korban Bencana Sulteng Cepat Tersalurkan
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polisi Menangkap Penembak Diduga Peluru Nyasar di Ruang Anggota Komisi III DPR
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta
Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana
Poyuono: Analogi RS Ibarat Orang Bakar Ban Mobil Berteriak Rumahnya Kebakaran
Ditlantas Polda Metro Jaya Sosialisasi Sistem E-TLE dengan Pembagian Brosur dan Pembentangan Spanduk
Jiwasraya Tunda Bayar Klaim Nasabah Menunjukkan Pengelolaan BUMN yang Buruk Selama Ini
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]